Oleh : Prof Dr Henri Subiakto*
Mudanews.com OPINI – Pagi ini saya terbang balik ke Surabaya, diminta bicara di kampus oleh teman teman Departemen Sosiologi Unair di Seminar Nasional yg mereka adakan. Temanya luas terkait Tranformasi Digital. Namun sesuai penelitian saya akhir tahun lalu, Indonesia agak suram dalam hal ini. Salah satunya kita tidak punya roadmap yang jelas ke depan ditambah lemahnya keadaan kita sekarang.
Keadaan negeri ini dunia digitalnya ada ketergantungan ke asing. Tak hanya mayoritas penduduk menggunakan platform asing, tapi juga data aktivitas digital warga negara juga dikuasai asing. Data-data kita lebih banyak ada di google, WA, Youtube, Twitter atau X, IG hingga TikTok. Data data itu sulit diakses negara, dan ada diluar kekuasaan yuridiksi kita.
Data warga negara ada di server platform global yg diletakkan di luar negeri. Data kita selain dikendalikan dan diproses oleh korporasi asing. Data di perusahaan perusahaan global itu, juga bisa diakses oleh pemerintah negara besar asal perusahaan platform itu berada. Terutama AS dan RRC, ada juga di Rusia dan Eropa.
Jadi keadaan digital kita ini terbuka seperti rumah tanpa jendela dan pintu. Para pemilik teknologi bisa melihat tingkah laku kita. Bisa menganilisis, memprediksi data data itu. Bahkan bisa memprofiling individu, kelompok hingga bangsa besar ini.
Sedangkan data milik instansi negara atau milik pemerintah yang ditutup rapat dalam kamar khusus yaitu PDN atau pusat data nasional ternyata sudah dibobol, dihack maling. Jadi gak aman juga.
Kita ini sebenarnya tidak punya kedaulatan digital. Tidak punya kendali terhadap infrastruktur digital yg dipakai rakyat. Tidak punya kendali pada data digital. Apalagi kendali cyber security. Hanya di perusahaan perusahaan swasta nasional yg punya sistem sendiri sendiri. Tapi saat anggotanya aktif secara digital di platform asing, ya sama saja. Mereka juga jadi target surveillance capitalism yang bukan berasal dari bangsa kita.
Padahal perang dan damai di masa depan, menurut Christian Fuch (2025) sangat ditentukan oleh cara kerja mekanisme kapitalisme digital ini. Perang masa depan bukan lagi dilakukan oleh tentara organik menggunakan senjata2 konvensional sebagaimana yg nampak di HUT TNI yg lalu. Perang masa depan adalah perang cyber, dengan senjata yg terkoneksi secara digital berbasis AI dan data data aktif. Bukan tentara melawan tentara berperang gerilya seperti masa lalu.
Perang tak hanya negara melawan negara. Tapi korporasi teknologi juga ikut berperang dengan sisipan agendanya membantu negara mereka. Itu yg ditulis dalam buku “World War and Waorld Peace in Digital Capitalism Era” (Fuch 2025).
Bisa dibayangkan saat data data kita ada di perusahaan asing di luar negeri. Saat Infrastruktur teknologi di bawah kendali mereka. Saat cyber security data dan sistem juga tergantung pada mereka. Lalu kita berperang. Maka Indonesia saat perang itu, sistem yg selama ini ada bisa terhenti dan tak berfungsi. Atau minimal terganggu secara signifikan.
Disitulah pentingnya dalam pembangunan Indonesia ke depan, tidak meremehkan dan tidak mengabaikan aspek kedaulatan digital. Aspek infrastruktur digital milik sendiri. Itulah Pentingnya road map Indonesia kedepan tentang kekuatan digital dan kendali kita pada AI, data, infrastruktur dan cyber security nasional.
Apa yg harus dilakukan pemerintah dan lembaga negara 10 tahun ke depan? Apa yg harus dilakukan dunia kampus dan para peneliti? Apa yg harus dilakukan Industri? Dan apa pula yg harus dilakukan masyarakat? Semua harus terencana sesuai road map Indonesia untuk menghadapi kondisi dunia digital yang cepat sekali berubah.
Hanya bangsa yg mampu mengantisipasi dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital lah yang akan memenangkan kompetisi. Akan menjadi bangsa yg kuat dan maju, mampu bersaing dengan bangsa2 lain yg sudah lebih dulu melesat dari pada kita.
Semoga pemerintahan Prabowo Gibran dan para pembantunya sudah menyiapkan dan mengantisipasi semua itu. Bagaimana pendapat Anda?
*Guru besar Unair Surabaya