Mudanews.com OPINI | Koperasi Merah Putih yang digadang sebagai penopang ekonomi rakyat, menyimpan risiko yang sangat serius jika kita melihat secara jernih: Rp86 triliun potensi kredit macet selama 6 tahun ke depan. Ini bukan sekadar angka, tapi soal nasib 80.000 desa, soal dana publik yang hilang, dan soal ekonomi riil rakyat yang tercekik jika gagal dikelola.
Model bisnis ini memang terdengar manis: koperasi desa, pemberdayaan, ekonomi gotong royong. Namun di balik narasi itu, tersembunyi fakta: 20% dana desa berpotensi hilang jika gagal.Dana desa yang semestinya dipakai untuk jalan, air bersih, pendidikan, bisa raib karena ambisi kredit koperasi yang tak terkendali.
Lebih jauh lagi, dampaknya sistemik. Rp9,85 triliun PDB bisa hilang. Bukan hanya ekonomi desa yang tersendat, tapi konsumsi nasional, produksi UMKM, hingga ketahanan pangan ikut terancam.
Kalau kita percaya ekonomi desa adalah fondasi bangsa, maka kita juga harus sadar bahwa fondasi ini rapuh jika diganjal utang tanpa mitigasi.
Mitigasi: Jika Ingin Program Ini Tidak Jadi Bom Waktu
Agar Koperasi Merah Putih tak menjadi bencana fiskal, ada beberapa mitigasi yang harus dijadikan prasyarat, bukan anjuran:
1. Batasi Leverage & Pinjaman Per Koperasi
Jangan biarkan koperasi baru langsung bermain pinjaman miliaran. Rp500 juta maksimal, bertahap, berbasis kinerja nyata.
Jangan seperti BLBI yang memberi utang dulu baru audit kemudian.
2. Audit & Monitoring Real Time
Pakai teknologi. Audit berbasis aplikasi. BPKP, OJK, dan Inspektorat Daerah terlibat sejak awal. Koperasi yang tidak transparan, tidak berhak atas tambahan modal.
3. Dana Desa Jangan Jadi Jaminan Utama
Dana desa hanya boleh jadi trigger fund, bukan penjamin utama.
Jika koperasi gagal, kerugian harus dibatasi, tidak menjalar ke seluruh anggaran desa.
4. Underlying Bisnis Wajib Ada
Pinjaman koperasi wajib terkait usaha nyata. Bukan pinjaman konsumtif. Ada usaha, ada omzet, ada laporan keuangan.
Tanpa ini, pinjaman hanya akan jadi utang mati yang membusuk di neraca.
5. Pendampingan Profesional
Tidak semua pengurus koperasi paham akuntansi, risiko, dan hukum. Wajib ada pendampingan profesional tiap 10 koperasi.
Biayai lewat dana program, bukan mengorbankan anggota.
***
Jika dikelola salah, Koperasi Merah Putih hanya akan jadi wajah baru dari skema gagal masa lalu. Dibungkus jargon rakyat, namun ujungnya menyedot dana desa, meninggalkan utang, dan menekan ekonomi kecil yang semestinya dilindungi. Jika dikelola benar, ini peluang membangun basis ekonomi rakyat secara sistemik.
Pilihan di tangan pemerintah. Apakah ingin sejarah mencatat ini sebagai keberhasilan, atau satu lagi kegagalan?
@Erizeli Jely Bandaro