Ketua JAMSU : Demi Persatuan, Parpol Harus Mampu Menahan Hasrat Berkuasa

Ketua JAMSU : Demi Persatuan, Parpol Harus Mampu Menahan Hasrat Berkuasa
Muhammad Ikhyar Velayati Harahap

MUDANEWS.COM, Medan – Beberapa Partai koalisi Jokowi PKB, Nasdem, Golkar sudah menyinggung tentang komposisi dan quota jabatan Mentri masing – masing Partai pada Priode Kabinet Jokowi kedua, bahkan PDIP juga sudah memberikan sinyal walau terkesan masih malu – malu.

“Koalisi Partai Pengusung Jokowi-KH Ma’ruf Amin seperti PKB, Nasdem, Golkar sudah memberikan sinyal jelas ke Jokowi dan publik tentang jumlah komposisi kabinet yang di inginkan dalam Priode kedua Presiden Jokowi, Ini merupakan hal yang lumrah dan wajar karena mereka ikut berjuang memenangkan Capres/Cawapres terpilih,” ujar Ketua Relawan Jaringan Amar Ma’ruf Sumatera Utara Muhammad Ikhyar Velayati Harahap kepada Wartawan, Medan, Minggu (7/7/2019).

Kendati demikian, Ikhyar berharap Capres/Cawapres terpilih dalam memilih kabinet mendatang bukan semata mata aspek kompetensi, pertimbangan, dan keterwakilan Parpol semata – mata.

“Dalam memilih komposisi kabinet kerja periode kedua mendatang, Presiden Jokowi di harapkan merekrut mentri bukan semata mata pertimbangan kompotensi, perimbangan dan keterwakilan semata, tetapi harus melihat dinamika politik yang berkembang saat ini dan juga proyeksi stabilitas politik ke depan. Jangan sampai sosok Mentri yang di rekrut justru membuat stabilitas politik dan program kerja ke depan menjadi terganggu,“ kata Ikhyar.

Ikhyar mengingatkan, mentri yang akan duduk di kabinet harus punya jejak rekam yang tidak kontroversial dan rentan terhadap sasaran tembak politik identitas.

“Paska Pilpres, faktanya terjadi perluasan pengaruh ideologi Islam garis keras di seluruh segmen masyarakat, bahkan menjalar ke masyarakat fungsionaris negara. Jika seorang Mentri yang di angkat punya jejak rekam kontroversial atau punya potensi di jadikan sasaran tembak politik identitas oleh gerakan Islam Radikal justru membuat keruh suasana, lebih baik di pertimbangkan oleh Jokowi,” kata Ikhyar.

Idealnya Fokus Mentri Kabinet Kerja Jokowi ke depan adalah orang yang punya kompotensi tetapi juga representatif Islam moderat yang mengakar di NU.

“Mengacu pada situasi politik paska pilpres yang rentan terhadap isu politik identitas dan massifnya pemahaman ideologi Islam Trans Nasonal di masyarakat, selayaknya fokus Mentri yang di angkat sebaiknya berasal atau refresentatif intelektual islam moderat atau kader Partai yang berbasis NU, karena merekalah yang berdiri di garis depan sebelum Pilpres dan sesudah Pilpres menjaga program Nawacita Jokowi Jilid II, bertarung dengan ideologi islam Trans Nasional yang menjadi ancaman ke depan,” usul Ikhyar.

Ikhyar menjelaskan, masing – masing Partai Politik harus mampu menahan hasrat berkuasa agar kesinambungan pembangunan dan 4 pilar kebangsaan tetap tegak dari ancaman gerakan ideologi Trans Nasional.

“Masing masing partai politik dan elit politik harus mampu menahan hasrat politik demi kesinambungan pembangunan dan tegaknya NKRI dari anacaman kaum radikalis. Komposisi Presiden yang Nasionalis dan Wakil Presiden yang relejius moderat merupakan komposisi ideal dalam konstelasi politik saat ini, maka komposisi kabinet juga harus mencerminkan situasi tersebut, atau lebih jauh kabinet kerja Jokowi ke depan 50% harus mentri yang punya kompotensi dan berbasis islam moderat atau NU, sementara 50% lainnya adalah mentri refresentatif Partai Nasionalis,“ jelas Ikhyar.

Ikhyar mengusulkan, mengacu pada kondisi di atas, maka usulan mentri dari PKB dan NU lebih banyak dan di prioritaskan menjadi rasional, dan hal ini bukan semata – mata sahwat kekuasaan tetapi demi menjaga kesinambungan pembangunan dan mengawal PBNU (Pancasila-Bhinneka-NKRI-UUD 45) tetap tegak sebagai 4 pilar kebangsaan. Berita Medan, IH