MUDANEWS.COM, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo menekankan perlunya sikap arif dan bijak dalam menghargai perbedaan sikap politik. Bila ada pendapat yang dinilai bersebrangan antara pemerintah dan fraksi partai politik (parpol) di DPR merupakan hal dianggap wajar.
Ini berkaitan dengan semakin maraknya perbedaan pendapat sejumlah fraksi parpol yang berada di lembaga DPR. Sebagai mitra pemerintah, Tjahjo mengatakan merupakan hal wajar bila dalam pembahasan ada perbedaan pandangan, baik antar parpol begitu juga dengan pemerintah.
“Berargumentasi berbagai masalah baik spontan maupun dalam rapat DPR dan pansus adalah hak setiap warga negara, khususnya anggota DPR,” kata Tjahjo dalam pesan singkatnya, Sabtu (5/8).
Menurut dia, kalaupun pernyataan dari pemerintah sebagai mitra kerja DPR atau dari anggota fraksi parpol yang mungkin dinilai emosi serta khilaf mengutarakan pandangan, lalu menjadi sebuah pemberitaan di media, selayaknya mendapat kesempatan menyampaikan klarifikasi lebih lanjut.
“Sesama anggota DPR dan pemerintah khususnya, saya sebagai Mendagri yang juga pernah mantan anggota DPR perlu membudayakan saling meminta klarifikasi dahulu terkait munculnya pernyataan tersebut,” tambah dia.
Memang menjadi hak setiap fraksi di DPR bila ingin mengadukan pernyataan sikap yang dinilai kurang tepat ini ke mahkamah dewan atau polri bila berkenaan masalah hukum. Namun tetap perlu dimintai klarifikasinya.
“Termasuk saya sebagai mitra kerja DPR menyatakan siap untuk dimintai klarifikasinya, kalau memang ada yang salah dari ucapan saya secara terbuka atau rilis di media,” kata dia.
Berbeda halnya bila yang bersangkutan menolak. Misal, kata Tjahjo bila dirinya enggan menyampaikan klarifikasi, maka ia mempersilahkan pihak tersebut melapor ke kepolisian, atau Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), karena jabatan menteri adalah pembantu kepala negara.
Tjahjo menambahkan, apapun DPR adalah mitra Kemendagri. Maka harus ada kesamaan visi dalam membangun kebersamaan meski berbeda sikap politik. Pendapat yang bertentangan dalam suatu pembahasan kebijakan juga harus tetap dihargai.
“Kita harus saling membangun kebersamaan meski ada perbedaan sikap politik, itu harus dihargai,” ujarnya.
Semangat kebersamaan, menurut dia harus bisa dibudayakan dalam berlembaga, termasuk di tatanan legislatif dan eksekutif. Perbedaan konsep, sikap, dan pandangan politik adalah bagian dari dinamikanya.
“Apapun keputusan pemerintah bersama DPR adalah sikap politik yang harus dihargai, dan saling menghargai,” tutup dia. (ka)
