MUDANEWS.COM – Kasus yang melibatkan siswi dan oknum guru di Gorontalo yang viral di media sosial melakukan tindakan asusila, menimbulkan berbagai isu penting dalam konteks hukum dan etika pendidikan. Insiden ini menegaskan perlu adanya perhatian khusus terhadap perlindungan hak-hak anak serta tanggung jawab profesional pendidik.
Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), Pasal 58 Ayat (1) mengatakan bahwa “Setiap anak wajib memperoleh perlindungan hukum dari berbagai macam bentu kekerasan, pelecehan seksual, serta perbuatan yang tidak menyenangkan”. Dalam konteks ini, tindakan oknum guru yang melanggar batasan profesionalisme jelas bertentangan dengan prinsip perlindungan anak.
Pihak berwenang termasuk Dinas Pendidikan dan Lembaga Penegak Hukum, harus mengambil langkah tegas untuk melindungi hak-hak siswi yang menjadi korban tersebut.
Dengan Tanggung Jawab Profesional Pendidik, guru memiliki posisi yang sangat menentukan dalam membentuk karakter dan moral siswa.
Kode etik guru menegaskan bahwa mereka harus menjaga integritas dan menciptakan lingkungan belajar yang aman dan mendukung. Tindakan oknum guru yang melanggar norma etika bukan hanya merugikan siswa, tetapi juga mencoreng nama baik profesi pendidikan. Sanksi yang tegas harus diberikan untuk memastikan bahwa tindakan demikian tidak terulang kembali.
Dalam sistem pengawasan dan penegakan hukum, kejadian ini menunjukkan bahwa ada kebutuhan mendesak untuk memperkuat sistem pengawasan di lingkungan pendidikan. Dinas Pendidikan dan institusi terkait perlu membangun mekanisme pelaporan yang aman dan efektif bagi siswa dan orang tua untuk melaporkan kasus-kasus pelecehan. Penegakan hukum yang transparan dan cepat juga diperlukan agar pelaku merasa ada konsekuensi dari tindakan mereka.
Dengan adanya pendidikan seksual dan kesadaran hukum, salah satu cara untuk mencegah peristiwa serupa di masa depan adalah dengan meningkatkan pendidikan seksual dan kesadaran hukum di kalangan siswa dan guru.
Program pendidikan yang mengajarkan siswa tentang batasan yang sehat, hak-hak mereka, dan bagaimana melaporkan perilaku yang tidak pantas sangat penting untuk membangun ketahanan diri di kalangan anak-anak.
Kasus tersebut mengajarkan kita semua bahwa pendidikan tidak hanya tentang memberikan ilmu pengetahuan, tetapi juga tentang menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi perkembangan anak. Semua pihak mulai dari pemerintah, lembaga pendidikan, hingga masyarakat, perlu bersinergi untuk melindungi hak-hak anak dan memastikan bahwa oknum yang melanggar hukum dan etika mendapat sanksi yang sesuai.
Dengan tindakan yang tepat, kita dapat berkontribusi pada terciptanya sistem pendidikan yang lebih baik dan lebih aman. Dengan demikian, harapan saya adalah agar keadilan harus ditegakkan bagi semua pihak yang terlibat dalam kasus tersebut.
Penulis : Rahma Shartika SH
Mahasiswa : Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara
Dosen : Dr Utary Maharany Barus SH MHum