Anton Christanto
Pemerhati dan Pengamat Sosial Politik di Boyolali
Saat Kemarahan Menjadi Bahasa Politik Terakhir
Mudanews.com OPINI – Di seluruh penjuru negeri, aroma kemarahan rakyat kian menusuk. Jalanan yang biasanya padat kendaraan kini berubah menjadi lautan manusia. Mereka bukan hanya mahasiswa, bukan hanya kaum buruh, tetapi juga rakyat miskin kota, petani, nelayan, hingga pedagang kecil yang telah lama merasakan sesak akibat kebijakan negara yang hanya berpihak pada oligarki.
Namun yang mengejutkan: amarah itu kini tidak lagi berhenti di depan gedung DPR. Massa bergerak liar, menyisir kompleks perumahan para anggota DPR RI. Pagar-pagar tinggi yang dibangun dari keringat rakyat digedor, rumah-rumah mewah yang berdiri megah di tengah kesenjangan sosial menjadi sasaran pelampiasan.
“Selama ini kalian tidur nyenyak di atas pajak kami, sementara kami makan dengan utang,” teriak seorang ibu sambil melempar sandal ke arah rumah seorang anggota DPR yang terkenal vokal mendukung UU pro-oligarki.
Adegan itu mengguncang publik. Apa yang dulu hanya dianggap ancaman kini menjadi kenyataan: kemarahan rakyat tidak lagi bisa dikendalikan hanya dengan gas air mata dan barikade kawat berduri
Rakyat Miskin & Mahasiswa: Tulang Punggung Perlawanan Baru
Menarik untuk dicatat: yang mendominasi gerakan ini adalah kelompok yang selama ini tidak tersentuh oleh kewajiban pajak formal. Mereka adalah rakyat miskin kota yang bekerja di sektor informal, mahasiswa yang hidup dari kiriman orang tua, buruh lepas tanpa perlindungan, hingga ojek online yang hari-harinya dihabiskan di jalan.
Mereka marah karena merasa selalu dimanfaatkan, tetapi tidak pernah benar-benar diperhatikan. Ketika DPR dan pemerintah bicara soal pembangunan, yang mereka lihat hanyalah jalan tol berbayar, gedung pencakar langit, dan konsesi tambang yang semakin merampas ruang hidup.
Mereka adalah rakyat yang tidak memiliki beban administratif kepada negara, karena pajak mereka sudah dipotong secara tidak langsung lewat harga BBM, tarif listrik, dan PPN. Maka, bagi mereka, turun ke jalan adalah satu-satunya bentuk pajak politik yang masih bisa mereka bayar: pajak berupa darah dan keringat.
Celah Terbesar: Dukungan Kelas Menengah
Namun, sebagaimana setiap gerakan sosial besar dalam sejarah, keberhasilan tidak pernah ditentukan oleh rakyat miskin saja. Revolusi Perancis 1789 hanya berhasil karena kaum borjuis ikut menopang. Reformasi 1998 tidak hanya digerakkan mahasiswa, tetapi juga kelas menengah kota yang jengah dengan krisis moneter.
Hari ini, kelas menengah Indonesia dihadapkan pada pilihan moral: terus menjadi “ATM negara” dengan patuh membayar pajak, atau menahan diri sebagai bentuk perlawanan sipil (civil disobedience).
Sebagai bagian dari rakyat menengah ke atas punya pandangan tegas: saatnya gerakan tidak bayar pajak secara serentak.
Mengapa? Karena selama ini, pajak kita hanya menjadi bahan bakar bagi korupsi dan hedonisme pejabat. Lihat saja: mobil dinas baru, tunjangan gila-gilaan, perjalanan dinas ke luar negeri, semua dibiayai oleh rakyat. Sementara subsidi pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan pokok dipotong habis-habisan.
Gerakan tidak bayar pajak bukan sekadar pembangkangan, melainkan senjata paling mematikan dalam negara demokrasi. Bila rakyat menolak menyetor, maka aliran darah APBN akan terhenti. Negara tidak bisa berjalan tanpa pajak, dan itu akan memaksa Presiden Prabowo serta DPR RI untuk mendengar tuntutan rakyat.
Reaksi Rezim: Antara Panik dan Represif
Sudah bisa ditebak, aparat kepolisian dan tentara akan mencoba meredam amarah rakyat. Akan ada konferensi pers resmi, himbauan agar masyarakat “tenang”, serta ancaman kriminalisasi terhadap mereka yang dianggap provokator.
Namun inilah masalahnya: dunia kini tidak lagi sama seperti era Orde Baru. Satu video penindasan bisa viral dalam hitungan detik. Satu peluru nyasar bisa mengguncang pasar modal. Satu korban jatuh bisa memicu solidaritas nasional maupun internasional.
Presiden Prabowo berada dalam posisi genting. Bila ia terlalu keras, ia akan dicap diktator dan berpotensi berhadapan dengan Pengadilan HAM Internasional. Bila ia terlalu lunak, ia akan dianggap lemah dan kehilangan wibawa di mata oligarki yang menopang kekuasaannya.
Jalan Tengah: Tegaknya Kedaulatan Rakyat
Rakyat Indonesia tidak meminta yang muluk-muluk. Tuntutan mereka sederhana: harga yang terjangkau, pekerjaan yang layak, jaminan sosial yang nyata, dan pemerintahan yang bersih dari korupsi.
Namun DPR dan pemerintah terlalu sibuk dengan urusan tambang, konsesi, dan proyek-proyek raksasa yang hanya menguntungkan segelintir orang. Maka, bila amarah rakyat kini meledak, itu adalah konsekuensi dari pengkhianatan panjang.
Gerakan tidak bayar pajak hanyalah salah satu instrumen perlawanan sipil. Tapi bila tetap diabaikan, jangan salahkan rakyat bila esok hari yang lahir bukan hanya demonstrasi, melainkan revolusi.
Penutup
Rakyat miskin sudah bergerak. Mahasiswa sudah turun. Amuk massa sudah sampai ke rumah anggota DPR. Kini, tinggal kelas menengah yang menentukan arah sejarah: apakah tetap diam, atau ikut bersuara dengan senjata paling sah yang dimiliki—pajak.
Bila gerakan “tidak bayar pajak” ini dilakukan serentak, maka negara akan benar-benar tercekik. Dan pada saat itulah, Presiden dan DPR tidak punya pilihan lain kecuali tunduk pada kedaulatan rakyat.
Kita sudah terlalu lama ditipu. Kini saatnya rakyat menagih janji. Bila negara terus tuli, maka biarkan kita yang bicara dengan bahasa yang mereka paling pahami: hentikan aliran pajak.***