MUDANEWS.COM, Medan – Ketua Forum Aktifis 98 Sumut Muhammad Ikhyar Velayati Harahap SH menilai jika benar pernyataan Menhan Ryamizard Ryacudu menyebut sebanyak tiga persen TNI aktif sudah terpapar radikalisme maka kondisi Indonesia sudah bisa masuk dalam kategori darurat sipil.
“Jika benar pernyataan Menhan Ryamizard Ryacudu menyebut sebanyak tiga persen TNI aktif sudah terpapar radikalisme maka kondisi Indonesia sudah bisa masuk dalam kategori darurat sipil. Coba bayangkan, Jumlah prajurit TNI itu sekitar 369.389, artinya ada sekitar 11.100 Prajurit TNI bersenjata lengkap yang menginginkan perubahan ideologi dan konsep negara republik Indonesia,“ jelas Ikhyar dalam konferensi Pers di Cafe Aceh Corner Medan, Sabtu (22/6/2019).
Ikhyar menambahkan bahwa sebelum temuan Menhan Ryamizard Ryacudu tentang prajurit terpapar radikalisme, LIPI dan SETARA Institut juga menemukan hal yang sama di kampus-kampus terkemuka di negeri ini
Lanjutnya menjelaskan, sebelum temuan Menhan Ryamizard Ryacudu terkait ideologi radikal mulai masuk ke TNI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) juga melakukan riset dan menemukan radikalisme ideologi telah merambah dunia mahasiswa melalui proses Islamisasi. Proses itu dilakukan secara tertutup dan menurutnya, berpotensi memecah belah bangsa.
“Di saat yang bersamaan, SETARA Institut melakukan Riset ini dilakukan pada Februari-April 2019 di 10 Perguruan Tinggi Negeri (PTN), meliputi; Universitas Indonesia (UI), UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Institut Teknologi Bandung (ITB), UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Institut Pertanian Bogor (IPB), dan Universitas Gadjah Mada (UGM). Riset juga dilakukan di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Universitas Brawijaya (Unibraw), Universitas Mataram (Unram), dan Universitas Airlangga (Unair), temuannya sungguh mencengangkan dan mendebarkan yaitu wacana yang dikembangkan oleh gerakan tarbiyah dan eks-Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) disebut mendominasi di kampus-kampus negeri,“ ungkapnya.
Ikhyar mengimbau semua pihak yang pernah membuat pernyataan maupun melakukan riset tentang radikalisasi harus jujur dengan fakta-faktanya, karena jika benar memang situasi ini mengkhawatirkan dan NKRI di ambang perang saudara.
“Oleh karena itu, semua pihak harus jujur dengan temuan dan riset tersebut. Jika temuan ini benar sesuai dengan fakta fakta dan parameter yang benar, maka perang saudara di Indonesia hanya tinggal menunggu waktu. Momentum Pilkada DKI 2017, Pilkada Sumut 2018 dan Pilpres 2019 yang mencekam dan terbentuk polarisasi politik yang tajam dari tingkat nasional hingga ke akar rumput, bukan kebetulan semata. Apalagi para tokoh penganjur radikalisme justru merupakan jubir dan aktor penting dalam setiap momentum elektoral yang ada saat ini. Mereka merekalah yang membuat suasana politik mendekati chaos, padahal sebelumnya Pilkada selalu dalam keadaan baik dan sejuk,” paparnya.
Ikhyar yang juga dikenal sebagai Ketua Timses Jokowi dari lembaga Jaringan Amar Ma’ruf Sumatera Utara memberikan solusi beserta strategi reradikalisasi.
Pertama harus dipastikan data dari Menhan Ryamizard Ryacudu itu benar serta di dapat dari hasil riset yang bertanggung jawab sesuai dengan parameter yang ada. Selain itu, pihak lembaga riset yang pernah melakukan observasi tentang ideologi radikal tersebut harus di ajak bicara. Karena sekali lagi, jika itu benar maka posisi NKRI sangat rentan keberadaannya ke depan.
Solusi itu reradikalisasi prajurit TNI, mahasiswa dan tokoh masyarakat yang terpapar radikalisme tidak bisa fragmentatif atau sepenggal sepenggal. Harus ada strategi dan program yang terintegrasi dari seluruh institusi negara bekerja sama dengan pihak pihak terkait di masyarakat seperti Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Akademisi serta tokoh adat.
Selain itu strateginya, harus menyentuh sektor hilir dan hulu dari pokok masalah. Sektor Hilir difokuskan dari pertanyaan. Dari mana prajurit TNI, Mahasiswa dan masyarakat biasa mendapatkan ideologi radikal tersebut. Hal ini bisa di mulai dari internal TNI jika itu prajurit, maka kurikulum, pola latihan dan disiplin, korsa negatif serta kesejahteraan prajurit harus menjadi fokus perubahan dan pembinaaan.
“Untuk mahasiswa, lembaga dakwah kampus dan mesjid harus di isi oleh para ulama atau penceramah yang mempunyai pemahaman, keyakinan dan pengetahuan tentang 4 pilar kebangsaan serta menganut paham Aswaja. Hal ini juga berlaku di tempat ibadah yang berada di tengah masyarakat, sertifikasi penceramah/Da’i layak untuk di pertimbangkan oleh pemerintah. Selain itu Media juga punya peran untuk membatasi dakwah dan ceramah yang tidak sesuai dengan 4 pilar kebangsaan serta paham keagamaan aswaja yang merupakan benteng sosial dari tegaknya NKRI,“ sarannya.
Ikhyar mengingatkan semua kalangan untuk serius melaksanakan program dan strategi reradikalisasi, jika tidak indonesia berada dalam bahaya.
“Jika program dan strategi reradikalisasi ini tidak segera dilaksanakan, maka tidak lama lagi darurat sipil, darurat militer bahkan darurat perang hanya akan menunggu waktu. Karena syarat-syarat menuju darurat sipil sekarang ini hampir terpenuhi,” tegas Ikhyar. Berita Medan, IH
