MUDANEWS.COM, Medan – Aksi unjuk rasa menyatakan dukungan pada Revisi UU KPK masih terus berlangsung di Kota Medan.
Hari ini, Selasa (10/9/2019), ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Korps Indonesia Muda Sumatera Utara (KIMSU) mendatangi dan mengajak DPRD Medan ikut mendukung Revisi UU KPK. Uniknya, diantara massa ada mahasiswa yang memakai pakaian Adat Nusantara.
Koordinator aksi, Azmil Suhairy, menyatakan, “Revisi UU KPK mengakomodir semangat pencegahan, koordinasi dan kerja sama antar lembaga penegak hukum tindak pidana korupsi.”
“KPK bukan LSM, KPK bukan malaikat. KPK jangan kebal hukum,” tegas Azril dalam orasinya.
“Sekarang inikan sudah terbuka luas ke publik, seperti yang diutarakan sendiri oleh pimpinan KPK, Alexander Marwata bahwa sudah terjadi, ada penyidik yang menolak memberikan berita acara penyidikan kepada pimpinan KPK. Ini membuktikan ada sesuatu yang salah ditubuh KPK. Itu menunjukkan telah terjadi pelanggaran disiplin dikalangan pegawai penyidik KPK,” tegasnya.
Selain itu, ia menyebut tindakan pelanggaran disiplin itu mencerminkan pimpinan KPK tidak memiliki wibawa dihadapan pegawainya. Dan membuktikan bahwa sistem manajemen kepegawaian, disiplin, profesionalitas dan akuntabilitas KPK patut diragukan.
“Untuk itu kami mendukung revisi UU KPK agar penyidik tidak liar, independen dan tidak bermain politik praktis,” pungkasnya.
Menanggapi aksi ini, Hasyim, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Medan, mempersilahkan perwakilan KIMSU menggunakan Faximile milik DPRD untuk mengirimkan surat pernyataan dukungan KIMSU ke Presiden dan DPR RI. Sesampainya di dalam, staf membantu perwakilan KIMSU mengirimkan pernyataan dukungan itu melalui e-mail.
Sebelumnya, pada Senin (09/09/2019), Surat Pernyataan Dukungan Revisi UU KPK juga telah dikirimkan oleh perwakilan dua ratusan massa Kongres Rakyat Bersatu Sumatera Utara (KRBSU) melalui Faximile dari ruang Komisi A DPRD Sumut ke Presiden dan DPR RI. Berita Medan, Dian
