Mudanews.com Jakarta | Indonesia menutup tahun 2025 dengan lanskap politik yang belum sepenuhnya tenang. Transisi kekuasaan pasca-Pemilu 2024 justru membuka fase baru yang sarat dengan ujian legitimasi, ketegangan elite, serta kegelisahan publik. Politik nasional bergerak dalam irama yang tidak selalu seimbang antara stabilitas kekuasaan dan tuntutan keadilan sosial. Dalam konteks inilah Mudanews.com memotret dinamika politik Indonesia sebagai cermin relasi negara, elite, dan warga.
Sepanjang tahun, politik jalanan kembali menemukan momentumnya. Aksi demonstrasi, protes kebijakan, hingga solidaritas kemanusiaan menjadi penanda bahwa ruang aspirasi publik masih sering buntu di jalur formal. Mudanews.com mencatat, mobilisasi massa tidak lahir dari ruang hampa, melainkan dari akumulasi ketidakpuasan terhadap kebijakan yang dinilai elitis, minim empati, dan jauh dari realitas sosial masyarakat akar rumput.
Di tingkat elite, konflik internal partai politik dan organisasi besar—termasuk ormas keagamaan—mengemuka ke ruang publik. Perebutan pengaruh, legitimasi kepemimpinan, hingga tarik-menarik kepentingan politik praktis memperlihatkan rapuhnya tata kelola organisasi demokratis. Fenomena ini bukan sekadar urusan internal, tetapi berdampak langsung pada kualitas demokrasi dan kepercayaan publik terhadap institusi sosial-politik.
Relasi negara dan masyarakat sipil sepanjang 2025 juga menunjukkan paradoks. Negara hadir dengan otoritas yang kuat, namun sering kali abai terhadap suara warga terdampak kebijakan. Mulai dari isu lingkungan, bencana, hingga ketimpangan sosial, masyarakat sipil justru tampil lebih cepat dan responsif. Mudanews.com melihat kondisi ini sebagai sinyal bahwa partisipasi publik masih menjadi pilar penting untuk mengoreksi arah kebijakan negara.
Isu oligarki dan konsentrasi kekuasaan ekonomi tetap menjadi bayang-bayang demokrasi Indonesia. Kedekatan kekuasaan dengan modal besar kerap memunculkan kebijakan yang timpang dan mengabaikan kepentingan rakyat. Tahun 2025 menegaskan bahwa demokrasi prosedural tanpa keberanian membatasi dominasi oligarki berpotensi melahirkan ketidakadilan struktural yang berulang.
Di sisi lain, ruang digital menjadi medan baru pertarungan politik. Polarisasi narasi, disinformasi, dan framing kepentingan memperumit upaya membangun diskursus publik yang sehat. Dalam situasi ini, jurnalisme kritis memegang peran strategis. Mudanews.com menempatkan diri sebagai bagian dari ikhtiar menjaga nalar publik, dengan menyajikan informasi yang berimbang, kontekstual, dan berpihak pada kepentingan warga.
Menutup tahun 2025, Mudanews.com memandang masa depan politik Indonesia sangat bergantung pada keberanian melakukan koreksi bersama. Negara dituntut lebih peka, elite politik perlu lebih dewasa, dan masyarakat sipil harus terus menjaga daya kritisnya. Demokrasi tidak boleh berhenti pada perebutan kekuasaan, tetapi harus terus diperjuangkan sebagai jalan menuju keadilan sosial dan kesejahteraan bersama. ***(Mudanews)