MUDANEWS.COM, Medan – Netralitas Komisi pemilihan umum dan Bawaslu, baik dari tingkat Daerah sampai ke pusat saat ini menjadi topik pembicaraan hangat masyarakat.
Baik dari kalangan muda dan tua, masyarakat biasa, Akademisi dan mahasiswa/i.
Pasalnya, terkhusus persoalan Situng KPU yang dinilai tak sesuai dengan data C1 dan dugaan temuan temuan kecurangan.
Terkait hal itu, Baru saja Senat mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (Sema FSH UINSU) adakan seminar ‘Hari Kebangkitan Nasional dan Refleksi Pemilu 2019 yang jurdil dan manusiawi’ pada Sabtu (18/05/2019) di Aula Fakultas Syariah dan Hukum.
Dihadapan 200an peserta forum, ada 1 mahasiswi jurusan pendidikan guru madrasah ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah yang berani melontarkan pertanyaan tentang netralitas KPU dan Bawaslu.
“Berapa persen kepercayaan masyarakat terhadap situng KPU ? Dan jika masyarakat percaya, mengapa masyarakat ingin mengadakan people power?,” tanya Haliza Annisa, Mahasiswi Tarbiyah dengan nada tinggi.
Sambungnya lagi, pemerintah menuding people power adalah makar.
“Dan mengapa pemerintah mengatakan People power adalah makar, jika pada dasarnya demokrasi adalah sistem yang bebas berpendapat, jika smua demontrasi dikatakan makar, letak pengertian bebas berpendapat itu apa?,” pungkas Haliza pada pemateri yang datang dari bagian Bawaslu dan KPUD Sumut.
Akibat pertanyaannya, seluruh peserta forum menjerit dan berikan A+ karena sikap kritis nya. Akhirnya ia pun mendapat penghargaan dan door price spesial dari pihak pemateri dan kepanitiaan. Berita Medan, Arwan Syahputra
