Penulis : Nurul Azizah
Mudanews.com OPINI – Apa itu DPR? Dewan Perwakilan Rakyat salah satu lembaga tinggi negara yang dalam sistem ketatanegaraan yang ada di Indonesia. DPR berupa lembaga perwakilan rakyat. Sudahkah lembaga ini telah sepenuhnya mewakili aspirasi rakyat. Ketika rakyat terhimpit dengan permasalahan ekonomi, kurangnya penghasilan akibat tekanan harga, sulitnya mencari pekerjaan dan banyak kebutuhan yang harus dipenuhi, malah DPR sebagai wakil rakyat pura-pura tidak tahu.
Banyak anggota DPR tidak tahu diri, merasa sudah terpenuhi keinginannya, mereka terkadang mengeluarkan kata-kata dan prilaku yang menyinggung perasaan rakyat.
Belum lagi para pejabat era Presiden Prabowo Subianto, banyak diantaranya dulu dielu-elukan bak pahlawan super hero sekarang malah dibenci oleh masyarakat menjadi tukang palak pajak.
Contoh menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati (SMI) selalu saja mengotak-atik semua yang bisa diambil dari rakyat dengan dalih “pajak”. Rakyat harus patuh membayar pajak, kalau tidak mau membayar pajak maka semua urusan administrasi pemerintahan akan dipersulit.
Pajak pertambahan nilai (PPN) tarifnya naik per awal 2025, pajak kendaraan bermotor (PKB) ada kenaikan. Kemudian pajak penghasilan mau dinaikkan yang menjerit para pegawai dan karyawan. Akhirnya Sri Mulyani meminta kepada kepala daerah agar kreatif mencari uang untuk menambah Penghasilan Asli Daerah (PAD). Atas petunjuk dari menteri keuangan maka setiap kepala daerah secara ugal-ugalan menaikkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Seperti di Pati untuk PBB tahun 2025 ada kenaikan hingga 250%. Artinya ada peningkatan PBB yang besar sekali bagi rakyat kecil. Misal PBB tahun 2024 sebesar Rp 1 juta maka tahun 2025 PBB menjadi Rp 3,5 juta. Hal ini disebabkan PBB yang semula Rp 1 juta ditambah dengan kenaikan Rp 2,5 juta, jadi PBB yang dibayarkan ke kas daerah sebesar Rp 1 juta ditambah Rp 2,5juta menjadi Rp 3,5 juta.
Penulis heran dengan kinerja bendahara negara satu ini. Sudah hampir 15 tahun menjadi menteri keuangan tidak punya kreativitas apapun untuk menambah APBN selain menaikan pajak rakyat dan perusahaan.
Sehingga banyak rakyat menjerit dan perusahaan banyak yang bangkrut karena tingginya pajak yang harus disetor ke kas negara.
Belum lagi soal besarnya pajak, para menteri yang dekat dengan Jokowi sering membuat kegaduhan di negeri ini, juga para Bupati yang diendorse oleh Jokowi alias Mulyono, Sudewo contohnya minta lebih dari rakyatnya. Juga Gubernur Khofifah Indar Parawansa mulai di demo masyarakat Jawa Timur gegara keputusannya yang diluar nalar. Juga Gubernur Jawa Tengah pamer mobil mewah yang dibeli dengan uang rakyat, saat menghadiri upacara bendera HUT ke 80 RI di wilayah kerjanya.
Belum lagi eks menteri agama era Jokowi, Yaqut Cholil Qoumas yang diperiksa oleh KPK (7/8/2025) terkait korupsi kuota haji tahun 2024. Dapat kuota haji 20.000 dari pemerintah Arab Saudi. Rencananya tambahan kuota tersebut 8% untuk haji khusus dan 92% untuk haji reguler. Tetapi kenyataannya porsi haji itu diubah menjadi 50% untuk haji khusus dan 50% haji reguler tentunya hal ini dibuat dan disetujui Yaqut bersama Jokowi sebagai atasannya. Kalau kuota khusus dijual Rp 100juta maka dikalikan saja Rp 100juta dengan 10.000, terus uang hasil penjualan kuota haji khusus itu ke mana? Dan bagaimana nasib para jama’ah haji reguler yang rela antri puluhan tahun untuk bisa berangkat haji?
Ditambah lagi dengan adanya kenaikan gaji DPR RI Rp 3 juta perhari untuk satu bulan bisa mencapai Rp 100juta. Rencana kenaikan gaji DPR RI ini disambut dengan joget-joget dan itu telah melukai hati rakyat. Terutama rakyat kecil yang hari ini bisa makan, tetapi besuknya tidak tahu mau makan apa. Ya karena penghasilannya sangat rendah. Mau cari kerja, lowongan kerja tidak ada. Disuruh menciptakan kerja sendiri tidak ada modal usaha. Ya akhirnya kerja yang bisa dilakukan ya dengan menjadi tukang ojek online. Atau jualan krupuk di pinggir jalan, jualan apa saja agar perut ini terisi makanan. Dalam kondisi rakyat yang kembang kempis nafasnya mencari sesuap nasi malah para pejabat yang korup tidak pernah peduli dengan nasib rakyat. Ya istilahnya DPR joget-joget rakyatnya kejet-kejet. DPR hidup bergelimang harta sementara tuannya yaitu rakyat sudah terbebani pajak, digencet sana sini akhirnya hidupnya kejet-kejet.
Ketika rakyat tidak puas dengan perlakuan tidak adil pemerintahnya, maka rakyat unjuk rasa. Melakukan demo di depan gedung DPR RI tanggal 25 Agustus 2025. Karena demo ini tidak ada satupun wakil rakyat yang keluar maka demo dianggap gagal. Lagian demo tanggal 25 Agustus ini berhasil dipukul mundur oleh aparat kepolisian. Lagian tembok pagar DPR RI dilumuri oli dan lem. Sehingga rakyat tidak bisa masuk ke gedung DPR RI.
Demopun dilanjutkan pada tanggal 28 Agustus 2025. Di bawah langit gelap dan mendung terjadi pertarungan sengit antara warga yang ikut demo dan aparat kepolisian. Dalam hal ini Brimob Polda Metro Jaya kawasan Kwitang Jakarta Pusat dianggap brutal dan menggunakan kekerasan yang berlebihan.
Mobil Barracuda Rantis Brimob yang dibeli dari uang rakyat malah melindas rakyat kecil yang sedang berjuang demi sesuap nasi. Pejuang rupiah itu bernama Affan Kurniawan seorang pengemudi ojek online. Dia sosok yang sederhana, bekerja demi memenuhi kebutuhan dirinya dan orang-orang yang disayangi. Dia bahkan tidak punya mimpi jadi petinggi negeri ini. Dia hanya bisa makan dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Disaat sulit mencari pekerjaan dan penghidupan yang layak, Affan Kurniawan malah menjadi korban kebiadaban sopir mobil Barracuda Rantis Brimob yang tentunya seorang polisi.
Video saat kejadian terlindasnya Affan sontak menyebar ke seluruh penjuru negeri bahkan ke penjuru dunia. Hal ini menyulut kemarahan Abang ojol di Jakarta. Maka Kamis malam (28/8) sekitar pukul 22.00 WIB ribuan Abang ojol mengepung markas Brimob. Mereka menuntut pertanggungjawaban atas meninggalnya Affan Kurniawan dan Moh Umar Amiruddin. Mereka datang dengan wajah penuh kesedihan dan di dadanya bergemuruh bagaikan anak panah yang sudah lepas dari busurnya. Barisan ojol yang marah tak bisa dibendung oleh kekuatan apapun. Awalnya mereka adalah pasukan pengantar makanan dari pemesannya berubah menjadi pasukan perang berani mati, untuk melawan kesewenang-wenangan aparat Brimob yang melindas temen seprofesinya.
Dari sinilah demo berlanjut sampai tulisan ini dibuat, entah sampai kapan demo akan berakhir. Semoga demo berakhir dengan mundurnya Kapolri Jenderal Listyo Sigit. Kalau ini terjadi maka rakyat akan fokus mendemo wakilnya yang duduk di DPR RI.
Karena jogetan anggota dewan telah melukai hati rakyat yang hidupnya pas-pasan bahkan ada yang kejet-kejet karena seringnya ada kenaikan tarif pajak sehingga harga-harga kebutuhan hidup ikut naik.
Nurul Azizah penulis buku Muslimat NU Militan Untuk NKRI.