Ditulis : Heru Subagia Pengamat Politik dan Ekonomi Alumni Fisipol UGM
Mudanews.com OPINI | Kabar buruk sedang menimpa para CPNS dan PPPK. Mereka sedang sindrom kegirangan dan kegembiraan akan diangkat menjadi Abdi Negara, mendapat gaji tetap, tunjangan, kejelasan jenjang karier dan juga jaminan di hari tua yang memadahi.
Namun, luapan kegembiraan dan kegirangan tersebut beralih menjadi tangisan histeris juga kekecewaan mendalam. Dipastikan kabar gembira pengangkatan CPNS dan PPPK ditunda oleh pemerintah.
Melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB) mengumumkan pengunduran jadwal pengangkatan CPNS dan PPPK hasil seleksi 2024.
Keputusan tersebut diambil Kemen PANRB setelah rapat bersama Komisi II DPR, Rabu (5/3/2025). Pengangkatan CPNS ditunda sampai 1 Oktober 2025, sementara PPPK bakal diangkat pada 1 Maret 2026.
Sesuai pengumuman atau jadwal yang telah disampaikan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) karena penyesuaian jadwal pengangkatan CPNS dan PPPK telah disepakati Kementerian PANRB, BKN, dan Komisi II DPR pada rapat kerja dan rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPR dengan Menteri PANRB dan Kepala BKN RI di Jakarta.
Sebelumnya, usul penetapan nomor induk pegawai (NIP) CPNS dijadwalkan berlangsung pada 22 Februari dan Maret 2025. Sedangkan usul penetapan NIP PPPK 2024, Tahap 1 mundur semula dijadwalkan berlangsung pada 1-28 Februari 2025 dan usul NI PPPK 2024 Tahap 2 pada 1-31 Juli 2025.
Pertanyaan adalah apa yang menjadi alasan krusial penundaan pengangkatan CPNS dan PPPK hingga diundur sembilan bulan?
Dampak Penundaan
Banyak pihak yang menuduh jika efek penundaan pengangkatan CPNS berpotensi meningkatkan sementara angka pengangguran, atau disebut pengangguran semu. Mereka akan menganggur dalam jangka waktu tertentu terutama bagi mereka yang sudah mengundurkan diri dari pekerjaan sebelumnya.
Dalam kaca mata ekonomi makro, keterlambatan pengangkatan CPNS tersebut berdampak pada daya beli masyarakat secara nyata. Padahal saat ini harusnya pemerintahan harus gencar melakukan cara efektif memulihkan data beli masyarakat secara terukur. Deflasi 2 bulan berturut-turut di awal tahun 2025 adalah cermin nyata bagaimana daya beli masyarakat sedang sekarat.
Minimal, dengan diangkatnya ribuan CPNS dan PPPK setidaknya memberikan cluster baru spesies masyarakat tumbuh daya belinya.
Dampak domino negatif penundaan CPNS dan PPPK menyasar ke ekosistem usaha. Dalam hal ini pengusaha atau pedagang akan semakin tergelincir penjualan karena minimnya perputaran uang yang beredar.
Harusnya uang gaji dan tunjangan yang seharusnya bisa dibelanjakan CPNS membeli berbagai produk kebutuhan pokok, perumahan dan lainnya berpotensi mendongkrak daya beli.
Berdasarkan hasil simulasi CELIOS dijelaskan dampak penundaan pengangkatan CPNS pada sektor tenaga kerja. Diperkirakan akan ada 110 ribu tenaga kerja lainnya yang akan terdampak.
Diperkirakan 110 ribu tenaga kerja ini harusnya menikmati manfaat ketika ada perputaran uang dengan pengangkatan CPNS tepat waktu. Tapi karena penundaan, efeknya justru kemungkinan pengurangan 110 ribu tenaga kerja.
Prioritas Janji Kampanye
Seperti diketahui bahwa pembukaan formasi CPNS sebanyak 250.407 posisi dieksekusi bukan di masa pemerintahan baru Presiden Prabowo Subianto. Artinya sebenarnya ini dalihnya bila Prabowo bisa tidak menghendaki atau berdalih bukan urusan ataupun janji politik Pemerintah Baru Prabowo-Gibran.
Oleh karena, sangat rasional jika Prabowo baik secara politik dan kebijakan tidak terlalu urgen untuk melakukan eksekusi pengangkatan CPNS dan PPPK apalagi saat ini Pemerintah Prabowo sedang tertekan defisit anggaran dan juga beban-beban program prioritasnya yang harus dilakukan.
Dengan anggaran APBN super ketat otomatis terjadi banyak perubahan prioritas program, penyesuaian anggaran, bahkan terjadi perombakan alokasi belanja pemerintah yang cukup ekstrim.
Efisiensi dan Defisit Anggaran
Efisiensi belanja pemerintah menjadi alasan utama pemerintah menunda pengangkatan CPNS dan PPPK. Seperti ketahui jika Pemerintah sudah menetalkan target efisiensi belanja APBN sebesar Rp306 triliun dan berdampak langsung pada belanja pegawai.
Efisiensi belanja pemerintah tersebut menjadi alasan utama pemerintah menunda pengangkatan CPNS. Penundaan pengangkatan CPNS dan PPPK menjadi salah satu sasaran penghematan ekstrem.
Ditambakkan jika saat ini program efisiensi anggaran yang berdampak pada penundaan pengangkatan CPNS disebabkan oleh stagnasi penerimaan pajak di awal tahun ditambahkan terjadinya defisit anggaran serta beban hutang luar negeri yang harus dibayarkan oleh pemerintah.
Diketahui banyak alasan mengapa penerimaan negara sektor pajak terhambat hingga penerimaan pajak awal tahun jeblok.
Salah satunya faktor tersebut adalah menurunnya daya beli masyarakat hingga turun drastis dibuktikan oleh deflasi 2 bulan berturut-turut hingga wajib pajak tidak tersedia cash money. Di internal pemerintah, ada masalah besar di infrastruktur sistem perpajakan, dalam hal ini Coretax .
Aplikasi perpajakan yang konon menelan biaya hingga Rp 1,3 triliunan ini belum mampu secara efektif memberikan dampak efektif bagi wajib pajak menunaikan kewajiban bayar pajak dan fungsi lainnya.
Ditambakkan juga saat pendapatan negara terperosok karena jatuhnya harga komoditas unggulan, beban hutang dan pembiayaan infrastruktur pembangunan infrastruktur era Jokowi dan berdampak pada pelebaran defisit APBN; beban utang yang menembus Rp1.350 triliun termasuk utang jatuh tempo dan bunga utang harus dicari dari penghematan.
THR Cair
Gerak cepat Prabowo Subianto untuk memberikan stimulasi ekonomi yakni meningkatkan daya beli secara cepat adalah dengan mengumumkan tunjangan hari raya (THR) Idul Fitri 1446 Hijriah untuk Polisi, TNI, dan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Selasa (11/3/2025). Dalam pengumuman tersebut, Presiden RI memastikan jika THR akan cair pada 17 Maret 2025 mendatang.
Prabowo Mengumumkan percepatan pencairan THR bersama Menteri Keungan Sri Mulyani dan MenPAN-RB Rini Widyantini. Artinya, dengan melibatkan dua menteri tersebut Prabowo mendapatkan dukungan penuh dari kementrian terkait.
Pertanyaan, mengapa Prabowo lebih memilih percepatan pencairan THR ketimbang harus mengangkat CPNS dan PPPK?
Jawaban anak jelas jika PNS dan TNI dan Polri adalah pegawai organik, aktif da merekalah yang sedang bekerja di berbagai birokrasi, posisi dan juga distribusi secara linier juga memback-up mempertanggungjawabkan jawaban tugas dan fungsi ke Pemerintah Prabowo.
Beda sekali dengan CPNS dan PPPK, mereka belum bekerja dan mungkin juga akan dianggap sebagai beban dan rintangan baru bagi anggaran belanja pemerintah sekarang. Karenanya, Prabowo sudah tepat memuaskan dan juga memprioritaskan birokrasi yang ada.
Urgensi Program
Pemerintah Prabowo tidak ingin indeks kepercayaan masyarakat terus menurun. Pertarungan paling menegangkan adalah Prabowo harus memastikan perekonomian menjelang lebaran akan mendongkrak saya beli masyarakat hingga memberikan jaminan kebangkitan ekosistem ekonomi. Prabowo.
Target pertumbuhan ekonomi 8 persen adalah tantangan tersendiri buat kepercayaan rezim berkuasa, Prabowo harus mempertanggungjawabkan. Dengan demikian, sangat wajar jika Prabowo sangat memperhatikan detail programnya yang berurusan pertumbuhan ekonomi.
Janji Prabowo untuk menjaga ketahanan pangan dan stimulus ekonomi, melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi menggelontorkan anggaran Rp 16,6 triliun untuk Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (perum Bulog). Hal ini merupakan tindak lanjut dari rapat terbatas Presiden Prabowo Subianto awal tahun untuk menjaga ketersediaan pangan menjelang Idulfitri.
Propaganda Pangan
Program prioritas utama Pemerintah Prabowo adalah ketahahan pangan. Janji Pemerintah disebutkan juga Propaganda tersebut menjadi bagian kerja -kerja politik yang sangat populer, menyangkut banyak orang dan menerobos akar rumput. Inilah portofolio politik yang harus dilakukan oleh Prabowo hubungan politik horizontal dengan sasarannya masyarakat kelas bawah. Prabowo memberikan jawaban nyata bukan sekedar propaganda.
Salah saru tugas Pemerintah yang paling urgent adalah menyerah gabah hasil panen dari petani. Karenanya pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp16,6 triliun kepada Perum Bulog untuk membeli beras dan gabah dari petani dengan harga yang telah ditetapkan.
Dana tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 19 Tahun 2025, yang mengatur penunjukan Bulog sebagai pengelola Cadangan Beras Pemerintah (CBP) guna memastikan stabilitas pasokan pangan nasional.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa pengelolaan dana tersebut harus dilakukan secara profesional dan bebas dari korupsi, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Sesuai arahan Presiden, dana investasi di Bulog harus dikelola secara tepat, profesional, dan bebas korupsi guna menjamin kesejahteraan petani. Demikianlah penjelasan Sri Mulyani dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (11/3/2025).
Vietnam Lebih Kejam
Kebijakannya Prabowo penundaan pengangkatan CPNS dan PPPK tergolong masih dianggap manusiawi dan elegan. Di Negeri Vietnam, rezim berkuasa secara frontal mengurangi jumlah PNS aktif. Vietnam secara meyakinkan berupaya keras meningkatkan efisiensi pemerintahan dan jabatan birokrasi. Atas dasar efisien, pemerintah menghapus pejabat yang dianggap kurang kompeten.
Sikap tegas Pemerintah Vietnam yakni tengah melakukan reformasi besar-besaran di sektor birokrasi dengan memecat 100 ribu pegawai negeri sipil (PNS).
Langkah ini merupakan bagian dari kebijakan efisiensi besar-besaran yang dilakukan Vietnam di bawah kepemimpinan Sekretaris Jenderal Partai Komunis To Lam.
Tentunya keputusan maut ini menimbulkan keresahan di kalangan pegawai negeri, karena selama ini bekerja di sektor pemerintahan dianggap sebagai pekerjaan yang aman seumur hidup. Dilaporkan pemerintah Vietnam, dalam lima tahun ke depan, satu dari lima pegawai negeri akan kehilangan pekerjaannya atau diberi opsi pensiun dini.
Dipastikan juga kebijakan ini tidak hanya memangkas jumlah kementerian dan lembaga pemerintah dari 30 menjadi 22, tetapi juga berdampak pada berbagai sektor, termasuk media, kepolisian, dan militer.
Dengan kebijakan tegas tersebut, Pemerintah Vietnam memperkirakan reformasi ini akan menghemat sekitar 113 triliun dong atau setara Rp71,86 triliun dalam lima tahun ke depan. Pemerintah sendiri harus menggelontorkan untuk program pensiun dini dan pesangon, Vietnam harus mengeluarkan lebih dari US$5 miliar. Boleh dikatakan nilainya besar, namun hanya dicairkan sekali dan efeknya parasit inefisiensi dapat diputuskan seumur hidup.
Anda Lebih Beruntung
Jadi, untuk CPNS dan PPPK yang merasakan dirugikan dari penundaan pengangkatan Pemerintah Prabowo, harusnya terus menerus bersyukur karena rezim berkuasa hanya menunda bukan membubarkan.
Secara politik, jika mau Prabowo juga bisa membatalkan CPNS dan PPPK dengan dalih bukan bagian proses kebijakannya dan janji politik Prabowo. Atas nama defisit anggara Prabowo dapat membubarkan CPNS dan PPPK.