Mengubah Paradigma Kepartaian

Breaking News

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Oleh: Shohibul Anshor Siregar

MUDANews.com – Tahun lalu sebuah dialog tentang masalah kepartaian diselenggarakan oleh Radiosindo. Saya kemukakan 1 T untuk 1 P Untuk 1 T (Satu Triliun untuk satu Partai untuk Satu Tahun).

Belakangan saya dengar KPK mengajukan pikiran yang mirip. Tetapi sangat disayangkan KPK give up menangkal sesembahan ke parpol saat event pilkada dan pilpres. Padahal populasi yang mau disadap (jika akan menggunakan metode itu) hanya sedikit. Entahlah KPK ini.

Satu T untuk satu P untuk satu T saya kira solusi berat tetapi cukup masuk akal. Kita ambil dari APBN. Harus dipikirkan untuk pola distribusi dan pengawasan agar jangan dimakan oleh pimpinan pusat partai. Itu solusi menurut saya agar salah satu masalah akut partai bisa diminimalisasi (pembiayaan). Masalah kedua partai kita ini ialah rekrutmen. Lainnya ialah masalah kaderisasi.

Dalam banyak cerita kepartaian, selalulah kita saksikan konflik mereka yang merebak, bahkan memecah diri. Ada tiga agenda konflik partai ini yang terjadi rutin akibat ketidak beresan tradisi organisasi dan ideologi. Pertama, saat menentukan pengurus di semua level. Kedua, saat menentukan siapa calon legislatif. Ketiga siapa yang akan diusung untuk eksekutif (Walikota, Bupati, Gubernur dan Presiden).

Tahun lalu ada kisah saya bersama Gerindra. Saya diberi kesempatan berbicara dalam forum tingkat wilayah yang dihadiri oleh pimpinan pusatnya. Dari podium saya panggil nama Gus Irawan. Mohon berdiri. Beliau pun berdiri. Lalu saya berkata. Siapa yang datang dari Jakarta, mohon jangan kalian jual partai ini kepada Gus Irawan. Pingsan dia nanti. Tak punya modal lagi ia nanti untuk berkampanye. Itu pun akan membawa kesulitan jika menang karena penggantinya sulit didapat kecuali korupsi.

Dalam bayangan saya belum ada perubahan dalam hal transaksi itu. Jika KPK mau, entry point ini sebetulnya sangat strategis. Data kekayaan calon pada pilpres pun adalah entry point memberantas korupsi jika ingin memulai dengan benar. Tetapi KPK tak bekerja seperti itu.

Entahlah.[jo]

- Advertisement -

Berita Terkini