Oleh: Agung Wibawanto
Mudanews.com OPINI | Apa yang bisa kita dengar, baca dan lihat dalam video beredar dua hari ini menunjukkan meluapnya rasa marah rakyat (yang diwakili mahasiswa) karena rasa tidak percaya kepada pemerintah Prabowo-Gibran. Kekecewaan tersebut sesungguhnya sudah berlangsung sejak awal Prabowo dilantik.
Lalu apa saja “dosa” pemerintah yang membuat mahasiswa hingga sampai di puncak marahnya?
1. Cacat konstitusi dan moral. Duet Pragib (Prabowo Gibran) sudah dianggap bermasalah karena mahasiswa melihat ada upaya politik yang dilakukan “oknum” MK, yakni Anwar Usman, yang kemudian meloloskan Gibran menjadi capres Prabowo. Terbukti, Anwar Usman dinyatakan bersalah dalam sidang etik oleh Dewan Etik MK. (Ketua KPU juga dipecat karena 3 kali kesalahan lainnya).
2. Perekrutan anggota kabinet yang terlihat jelas hanya bagi-bagi kue kekuasaan dan balas budi. Sistem meritokrasi yang didengungkan Prabowo sama sekali tidak terlihat. Jumlahnya pun menggelembung sangat tidak efisien.
3. Program kebijakan yang tidak pro rakyat. Dimulai dari MBG yang konon turut melibatkan masyarakat terutama mereka yang miskin nyatanya diserahkan kepada kodim dan vendor. Selain itu MBG dianggap pemborosan saja menghabiskan dana APBN namun tidak ada hasilnya.
Kebijakan gas melon 3 kg yang dianggap menyusahkan warga. Sempat terjadi kelangkaan LPG karena warung pengecer tidak diperbolehkan lagi menjual. Antrian panjang di mana-mana hingga ada yang meninggal. Men ESDM, Bahlil, sebagai pembantu presiden dinilai lalai karena tidak berdasar berencana dan kajian matang dalam membuat kebijakan.
4. Kasus pagar laut yang tidak kunjung tuntas hingga saat ini. Kasus dimaksud menunjukkan adanya permainan antara pemerintah (yang lalu) dengan pengusaha kelas kakap seperti Aguan (ASG) yang merampok wilayah perairan di Utara Tangerang. Hingga kini hanya kepala desa Kohod yang ditersangkakan karena membuat sertifikat palsu. Rakyat melihat pemerintah tidak tegas dan lebih pro pengusaha.
5. Kasus korupsi PT Patra Niaga Pertamina dan kasus korupsi lainnya yang terus bermunculan terutama di perusahaan berlebel BUMN. Kasus tersebut terjadi di era Jokowi ataupun juga yang terjadi sekarang, membuat rakyat semakin miris melihat kondisi bangsa ini. Lembaga peradilan seperti KPK, Kejaksaan dan kepolisian dianggap tidak tegas dalam menjalankan fungsi peradilan.
6. Prabowo memberi panggung pada Jokowi. Sikap ini dianggap blunder mengingat Jokowi sendiri masih bermasalah dengan berbagai kasus yang terjadi di masa pemerintahannya. Dengan sikap ini, rakyat menilai Prabowo sama saja dengan pendahulunya. Mungkin pilihan politik ini akan berarti taktis bagi Prabowo tapi sungguh tidak strategis mengingat kuatnya sentimen atas keberadaan Jokowi di lingkaran Prabowo.
7. Respon pemerintah yang tidak simpatik. Rakyat yang sudah merasa ditekan atas kebijakan yang tidak pro rakyat seperti: PPN dan Gas LPG, sementara harga kebutuhan pangan tidak stabil, ditambah lagi melihat reaksi para elite yang menyakitkan. Ucapan seperti “goblok”, “pea”, “ndasmu”, “kampungan” dll bukanlah komunikasi yang baik dari atas ke bawah. Komunikasi publik seluruh anggota kabinet juga buruk kepada rakyat.
Kerap melecehkan hingga membingungkan rakyat untuk memahaminya. Men HAM pamer pacarnya tiga, Mendes mengatakan LSM dan wartawan memeras perangkat desa. Atau, wamenaker yang sinis menyikapi tagar #kaburajadulu, dengan ucapan “tidak usah kembali sekalian”. Atau juga lord Luhut yang balik marah mengatakan “Kau yang gelap!” Ini jelas bahasa yang meremehkan rakyat.
8. Pertikaian antara TNI-Polri yang berulang dalam waktu dekat. Penyerangan polres oleh anggota TNI hingga melakukan penganiayaan kepada anggota polisi. Disusul penembakan anggota TNI kepada tiga polisi hingga tewas. Menunjukkan betapa buruknya sikap mental aparat bersenjata bangsa ini. Bagaimana mereka mau menjaga pertahanan dan keamanan rakyat? Rakyat pun menjadi muak kepada aparat.
9. Perekonomian yang buruk. Seolah tidak habis diterpa bencana, rakyat kembali menerima kenyataan pahit. Lumpuhnya perekonomian nasional ditandai dengan banyaknya pabrik dan perusahaan yang bangkrut, otomatis menimbulkan tsunami PHK. Pengangguran semakin bertambah dan daya beli masyarakat rendah. IHSG dikabarkan drop dari 5% hingga 7% sampai harus dihentikan sementara.
Menkeu Sri Mulyani menyampaikan APBN alami defisit, hutang negara menumpuk dan rupiah sekarat. Sementara pendapatan dari pajak hanya menyerap sekitar 40% saja. Rakyat semakin gerah melihat dan merasakan kepedihan ini. Pemerintah semakin ugal-ugalan dalam membuat aturan terutama terkait pajak (di Solo-Sukoharjo) PBB untuk sawah naik 100%. STNK kendaraan telat 2 tahun akan disita, begitupun rumah yang lama tidak berpenghuni disita.
10. RUU TNI yang dikhawatirkan akan mengembalikan peran dwifungsi TNI menjadi puncak kegeramanan mahasiswa dan masyarakat sipil. Meski revisi yang dimaksud tidak mengarah kepada dwifungsi TNI, namun mahasiswa kadung tidak suka dan marah. Terlebih munculnya beberapa komponen anggaran belanja TNI yang menyebutkan pembelian celana dalam bagi anggota TNI.
Aparat seperti TNI-Polri menjadi warga kelas satu yang seluruh kebutuhan mereka dipenuhi negara. Kurang apa lagi? Namun praktiknya sering kali aparat ini justru menyusahkan rakyat. Bukankah anggaran negara untuk membiayai aparat tersebut berasal dari uang pajak rakyat? Namun mereka tidak berpihak kepada rakyat. Rakyat mahasiswa yang demo dibadapi dengan tank dan alat berat lainnya.
Rakyat dipentungi pakai tongkat atau disemprot dengan water canon, dipukul ditendang hingga dibawa dengan paksa ke markas aparat. Tanda-tanda otoritarian juga sudah terlihat sebelumnya pameran lukisan ditutup. Pentas teater digrendel. Lagu dan media kritis di intimidasi diteror. Semua rangkaian ini menjadi jelas bagaimana sikap rezim kepada rakyat.
Rakyat mahasiswa merasa sudah waktunya melawan. Selama ini mereka hanya diam dengan semua yang terjadi pada bangsa ini. Jika pemerintah bisa seenaknya berbuat kepada rakyat, maka rakyat pun bisa berlaku bersikap yang sama. Mungkin demikian pemikiran mereka. Karena bukan tanpa dasar, rakyat lah pemilik kedaulatan bangsa ini.