MUDANEWS.COM, Medan – Mahasiswa yang tergabung dari Pimpinan Wilayah Himpunan Mahasiswa Al Washliyah Sumatera Utara (PW HIMMAH Sumut) dan Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Sumatera Utara (PKC PMII Sumut) melakukan aksi unjuk rasa di Depan Kantor Gubernur Jalan Pangeran Diponegoro, Madras Hulu, Medan Polonia, Medan, Jumat (9/8/2019). Terkait persoalan adanya dugaan KKN di Dinas pendidikan Sumut pada pengadaan Alat Praktek SMK Pertanian dan Otomotif senilai Rp 45 Milyar bersumber Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2018.
Ketua HIMMAH Sumut Abdul Razak Nasution dalam orasinya mengungkapkan, banyaknya persoalan serius yang menyebabkan bobroknya Dinas Pendidikan Sumut yang dipimpin oleh Arsyad Lubis.
Lanjut Razak, Kami menilai kadisdik Sumut Arsyad Lubis bukan malah mendongkrak kemajuan pendidikan di Sumut malah banyak berbagai persoalan serius di Disdik Sumut yang ditorehkan oleh Arsyad Lubis, diantaranya dugaan korupsi dan persekongkolan jahat pada kegiatan Pengadaan Alat Praktek Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Otomotif dan Pertanian se Sumatera Utara akibatnya Negara dirugikan Rp 45 Milyar yang bersumber dari DAK 2018. Gubernur harus memanggil Arsyad Lubis untuk menanyakan kasus tersebut.
“Kami juga meminta BPKP RI mengaudit dana DAK 2018 yang dimana telah terjadi persekongkolan jahat dan praktek KKN untuk memperkaya diri, kelompok sehingga menimbulkan kerugian negara Puluhan Milyar Rupiah,” tegasnya.
Katanya lagi, hanya di Dinas Pendidikan Sumutlah terjadi ketika barang yang salah pesan tapi tetap saja dibayarkan oleh Arsyad Lubis. “Harusnya kalau salah pesan barang dipulangkan ke perusahaan, bukan malah di lunaskan. Terakhir barang tidak terpakai, uang negara mubazir sia-sia hanya karena keserakahan,” tegasnya.
Razak juga mendesak agar DPRD Sumut membentuk Pansus terkait kejanggalan berbagai proyek di Dinas Pendidikan Sumut. Katanya, jika hal ini dibiarkan maka mereka-mereka yang selama ini merasa dilindungi pak Edy Rahmayadi, akan semakin merajalela dan sesuka hati berbuat korup yang pada akhirnya membuat sumut semakin hancur.
Hal senada juga disampaikan oleh Ketua PKC PMII Sumut Azlansyah Hasibuan, dugaan korupsi di Dinas Pendidikan Sumut dalam hal pengadaan Alat Praktek Sekolah SMK Pertanian dan Otomotif bersumber dari DAK tahun 2018 kini menjadi catatan penting bagi Gubernur Sumut.
“Karena diduga kuat pengadaan Alat Praktek tersebut tidak sesuai spek dengan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) sehinga alat tersebut sampai sekarang tidak bisa dipergunakan oleh sekolah SMK se Sumatera Utara, kesalahan tersebut diduga demi untuk mendapatkan keuntungan pribadi maupun kelompok sehingga Negara dirugikan 45 Milyar,” cetus Azlan.
Pantauan, dalam aksi tersebut yang dikawal ketat oleh Satpol PP dan pihak kepolisian. Razak mengungkapkan kehadiran kami disini menyampikan aspirasi dan tidak akan melakukan tindakan anarki. “Dan Gubsu harus bertindak cepat tentang persoalan penting ini atas dugaan korupsi kadisdik Sumut, kita inginkan Sumut yang bermartabat, jangan hanya persoalan kecil Gubsu sigap bertindak, ini persoalan masa depan pendidikan di Sumut,” lontar Razak.
Namun, berselang beberapa waktu hadir ditengah kerumunan massa Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Kabag Humas Pemprov Sumut) Salman untuk menanggapi apirasi dari mahasiswa.
Keinginan mahasiswa ingin berjumpa dengan Gubsu menyampaikan langsung persoalan di Dinas pendidikan Sumut terlihat sontak ketika mahasiswa menolak perwakilan dari Humas Pemprovsu.
“Lagu lama kita sudah tau jawabannya pasti itu, itu saja,” sahut kerumunan massa aksi.
Salman menjelaskan proses penerimaan aspirasi kan sudah dibagi jamnya. “Kalau memang tindakannya laporkan saja ke Mapolda,” ungkap Salman.
Kemudian, massa mahasiswa menggelar secara simbolik sejuta tanda tangan copot kepala Dinas Pendidikan Kadisdik) dan melanjutkan rute aksi ke kantor DPRD Sumut dan ditanggapi Humas.
Kendati demikian, HIMMAH dan PMII Sumut berjanji akan melaporkan dugaan korupsi ini ke pihak Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia (BPKP RI) perwakilan Sumut untuk melakukan audit pada kegiatan tersebut diatas.
Selanjutnya massa mahasiswa melanjutkan aksi unjuk rasa ke kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara. Berita Medan, Fahmi
){kind=link}