Harapan Mendagri Dalam Pilkada dan Pemilu Serentak

Breaking News

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

MUDANEWS.COM, Jakarta – Indonesia sebentar lagi akan mengadakan pesta demokrasi lima tahunan yaitu Pilkada serentak 2018 dan Pemilu serentak 2019. Diharapkan, pelaksanaan pemilu ini berlangsung sukses, aman dan demokratis.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo mengatakan pemilu ini bisa sukses dan berhasil jika penyelenggaraan pemilu dilaksanakan secara demokratis sesuai Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

“Tingkat partisipasi pemilih tinggi, tidak ada politik uang, tidak ada kampanye yang berujar kebencian, sara dan fitnah,” kata Tjahjo dalam pesan singkatnya kepada wartawan, Selasa (5/9).

Bagi Tjahjo kampanye adalah adu program dan adu konsep untuk menentukan pemimpin yang amanah sehingga bisa membangun demi kemaslahatan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. “Tindak tegas terhadap setiap pelanggaran kampanye,” pintanya.

Mendagri pun memandang perlu adanya penguatan regulasi dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia. Karena menurutnya, sangat penting dalam penyelenggaraan pemilu adalah landasan hukum yang menjadi dasar bagi pemilu itu sendiri.

“Dengan disahkannya RUU penyelenggaraan pemilu menjadi UU Pemilu sebuah hal yang sangat penting sebagai sebuah regulasi yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan pemilu lima tahunan yang demokratis,” tegasnya.

Pemilu sendiri kata Tjahjo adalah instrumen demokrasi dalam sejarah Bangsa Indonesia. Dan ini sudah dilakukan secara berkala.

“Pemilu telah menjadi instrumen terpenting yang membentuk keyakinan dan tradisi politik dalam kehidupan demokrasi di Indonesia,” ungkap Tjahjo.

Meski kata Tjahjo konsolidasi demokrasi bukanlah sebuah proses yang mudah, namun dalam substansi UU Pemilu setidaknya ada beberapa upaya untuk mempertegas proses konsolidasi demokrasi. Seperti memperkecil disproporsionalitas dalam penghitungan kursi. Adanya semangat memperkuat sistem ketatanegaraan.

“Ada upaya memberikan pendidikan politik kepada publik. Serta upaya untuk memperkuat institusi Partai Politik selaku Pilar penting demokrasi di Indonesia,” tutup Tjahjo. (ka)

- Advertisement -

Berita Terkini