Oleh : Miftah Fariz
Nadiem Makarim atau yang dikenal sebelumnya, dia adalah Bos Go-Jek, Sekarang ini menjabat sebagai menteri pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia (Mendikbud) di pemerintahan Presiden Joko Widodo. Jabatan politik yang di sandangnya itu, banyak menuai kontroversi. Baik dari wacana misi yang dia paparkan pasca dilantik dan sekarang ini masuk polemik baru dari Program Organisasi Penggerak (POP). Dimana POP yang dia bangun, menghadirkan ketidak adilan, bahkan terkesan merendahkan kontribusi Ormas Muhammadiyah yang sudah lama membangun sistem pendidikan di Indonesia.
Perlu saya ingatkan kembali kepada masyarakat, sebelum POP ini mencuat dikalangan masyarakat saat ini, wacana kebijakan yang dia paparkan juga belum tuntas! Bahkan, para senior ahli sekaligus profesor pemerhati pendidikan juga tidak di dengar sarannya.
Naskah pidato yang dia ungkap pada November 2019, pasca dia diangkat sebagai menteri pendidikan, juga banyak dikritisi oleh para guru senior, profesor bahkan politisi. Seperti politisi Gerindra, Fadli Zon, mengkritisi kebijakan wacana naskah pidato Nadiem Makarim. Dari banyak wacana, tidak ada satupun pidato tersebut menyinggung kesejahteraan Guru.
Selain itu, Guru senior yang juga merupakan Pengamat Pendidikan Dasar dan Menengah, Itje Chodidjah, mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati mengambil kebijakan pengelolaan guru.
Menurut dia, menarik kembali guru sebagai pegawai pemerintah pusat berpotensi menimbulkan kekacauan struktural. Itje menegaskan, wacana tersebut harus dikaji lebih mendalam dan komperehensif agar tidak menimbulkan kerugian bagi guru dan tenaga kependidikan.
Ia mengatakan, pengelolaan guru secara terpusat sebetulnya sudah pernah dilakukan saat Indonesia belum menerapkan sistem otonomi daerah. Kondisi mutu dan kesejateraan guru tidak banyak berubah saat dikelola oleh pemerintah daerah. Masih terjadi ketimpangan di antara masing-masing daerah.
Dia mengatakan “Sekarang, dengan diurus pemerintah daerah, ada perubahan struktural yang besar. kalau kembali diurus pusat, struktur yang sudah dibangun di daerah akan bagaimana? Akan terjadi chaos, baik di pusat dan daerah secara struktural. Jadi tidak sesederhana untuk menarik guru ke pusat atau tetap di daerah,”, Kamis 19 Desember 2019.
Itje juga menceritakan pengalamannya selama 30 tahun menjadi guru, pemerintah pusat dan daerah kerap tidak sejalan dalam mengelola guru. Pasalnya, kewenangan pemerintah daerah lebih besar dibandingkan dengan pemerintah pusat. Contohnya, ucap dia, kewenangan dalam memutasi dan merotasi guru dan kepala sekolah.
“Kalau sekarang, daerah masih suka-suka memutasi guru dan kepala sekolah, ini yang harus dikoreksi. Jadi diatur saja melalui perundangan yang kuat agar di daerah tidak bisa melakukan apa-apa kecuali mengikuti aturan dari pemerintah pusat. Jangan asal tarik ke pusat atau diberikan ke daerah begitu saja,” ujar Itje.
Itje juga menyinggung soal anggaran dana, Ia menegaskan, ketimpangan mutu dan kesejahteraan guru tidak akan terjadi begitu besar jika pemerintah daerah mengalokasikan 20 persen APBD murni untuk fungsi pendidikan. Selama ini, mayoritas dari pemerintah provinsi, kota/kabupaten tidak memenuhi amanat tersebut.
Masih banyak lagi suara kritik yang penulis ikuti dari kalangan pendidik, namun tidak di dengar sama sekali oleh menteri muda tersebut.
Penulis tidak tahu, apa yang membuat menteri muda tersebut terkesan sombong dan congkak. Sombong dan congkak yang dia miliki, menurut kawan-kawan di kalangan aktivis kepemudaan, jabatan praktis lah yang melatar belakangi kesombongannya. Kalau memang itu dasarnya, saya jawab dengan sederhana, bahwa menteri itu jabatan politik dan guru serta dosen itu jawbatan fungsional.
Harusnya dia mendengar dari kalangan fungsional yang memiliki jabatan relatif lama, sedangkan menteri hanya lima tahun. Kembali ke permasalahan polemik yang dia lakukan sekarang ini, berbuntut dari POP yang meloloskan Yayasan ‘baru’. Yayasan tesebut menurut penulis, tergolong masih dini dan tidak adilnya standard seleksi dan juga tidak masuk akal.
Bahkan sebelumnya dia juga meluncurkan pemberian dana gajah Rp 20 Miliar kepada organisasi corporate social responsibility (CSR) Sampoerna Foundation dan Tanoto Foundation. Sementara Ormas Muhammadiyah yang sudah ratusan tahun dengan jumlah lembaga pendidikan terbanyak, tidak di hargai jasanya oleh ‘anak yang baru lahir’ itu.
Elektabiltas Nadiem naik saat meluncurkan produk bisnis jasa Go-Jek. Yang sejatinya sektor itu adalah sektor bisnis, saya berpendapat, alangkah baiknya Nadiem kembali ke ‘habitat’nya lagi. Berkontribusi di sektor bisnis agar pajak Negara naik. Bukan malah memperkeruh keadaan pendidikan kita yang lagi babak belur di hajar covid.
Kemerosotan pendidikan kita, bukan malah datang solusi, yang ada kontroversi atas kelakuan dia yang tidak mengetahui sejarah pendidikan Indonesia. Solusi dari saya sebagai penulis, ganti Kementerian Pendidikan, Nadiem Makarim. Dukung dan biarkan dia menjadi pebisnis! Bukan berbisnis disektor pendidikan.
Penulis adalah Sekretaris Pemuda Muhammadiyah Sumut dan Dosen FAI UMSU
