Penulis : Nurul Azizah
Mudanews.com OPINI – Mengapa kalau pejabat ngomongnya salah kok tidak ditarik atau segera minta maaf. Malah banyak pejabat yang membuat statement yang ngawur. Kalau tanah warga nganggur dua tahun akan diambil negara, rekening yang tidak aktif selama tiga bulan akan diblokir. Video call harus pakai WhatsApp premium harus membayar. Apakah selama ini kita tidak memakai paket data atau wifi internet yang setiap bulan harus membayar. Kok para pejabat terus menekan hidup masyarakat.
Belum lagi bendahara negara Sri Mulyani Indrawati (SMI) terus mengotak atik agar segala kehidupan masyarakat kena pajak.
Sekali netizen 62 ramai-ramai posting potongan video AI dari si tukang palak pajak Sri Mulyani “Guru Itu Beban Negara” para pejabat pada kelonjotan.
Penulis sebenarnya tersinggung dengan perkataan Sri Mulyani “Oh menjadi dosen atau menjadi guru tidak dihargai karena gajinya tidak besar. Ini juga salah satu tantangan keuangan negara. Apakah semuanya harus keuangan negara atau ada partisipasi dari masyarakat.”
Lho selama ini masyarakat sudah berpartisipasi dalam bentuk membayar pajak. Seharusnya guru dinaikkan gajinya dari uang pajak yang masuk, bukan malah para pejabat dan DPR gajinya naik secara ugal-ugalan. Semestinya guru swasta diberi tunjangan yang layak dan merata. Guru swasta memang ada yang mendapatkan sertifikasi, tapi untuk bisa meraihnya syaratnya banyak sekali dan harus lulus program seleksi sertifikasi guru melalui proses pengujian dan penilaian terhadap kompetensi guru, yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi yang ditunjuk.
Kapan guru akan sejahtera? Rencana dari pemerintah pada tahun 2025 kesejahteraan guru akan mengalami peningkatan. Ditandai dengan kenaikan gaji dan pemberian tunjangan kesejahteraan bagi guru ASN dan honorer. Peningkatan ini akan diiringi dengan program sertifikasi guru melalui Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang ditargetkan selesai pada tahun 2026, serta bantuan guru yang belum S1/D4.
Belum juga rencana sertifikasi guru dilaksanakan secara serentak, malah ada pernyataan menteri keuangan Sri Mulyani, kenaikan kesejahteraan guru dan dosen apakah harus semua dari keuangan negara atau ada partisipasi masyarakat. Dari pernyataan tersebut, kemudian masyarakat balik bertanya, “Apakah dengan menaikkan gaji guru akan menjadi beban negara?”
Ketika ada video dari AI tentang “guru beban negara” yang paling protes adalah guru swasta atau honorer, sementara guru ASN memilih untuk diam. Dengan sikap diam saja, gaji bisa dinaikkan. Kalau guru ASN ikut bersuara takut dipecat. Mengapa demikian ya karena yang menjadi beban negara saat ini adalah gaji dan tunjangan untuk ASN dan pejabat negara. Pembayaran utang, subsidi, bantuan sosial, belanja barang dan jasa serta belanja pertahanan dan keamanan terutama untuk pengeluaran, memberi gaji dan tunjangan untuk TNI, Polri serta instansi keamanan lainnya.
Mengapa pemerintah belum juga memberi tunjangan dan kenaikan gaji untuk guru swasta. Apakah dengan menaikkan gaji guru akan menjadi beban negara? Pemerintah harus berfikir ulang untuk kesejahteraan guru terutama guru swasta agar pendidikan lebih maju.
Saat ini baru guru negeri saja (ASN) diberi kenaikan pangkat dan gaji serta tunjangan sertifikasi sesuai dengan pangkatnya. Sebagian guru swasta sudah bersertifikat tetapi ya cukup untuk kebutuhan sebulan saja. Karena gaji di sekolah pangkalnya tidak mencukupi karena jauh dari Upah Minimum Regional (UMR). Banyak guru swasta yang gajinya di bawah Rp 1 juta sementara kebutuhan dalam sebulan lebih dari Rp 1 juta.
Mengapa partisipasi masyarakat berupa pajak malah digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran pejabat dan anggota dewan terhormat. Gaji para pejabat puluhan juta, gaji DPR puluhan juta sementara gaji guru swasta baru ratusan ribu.
Kapan pemerintah benar-benar mau menaikkan gaji guru, terutama guru swasta.
Kapan pemerintah akan berpihak kepada rakyat.
Nurul Azizah Guru swasta dan penulis buku: “Dari Perempuan NU Untuk Indonesia”.