Mudanews.com- Opini | Belakangan ini, masyarakat Aceh Tamiang mulai ramai membicarakan soal dugaan korupsi di tubuh Komisi Independen Pemilihan (KIP). Katanya, dari hasil pemeriksaan inspektorat, ada temuan keuangan yang nilainya naik turun — awalnya disebut Rp2,5 miliar, lalu belakangan menjadi Rp2,8 miliar.
Mungkin bagi sebagian orang angka itu terlihat kecil dibanding proyek-proyek besar lain. Tapi karena ini menyangkut uang hibah untuk penyelenggaraan pemilu, ya jadi lain ceritanya. Soalnya dana itu seharusnya digunakan untuk hal-hal penting seperti pelatihan, sosialisasi, dan kebutuhan teknis Pilkada 2024.
Dana Hibah yang Harusnya Jadi Amanah
KIP Aceh Tamiang dapat dana hibah dari Pemkab sekitar Rp30 miliar. Tapi dari hasil audit, muncul dugaan ada kegiatan fiktif dan anggaran yang dimark-up. Nah, karena itulah Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang mulai turun tangan buat menyelidiki.
Masyarakat pun jadi bertanya-tanya: apakah ini cuma salah administrasi, atau memang ada yang “main” di balik meja?
Ibadah Demokrasi Jangan Dikotori
Kalau dipikir-pikir, pemilu ini kan ibadah demokrasi. Artinya dijalankan dengan niat jujur, bukan untuk cari untung. Kalau lembaga seperti KIP saja bisa terseret masalah seperti ini, kepercayaan rakyat bisa rusak.
Kita semua tahu, integritas penyelenggara pemilu itu pondasi utama. Sekali rusak, suara rakyat bisa kehilangan maknanya.
Kejaksaan Sudah Bergerak, Tapi Publik Masih Menunggu
Kasi Intel Kejari Aceh Tamiang, Bang Fahmi Jalil, sudah bilang kalau kasus ini sedang diselidiki. Beberapa pihak juga sudah dimintai keterangan. Tapi sampai sekarang, masyarakat belum tahu pasti kegiatan mana yang bermasalah, dan berapa kerugian negara yang sebenarnya.
Nah, di sinilah pentingnya keterbukaan. Masyarakat cuma butuh kejelasan, bukan janji atau berita yang hilang begitu saja.
Harapan untuk Demokrasi di Daerah
Kasus ini bukan cuma soal angka Rp 2,8 miliar. Tapi soal bagaimana sistem pengawasan dana pemilu di daerah masih gampang bocor. Kalau baru ribut setelah media menyorot, artinya sistem kita belum siap mencegah sejak awal.
Sebaiknya lembaga seperti KIP mulai terbuka sejak awal. Laporkan penggunaan dana secara transparan, biar publik tahu dan percaya.
Penutup
Setiap rupiah dana pemilu itu amanah rakyat. Kalau amanah disalahgunakan, yang rusak bukan cuma keuangan, tapi juga kepercayaan.
Bagi masyarakat Aceh Tamiang, keadilan itu sederhana: kalau salah, ya akui salah. Kalau benar, buktikan di meja hukum dengan jujur.
Penulis: [tarmizi Poeteh] mudanews.com