Oleh : Anton Christanto
Pemerhati dan Pengamat Sosial Politik di Boyolali
1. Prolog: Dari Panutan ke Kekosongan Moral
Mudanews.com OPINI– Sejarah bangsa ini tidak pernah sepi dari pergulatan moral. Tahun 1945, rakyat percaya pada Soekarno-Hatta, para kiai, dan para budayawan yang menyalakan api kemerdekaan. Tahun 1966, mahasiswa mengguncang rezim lama, tetapi di belakang mereka berdiri tokoh moral yang berani berhadapan dengan tentara. Tahun 1998, reformasi meledak, bukan hanya karena krisis ekonomi, melainkan karena rakyat masih percaya bahwa ada Gus Dur, Amien Rais, Romo Mangun, Pramoedya, dan sederet intelektual publik yang berdiri di pihak rakyat.
Mereka sederhana, tidak berjarak. Ada yang menyuarakan keadilan dari mimbar masjid, ada yang menulis novel di gubuk, ada yang menemani nelayan di pinggir pantai. Suara mereka meneduhkan sekaligus membakar semangat. Dalam mereka, rakyat menemukan kompas moral.
Kini, panorama itu hampir hilang. Yang tersisa hanya bayang-bayang. Tokoh-tokoh yang dulunya berwibawa, satu per satu terjebak korupsi. Ada yang diam-diam menerima aliran dana proyek, ada yang dipelihara oligarki dengan konsesi tambang. Ormas-ormas besar yang dahulu menjadi sandaran moral rakyat kini berubah menjadi perpanjangan tangan kekuasaan. Mereka menerima IUP tambang, menikmati rente politik, dan ikut larut dalam hedonisme kekuasaan.
Alih-alih menjadi benteng nurani, mereka menjadi perpanjangan birokrasi. Mereka sibuk mengatur bisnis, melupakan rakyat.
Di titik inilah, ruang moral kosong. Yang ada hanyalah oligarki yang semakin rakus, dan rakyat jelata yang semakin terhimpit
2. Dari Moralitas ke Kekosongan: Lahirnya Gerakan Proletar
Ketika suara moral menghilang, rakyat tidak berhenti menderita. Beban hidup tetap menghantam:
Lapangan kerja makin sempit,
PHK massal jadi ancaman sehari-hari,
Harga kebutuhan pokok tak terkendali,
Biaya kesehatan dan pendidikan melambung.
Janji negara tinggal slogan. “Pembangunan berkelanjutan,” kata pejabat. Tetapi di bawahnya, rakyat cuma melihat gedung-gedung menjulang yang tak bisa mereka masuki. “Ibu Kota Baru,” kata elite, tetapi di kampung, rakyat tak bisa membeli beras.
Dalam suasana itu, lahirlah gerakan rakyat jelata. Mereka bukan tokoh besar, bukan intelektual publik, melainkan kaum proletar—buruh, ojol, pedagang kecil, mahasiswa miskin kota.
Mereka bergerak bukan karena doktrin ideologis rumit, tetapi karena lapar. Lapar yang tidak bisa ditunda.
Gerakan ini berbahaya bagi penguasa. Karena berbeda dengan gerakan mahasiswa klasik, gerakan proletar tidak mengenal kompromi. Mereka tahu, bila kalah, mereka mati kelaparan.
3. Bayangan Perang Kelas: Antara Spontanitas dan Skenario
Di sinilah pertanyaan besar muncul: apakah gerakan rakyat jelata ini murni chaos spontan, ataukah ada skenario lebih besar?
Dalam kajian sosial-politik, selalu ada dua kemungkinan.
1. Chaos spontan: rakyat meledak begitu saja, seperti api yang menyambar bensin. Latar belakangnya jelas: frustrasi, ketidakadilan, represi aparat.
2. Skenario rekayasa: ada kekuatan intelijen, ada pihak yang memang sengaja meletakkan dinamit di tengah masyarakat, menyalakan percikan, lalu menunggu ledakan.
Kita tahu, sejarah Indonesia sarat dengan operasi intelijen:
Tahun 1965, Gestok (Gerakan 30 September) masih menjadi kontroversi, penuh rekayasa dan infiltrasi.
Tahun 1998, banyak catatan tentang agen-agen intelijen yang menyusup ke mahasiswa, bahkan melakukan penembakan misterius.
Tahun 2019, di tengah aksi reformasi dikorupsi, banyak laporan tentang “aktor gelap” yang memprovokasi kerusuhan.
Maka wajar bila kini rakyat curiga: apakah chaos yang terjadi hari ini murni perlawanan rakyat, atau sudah dirancang untuk menguntungkan pihak tertentu?
4. Represi Negara: Peluru yang Mengguncang Rupiah
Dulu, represi terhadap rakyat berlangsung seakan tanpa batas hukum. Tetapi dunia kini berubah. Globalisasi menghadirkan instrumen baru: Pengadilan HAM Internasional, mekanisme universal jurisdiction, dan perangkat hukum global yang memungkinkan pelanggar HAM diadili lintas negara.
Kini, satu peluru yang ditembakkan ke dada rakyat tidak hanya meninggalkan luka di jalanan, tetapi juga menghantam pasar modal. Satu korban yang jatuh tidak hanya meninggalkan duka, tetapi juga mengguncang kurs rupiah. Investor kabur, ekonomi goyah, kepercayaan publik runtuh.
Represi menjadi bumerang.
Dan ketika rakyat melihat aparat menabrak ojol dengan barakuda hingga tewas, batas kesabaran pun meledak. Mereka menyerang Mabes Polri, Polda Jakarta, Yogya, Solo, Surabaya. Api perlawanan merambat cepat, seperti padang ilalang kering disambar api.
5. Generasi Baru Perlawanan
Yang kini turun ke jalan bukan lagi sekadar mahasiswa idealis yang membaca filsafat di kantin kampus. Yang turun ke jalan kini adalah generasi muda produktif, berusia di bawah 40 tahun.
Mereka tumbuh dalam iklim reformasi yang setengah hati. Mereka melihat korupsi merajalela, MK dipermainkan, hukum diperdagangkan. Mereka kritis, melek informasi, terbiasa dengan media sosial, tetapi tidak percaya lagi pada parlemen atau partai.
Bagi mereka, jalanan adalah parlemen baru. Spanduk adalah undang-undang baru. Batu dan suara adalah senjata baru.
Bahasa mereka sederhana: kepalkan tangan, berteriak “Lawan!”.
6. Analisis Akademik: Teori Sosial-Politik yang Relevan
Bila dianalisis secara akademik, situasi ini bisa dijelaskan dengan beberapa teori:
Teori Deprivasi Relatif (Ted Robert Gurr): rakyat memberontak bukan hanya karena miskin, tetapi karena merasa janji yang mereka terima tidak pernah ditepati. Ekspektasi tinggi, realitas buruk—lahirlah amarah.
Teori Perang Kelas (Karl Marx): ketika kesenjangan antara proletar dan borjuis semakin dalam, konflik tak terhindarkan. Negara hanyalah “alat kelas berkuasa”, maka rakyat akhirnya menyerang negara.
Teori Gerakan Sosial Baru (Alain Touraine): di era globalisasi, gerakan sosial tidak lagi selalu dipimpin tokoh karismatik, melainkan jaringan rakyat jelata yang terhubung melalui teknologi.
Ketiganya kini relevan.
7. Krisis Kepemimpinan Nasional
Pertanyaan terbesar: di mana Presiden?
Dalam situasi seperti ini, rakyat menunggu figur yang bisa menenangkan, bukan sekadar membacakan teks pidato. Mereka butuh presiden yang berani mengambil alih, yang berani menegur aparat, yang mampu berkata: “Hentikan kekerasan, rakyat adalah tuan kita.”
Tetapi yang terlihat justru presiden yang gamang. Pidatonya dingin, tidak menyentuh hati. Ia bicara soal stabilitas, investasi, dan pembangunan, sementara rakyat bicara soal darah, lapar, dan keadilan.
Panglima TNI bergerak, mencoba meredam, tetapi rakyat tidak percaya penuh. Trauma sejarah 1965 dan 1998 masih membekas.
Polisi semakin dibenci. Mabes diserang, kantor Polda dibakar.
Rakyat hanya melihat satu hal: negara gagal melindungi.
8. Proyeksi: Jalan Menuju Revolusi atau Rekonsiliasi?
Indonesia kini berdiri di tepi jurang. Ada dua kemungkinan besar:
1. Revolusi sosial: bila represi terus berlangsung, bila korban terus berjatuhan, rakyat bisa benar-benar bergerak menuju revolusi. Ini bukan lagi protes mahasiswa, tetapi perang kelas yang bisa melumpuhkan negara.
2. Rekonsiliasi radikal: bila ada tokoh baru—entah dari sipil, entah dari militer—yang berani mengambil posisi bersama rakyat, ada peluang rekonsiliasi. Tetapi ini membutuhkan keberanian untuk memutus rantai oligarki.
Tanpa itu, chaos akan menjadi kenyataan.
9. Epilog: Ramalan yang Jadi Kenyataan
Beberapa pengamat menyebut, apa yang terjadi kini adalah pengulangan sejarah. Seperti ramalan para budayawan lama, “ketika elite kehilangan nurani, rakyatlah yang akan mengambil alih sejarah.”
Mungkin inilah yang disebut ramalan Hargumey: sebuah bangsa yang kehilangan kompas moral pada akhirnya akan terjerumus dalam prahara besar.
Dan prahara itu kini sudah di depan mata.
✍️ Catatan Penutup:
Tulisan ini bukan sekadar analisis dingin. Ini adalah jeritan. Jeritan atas kosongnya ruang moral, atas rakyat yang terus diperas, atas negara yang lupa siapa tuannya. Bila pemerintah tidak bertindak tegas, bila elite tetap tuli, maka sejarah hanya punya satu jawaban: rakyat akan bangkit, dan rezim akan tumbang.