MUDANEWS.COM – Bangunan politik negara kita, Indonesia, saat ini tentu mempunyai prinsip-prinsip utama atau prinsip dasarnya. Penanaman hingga pertumbuhan prinsip-prinsip itu tidak lepas dari perjalanan dinamika sejarah pergulatan negara ini, dari sejak zaman kolonialisme Barat hingga zaman imperialisme pada saat ini. Prinsip-prinsip dasar bangunan politik negara saat ini yang berhasil ditanamkan oleh kelompok imperialis beserta agen-agennya adalah seperti prinsip sekularisme dan demokrasi.
Dimaksudkan dengan prinsip sekularisme adalah bahwa peran agama, Tuhan dan ajarannya sama sekali tidak ada kaitannya dengan segi kehidupan manusia, baik dibidang politik, hukum dan sosial kemasyarakatan. Segala persoalan dunia, seluruhnya diserahkan kepada manusia itu sendiri. Manusialah yang berkepentingan dan bertanggungjawab terhadap sistem, teori dan metode yang harus diterapkan untuknya. Tidak ada hak sedikitpun bagi Tuhan untuk campur tangan dalam urusan dunia.
Seperti yang dituliskan oleh Al-Maududi, tokoh Islam di Pakistan yang sangat menentang sekularisme, dalam bukunya edisi bahasa Arab berjudul Waqi’ul Muslimin Sabil an-Nuhudh Bihim. Dan dalam edisi bahasa Indonesia berjudul Kemerosotan Umat Islam dan Upaya Pembangkitannya, demikian kaum sekuler mengatakan: “dan kami (kaum sekuler-ed) tidak berkepentingan terhadap apa yang disukai atau tidak disukai oleh Tuhan.”
Demikianlah kaum sekularisme menunjukkan keangkuhan dan kesombongannya. Yang paling dikesalkan adalah di antara mereka (kaum sekuler) , baik tokoh utamanya atau kroni-kroninya banyak yang beragama Islam, tapi mereka mengingkari ajaran agama Islam. Mereka menganggap bahwa ajaran Islam tidak mengatur segalanya apa yang ada di dunia ini. Sebagian dari mereka mengambil dari hukum Allah untuk kepentingan mereka, dan membuang sebagiannya karena dianggap tidak menguntungkan bagi kelompoknya.
Prinsip dasar bangunan politik Barat di Indonesia ini selanjutnya adalah demokrasi. Dimana demokrasi yang mereka (kaum Barat) tanamkan semakin menjauhkan manusia dengan penciptanya dan menjauhkan negara dari peranan agama. Prinsip demokrasi versi imperialis ini adalah dapat dikatakan keturunan sekularisme.
Sebab, prinsip demokrasi ala Barat yang menjauhkan negara dari agama adalah karena keputusan yang diambil melalui Dewan Perwakilan dan atau pilihan suara terbanyak (voting) harus diterima sepenuhnya sebagai kebenaran. Betapa pun andainya keputusan sesuatu itu bertentangan dengan prinsip kebenaran (agama), apa pun yang ditetapkan karena lewat suara terbanyak, padahal suatu kebatilan yang merugikan orang banyak harus diterima.
Dalam hal semacam ini, agama dan atau warga negara yang memegang dalil kebenaran berdasarkan wahyu Allah, tidak bisa menentukan pilihan lain kecuali apa yang telah ditetapkan berdasarkan sistem sekulerisme dan demokrasi. Demikianlah prinsip demokrasi ala Barat yang menyamping kebenaran yang benar-benar mutlak kebenarannya.
Negara Indonesia, yang umat Islam-nya lebih mayoritas harus membongkar dan menghancurkan prinsip-prinsip dasar bangunan politik Barat yang ditanam kaum imperialis tersebut dan harus kita gantikan dengan prinsip Islam.
Dalam ajaran Islam, tidak mengenal adanya pemisahan negara dengan agama (sekularisme). Islam tidak membolehkan memilih suara terbanyak jika memang bertentangan dengan Al-Qur’an dan Al-Hadist. Yang bathil (salah) harus ditolak dan yang haq (benar) harus diterima. Tidak boleh pula dicampur-adukkan di antara keduanya (bathil dan haq) karena berdasarkan kepentingan. Dan kebenaran itu ada dalam Islam dan juga untuk seluruh umat manusia. Bukan hanya untuk umat Muslim, karena Islam adalah Rahmatan lil ‘Alamin. Opini Sumut, Ibnu Arsib
Penulis adalah Mahasiswa Fakultas Hukum UISU dan Kader HMI Cabang Medan.
