Ditulis: Heru Sebagai
Penulis dan Pengamat Politik, Alumni Fisipol UGM
Mudanews.com 0PINI – Penangkapan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berpotensi menjadi pukulan politik bagi Presiden terpilih Prabowo Subianto dan juga keberlanjutan Kabinetnya.
Penulis meyakini, situasi ini bukan sekadar kasus hukum, tetapi bagian dari skenario politik yang menyeret Prabowo ke dalam konfrontasi dengan rakyat dan elite partai yang berada di KIM Plus atau di luar. Penangkapan Hasto oleh KPK dipastikan akan berdampak panjang, rumit dan semakin menjauhkan kerja -kerja politik Kabinet Prabowo Gibran akan terlaksana. Pertumbuhan ekonomi 8 persen nyaris hanya omon-omon saja. Jadi, kesimpulan mahasiswa “Indonesia Gelap” akan menjadi kenyataan.
Salah Sasaran
Reaksi publik terhadap penangkapan Hasto ini salah sasaran. Publik, mahasiswa justru mengarah pada tuntutan untuk mengadili Presiden Joko Widodo. Demonstrasi mahasiswa yang meluas di berbagai daerah pun mengusung isu serupa.
Sementara itu, Prabowo malah dianggap melakukan blunder politik terbesar dengan membiarkan KPK menangkap Hasto di bawah rezim Prabowo-Gibran. Pada akhirnya, sepertinya Prabowo saat ini berada dalam kondisi politik yang tidak menguntungkan. Prabowo salah sasaran, target politiknya salah. Para pembisik, penasihat dan juga ahli strategi Prabowo lebih banyak menunggangi kepentingan golongan, titipkan khusus.
PDIP Marah Besar
Dugaan ada kekuatan di lingkaran elite politik yang sengaja ingin menempatkan Prabowo dalam posisi berseberangan dengan mahasiswa dan kekuatan politik di luar koalisi pendukungnya. Kondisi saat ini mencerminkan adanya rekayasa politik yang kompleks dan liar. Ini sudah terjadi, operasi intelijen sudah dijalankan.
Rekayasa atau uji coba politik tersebut berhasil memancing kemarahan Elite PDI-P. Konflik puncaknya elite PDI-P adalah instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang meminta seluruh kepala daerah dari PDIP untuk menunda partisipasi dalam retret kepemimpinan di Magelang yang dijadwalkan berlangsung hingga 28 Februari 2024.
Megawati Tarik Pasukannya
Sebelumnya, Megawati pernah mengancam akan mendatangi KPK jika Hasto ditangkap oleh KPK. Kriminalisasi Hasto dituduh cara sistematis menghancurkan PDI-P.
Janji Megawati akhirnya ditepati kendati keputusan politiknya berbentuk lain. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memerintahkan para kepala daerah yang diusung partainya untuk tidak mengikuti acara retreat yang digelar pada 21–28 Februari 2024 di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.
Megawati juga memerintahkan semua kepala daerah dari PDIP yang kini tengah dalam perjalanan ke Kabupaten Magelang agar segera berhenti dan putar balik ke rumah masing-masing.
“Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21–28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” demikian tertera pada surat resmi PDIP bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditandatangani Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
Konflik Semakin Deras
Beban politik dan hutang politik Prabowo begitu berat dan akan memperparah performa politik semakin pudar. Prabowo harus menghadapi dua konsekuensi besar dari keputusan politiknya. Pertama, potensi konflik vertikal antara pemerintahan pusat dan elite PDIP yang semakin memanas.
Kedua, munculnya isu-isu kontra-produktif yang mematikan Prabowo yang dimainkan oleh lawan politik, yang berpotensi menggoyahkan posisi Prabowo baik di kalangan elite maupun masyarakat luas.
Dan pada akhirnya, Rejim Prabowo melalui keputusan penahanan Hasto oleh KPK sudah dibayarkan lunas oleh para pihak yang dirugikan. Salah satu indikasi eskalasi politik ini, adalah instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang meminta seluruh kepala daerah dari PDIP untuk menunda partisipasi dalam retret kepemimpinan di Magelang yang dijadwalkan berlangsung hingga 28 Februari.
Tunduk Mandat Rakyat
Konflik dengan PDI-P adalah keputusan politik yang dinilai sebagai bentuk perlawanan politik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran. Pranowo harus memilih, membela rakyat atau membela kepentingan elite, korporasi dan juga mantan penguasa.
Jika benar-benar Prabowo menginginkan keberlanjutan kabinetnya, yang harus dilakukan adalah berhenti melakukan tindakan dan keputusan politik tidak produktif. Menunjukkan keseriusan merespon tuntutan masyarakat dan mahasiswa untuk mengadili Jokowi.Prabowo harusnya tunduk, minimal kepada 58 persen pemilihnya di Pilpres 2024 kemarin.
Saat ini, Prabowo adalah Presiden RI bukan perwakilan dari golonga atau korporasi. Prabowo sudah mendapatkan mandat rakyat untuk bekerja. Jangan biarkan Indonesia semakin gelap gulita karena Pemerintah Prabowo terus dikendalikan, ditunggangi dan dijadikan alat kepentingan elite dan kelompok tertentu. Prabowo dengan mandat yang diberikan oleh rakyat harus berani mensterilkan, membuang dan bahkan memenjarakan pihak manapun yang akan merugikan dan mendistorsi Kerja-kerjanya.