Mudanews.com OPINI – Sejarah republik ini tak bisa memungkiri satu hal, setiap Presiden, sejak era Soekarno hingga Jokowi, selalu menempatkan institusi pertahanan atau keamanan sebagai salah satu pilar utama kekuasaannya. Bung Karno bersandar pada militer untuk menjaga Revolusi, Soeharto membesarkan ABRI sebagai tulang punggung Orde Baru. Lalu datang Habibie, Gus Dur, Megawati, dan SBY dengan pendekatan masing-masing terhadap TNI dan Polri.
Tapi satu fakta penting, selama hampir dua dekade terakhir, institusi Polri berada dalam orbit kekuasaan utama, terutama sejak era SBY hingga puncaknya di masa Presiden Jokowi. Dua puluh tahun bukan waktu yang sebentar. Dan selama waktu itu, kita juga menyaksikan betapa tak sedikit persoalan hukum, pelanggaran etik, hingga insubordinasi yang mencoreng institusi yang sejatinya bertugas menjaga hukum dan ketertiban itu sendiri.
Kini, ketika Presiden Prabowo Subianto seorang mantan prajurit sejati memilih untuk memperkuat kembali kepercayaan kepada TNI sebagai mitra strategis dalam menopang pemerintahan dan keamanan nasional, justru muncul segelintir suara nyinyir yang mempertanyakannya. Lucu juga. Ketika Polri mendapat panggung panjang selama dua dasawarsa, semuanya diam. Tapi ketika giliran TNI dipercaya kembali, justru dipersoalkan.
Mari kita bersikap dewasa dan adil. Di negeri yang mengaku demokratis ini, Presiden sebagai Panglima Tertinggi punya hak penuh menentukan siapa yang ia percaya. Dan untuk sahabat-sahabat di institusi Polri, mungkin sekarang saatnya ikhlas, turun panggung sejenak, dan memberi ruang bagi TNI. Bukan soal kalah atau menang, tapi tentang kesadaran bahwa negara ini butuh keseimbangan baru.
Jadi, mari kita legowo, saling mendukung, dan berhenti berpikir seolah jabatan dan kepercayaan negara adalah hak milik kekal. Sebab jika tak mampu ikhlas bergiliran, bagaimana bisa dipercaya menjaga keadilan?
Oleh: Agusto Sulistio – Pegiat Sosmed, Aktif di Indonesia Democracy Monitor (InDemo).