MUDANEWS.COM, Medan – Pimpinan Wilayah Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PW HIMMAH) Sumut dan Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PKC PMII) Sumut gelar diskusi publik di Amaliun Food Court Medan, Selasa (06/8/2019).
Dalam acara tersebut moderator Sukri Soleh Sitorus mengatakan bahwa diskusi publik ini tema “Calon Tunggal Dirut Bank Sumut Terbaik atau Titipan? (1 tahun Gubsu Bapak Edy Rahmayadi), agar bisa melahirkan ide dan gagasan yang berbasis kinerja yang bertujuan untuk menjadikan Sumut bermartabat.
Pemateri Azlansyah Hasibuan ketua PKC PMII Sumut melontarkan dengan kekecewaan kepada pihak pemateri yang tidak bisa hadir tanpa alasan yang jelas yakni pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Sekretaris Komisi C DPRD SU. “Seharusnya mereka hadir ditengah – tengah kita untuk memberikan kejelasan terkait PT Bank Sumut, walaupun demikian bukan berarti menurunkan semangat diskusi kita pada hari ini,” ungkap Azlan.
Lanjut Azlansyah memaparkan materinya bahwa Bank Sumut sebagai icon di Sumatera Utara tidak ada lagi kemajuan, tidak pernah sejarahnya Dirut itu calon tunggal, dimasa 1 tahun kepemimpinan Bapak Edy Rahmayadi PT Bank Sumut ada kejanggalan dan terkesan tidak baik, dan menilai hari ini ada upaya pihak-pihak yang ingin menguasai saham PT bank sumut. “Dan kami inginkan kedepan bank sumut bisa menjadi BUMD percontohan di seluruh Indonesia,” beber Azlan.
Hal senada juga disampaikan Abdul Razak Nasution ketua PW HIMMAH Sumut yang juga sebagai pemateri memaparkan problem Bank Sumut dari sebelumnya sampai sekarang hingga pada 8 juli 2019 PMII dan HIMMAH aksi unjuk rasa didepan Kantor Gubsu. “Setelah itu PMII dan HIMMAH layangkan surat mohon klarifikasi kepada pihak OJK regional 5 Sumbagut dengan balasan OJK masih memproses hasil fit and proper test M Budi Utomo,” terang Razak.
Dalam menciptakan Sumut Bermartabat Gubsu selaku Pemegang Saham Pengendali terbesar PT Bank Sumut harus berani dan segera menggelar RUPS Luar biasa dalam rangka mencari pimpinan di BUMD tersebut. Sambung Razak bahwa calon tunggal Dirut PT Bank Sumut diduga adalah titipan, bukan hasil objektifitas demi membangun Sumut.
Kemudian dalam materi ketiga disampaikan oleh Dr Aswan Jaya selaku pengamat politik di Sumatera Utara, “Demokrasi adalah produk peradaban, menjadi keharusan dipilih rakyat agar bekerja sungguh – sungguh demi kepentingan rakyat”.
“Kita sudah saksikan 1 tahun kepemimpinan Gubsu Bapak Edy Rahmayadi belum melakukan apa – apa hampir 80 persen kegiatan beliau hanya sebatas ceremonial dan 20 persen marah-marah sama pegawainya,” katanya.
Aswan membeberkan, Gubernur itu harus memiliki komitmen yang jelas, peradaban apa yang ingin ditorehkan masa kepemimpinannya, tergantung apa yang ia lakukan dan prestasinya, tidak bisa kita bicara kesejahteraan kalau infrastrukturnya tidak ada.
“Walau demikian 1 tahun kepemimpinan gubsu mata anggaran pelaksanaan pembangunan tentunya dari tahun sebelumnya, akan tetapi idealnya mata anggaran kita akan lihat di tahun 2020 apakah Gubsu membangun peradaban di Sumut,” ungkapnya.
Lanjutnya, memperjuangkan masyarakat itu harus mempunyai kesadaran ideologis, kita harus menghilangkan sampah peradaban di Sumatera Utara sebelumnya, mantan gubsu berakhir di jeruji besi.
“Gubsu Bapak Edy Rahmayadi harus sadar bahwa monumen apa yang ingin dibangun rakyat sumut semasa kepemimpinannya, jangan menjadi sampah peradaban. Tergantung prestasi apa yang diperoleh gubsu dalam masa kepemimpinannya,” tutup Dr Aswan Jaya.
Mengakhiri Diskusi Publik ini PMII Sumut dan Himmah Sumut melalui Azlansyah Hasibuan Selaku Ketua PKC PMII Sumut menyampaikan akan pastikan membawa persoalan ini keranah Hukum dan di hari Selasa tgl 12 Agustus 2019 mendatang akan kembali melakukan aksi unjuk Rasa. Berita Medan, Fahmi
 Sumut dan Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa){kind=link}