Mudanews.com OPINIĀ – Foto ini bukan ada maksud “ketelanjangan” namun menjadi panorama unik di sebuah pusat perbelanjaan busana.
Jangankan memberi pakaian manekin, stok untuk jualan tinggal sisa produk tahun lalu. Coraknya tidak lebih banyak dari jumlah manekin.
Menurut pengakuan salah satu oknum pedagang yang jujur bercerita asbab mengapa tidak mampu membeli produk baru:
Serangan online shop memaksa mereka kalah dalam perputaran omset. Jika dulu satu corak bisa habis dalam seminggu, kini 2 bulan belum tentu habis.
Modalpun habis untuk makan, bayar kontrakan dan isi pulsa.
Bukan mereka tidak update fenomena pasar online tapi bagi pedagang lapak, dagang digital itu dunia yang semakin absurd. Berbagai pungutan otomatis membanjiri produk yang dipajang, mirip ormas yang kejar setoran pengamanan.
Bagi pemain dagangan kecil, alias reseller yang tidak memproduksi, dipaksa jual semurah-murahnya dengan resiko potongan sebesar-besarnya:
Pajak 12% sudah pasti, admin aplikasi 10%, biaya afiliate 10%, belum lagi extra ongkir dan potongan sale event tertentu.
“Jual 1 produk 100 ribu paling dapet untung 5 ribu, kalau mau laku banyak mesti live promo 24 jam” kata emak-emang pasar Tanah Abang sambil melipat daster batik yang rencananya mau ditawarkan 35 ribu.
Persoalan negara kalah dengan pedagang bukan gosip kumpulan arisan. Era pasar bebas jika tidak diatur justru menjadikan negara ikut memperkaya para pemodal besar.
Saat negara menyerah pada pasar kapitalis maka kesenjangan ekonomi di kelas UMKM lahir secara sistemik. Perang dagang terjadi dengan brutalnya berebut populasi konsumen.
Itulah resiko bonus demografi.
Bisa jadi tekor demografi karena dikerjain kaum kapitalis.
Jadi kemarin yang kampanye bonus demografi dengan janji 19 juta lapangan kerja justru menghasilkan 7,8 juta warga pengangguran terbuka.
Sebenarnya dia paham gak sih bonus demografi? Kalau nggak ngerti ya sini belajar sama netijen
–
@Dahono Prasetyo (Litbang Demokrasi)