Mudanews.com – Rentetan peristiwa politik nasional jelang pelantikan Presiden-Wakil terpilih Prabowo-Gibran semakin kasar dan mencemaskan. Terdapat korelasi kuat dan nyambung jika eskalasi politik semakin menukik berkaitan juga semakin dekatnya masa jabatan Jokowi dari kursi jabatan Presiden RI akan berakhir.
Dua peristiwa penting yang bakal terjadi yang membikin phobia politik ekstrim. Jokowi harus mundur dan meletakkan jabatannya di akhir Bulan Oktober 2024, disusul kemudian pelantikan Prabowo-Gibran menjadi pemimpin nasional periode 2024-2029.
Setidaknya ada 2 hal peristiwa politik tersebut di atas diyakini menjadi pendorong Airlangga Hartarto harus tergusur dari Ketua Umum Golkar. Mundurnya Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Golkar menjadi fenomenal dan juga sebagai bagian prahara politik amat sangat jangal.
Publik tersentak, terbelalak meraba kemana sebenarnya arah politik nasional ini akan berlabuh. Golkar yang dikenal sebagai partai paling adem ini harus mengalami ujian berat, tantangan yang berkelok tajam hingga harus siap menerima pil paling pahitnya jika proses transisi Ketua Umum-nya berjalan alon dan tidak transparan.
Tentunya banyak elite partai menduga jika proses mundurnya Airlangga Hartarto dari jabatan Ketum Golkar dianggap sebagai kejadian luar biasa. Imbas politiknya akan berdampak masif dan akan berpengaruh langsung dalam konstruksi dan juga konstelasi politik nasional. Hal tersebut diyakinkan oleh Presiden Indonesia ke-5 itu yang khawatir mundurnya Airlangga akan berimbas terhadap kehidupan demokrasi di kemudian hari.
“Ibu Mega khawatir karena implikasinya nanti juga sangat luas,” kata Hasto usai konferensi pers di acara Soekarno Run 2024, Ahad, 11 Agustus 2024.
Airlangga Mundur
Berita nasional dikejutkan oleh isu jika Airlangga Hartarto mengundurkan diri sebagai Ketua Umum Partai Golkar atau Ketum Partai Golkar. Pada akhirnya menjadi kenyataan jika Airlangga Hartarto positif terkonfirmasi mundur dari Partai Golkar sejak Sabtu 10 Agustus 2024.
“Saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Pengunduran diri ini terhitung sejak semalam, yaitu Sabtu 10 Agustus 2024,” kata Airlangga melalui video diterima redaksi dari DPP Partai Golkar, Minggu 11 Agustus 2024.
Melalui rekaman video, Airlangga Hartarto memutuskan untuk mengundurkan diri sebagai Ketua Umum Partai Golkar setelah menjabat hampir dua periode lamanya. Keputusan itu diambil Airlangga sejak kemarin, Sabtu, 10 Agustus 2024.
Alasan Mundur
Dengan ekspresi muka penuh tekanan, Airlangga Hartarto menyakinkan publik jika dirinya mengungkapkan berbagai alasan pengunduran dirinya. Airlangga Hartarto menyatakan jika keputusan mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum partai diambil berdasarkan pertimbangan, salah satunya untuk menjaga keutuhan partai berlambang pohon beringin tersebut.
“Dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat,” kata Airlangga dalam rekaman video yang diperoleh Tempo, Ahad, 11 Agustus 2024.
Dengan mundurnya Airlangga Hartarto, sesuai AD/ART partai, Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar akan segera menyiapkan mekanisme organisasi. Dengan mengacu kesesuai ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang berlaku maka mekanisme politik lanjutan adalah melaksanan Munas Luar Biasa atau Munaslub Partai.
Intervensi Jokowi
Sudah menjadi rahasia umum jika keputusan Airlangga Hartarto mundur dari Ketum Golkar atas sepengetahuan Jokowi. Dengan demikian pihak istana sepenuhnya mendengar atau bahkan terlibat langsung proses pengajuan pengunduran Airlangga Hartarto.
Diberitakan sebelumnya jika Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto sempat bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan pada Jumat (9/8/2024). Pertemuan itu terjadi sehari sebelum Airlangga menyatakan mundur dari posisi Ketua Umum Partai Golkar pada Sabtu (10/8/2024).
Apa yang menjadi dugaan publik semakiin nyata. Jokowi akan banyak terlibat secara total, melakuan kudeta halus di Golkar. Melalui banyak tangan orang kepercayaan, Jokowi akan mengambil alih pengaruh dan juga kekuatan serta secara bertahap akan mengendalikan organisasi. Menurut Peneliti Senior Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Lili Romli menilai sejumlah orang dekat dan kepercayaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berpotensi menggantikan Airlangga Hartarto sebagai ketua umum Partai Golkar.
Setidaknya akan muncul dua nama kader Partai Golkar sempat dikaitkan yaitu Wakil Ketua Umum Golkar sekaligus Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita; dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Sejumlah informasi pun menyebut ada potensi masuknya Jokowi atau pun Gibran Rakabuming Raka pada struktur partai berlambang pohon beringin.
“Keduanya [Agus Gumiwang dan Bahlil] orang dekat Presiden Jokowi. Sehingga beredar bisa jadi nanti Jokowi masuk jajaran pengurus Golkar sebagai ketua dewan pembina,” kata Lili saat dihubungi, Senin (12/8/2024).
Dia menilai, keberadaan orang dekat presiden memastikan posisi politik Partai Golkar dengan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Berdasarkan sejarah, partai berlambang pohon beringin tersebut memang selalu berada di dalam pemerintahan.
Tekanan Maha Dahsyat
Sementara Pengamat politik, Ujang Komarudin, menilai pengunduran diri Airlangga Hartarto dari posisi Ketua Umum Partai Golkar disebabkan oleh tekanan Maha Dahsyat yang bersumber dari pihak yang dekat dengan kekuasaan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Saya melihat bahwa tidak mungkin Airlangga mundur jika tidak ada tekanan,” ujar Ujang saat dihubungi Pikiran Rakyat, Senin, 12 Agustus 2024.
Ujang menjelaskan bahwa tekanan ini dimaksudkan agar Airlangga mundur, sehingga memberi ruang bagi Gibran atau Jokowi untuk menjadi Ketua Umum Partai Golkar, meskipun melanggar aturan karena dampaknya dianggap hanya bersifat umum.
“Isu Munaslub (musyawarah nasional luar biasa) terkait pergantian Ketua Umum, baik melalui Munas murni atau tidak, sudah biasa di Golkar. Bahkan saat dihantam kasus korupsi, pada 2019 pun Golkar tetap aman, dan pada 2024 suara Golkar justru meningkat. Jadi, Golkar sudah terbiasa dengan gonjang-ganjing semacam ini,” lanjutnya.
Ujang juga menyebutkan bahwa kemungkinan besar Partai Golkar sudah menyiapkan sosok pengganti Airlangga, yang diduga adalah orang dekat Jokowi.
“Kemungkinan, pihak presiden, dalam hal ini Jokowi, ingin menggantikan Airlangga dengan orangnya sendiri. Plt yang akan ditunjuk juga kemungkinan adalah orang Jokowi. Munas di bulan Desember nanti juga diarahkan agar orang Jokowi yang menjadi ketua, itu skemanya,” sebutnya.
Istana Tolak Cawe-cawe
Seperti biasanya, pihak Istat selalu mangkir dalam urusan kisruh diberbagai kejadian politik di tanah air. Pihak Istana meyakinkan diri bahwa Istana Kepresidenan mengatakan jika pengunduran diri Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar adalah pilihan dan hak pribadi. Hak tersebut disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan pengunduran diri Airlangga menjadi urusan internal Partai Golkar.
Jadi tidak ada kaitannya sama sekali dengan Presiden,” kata Ari melalui pesan singkat kepada Tempo pada Senin, 12 Agustus 2024.
Kondisinya, sampai saat ini, kata dia, Airlangga tetap melanjutkan tugasnya sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Jika dilihat dari kegiatan rutin, Airlangga sejak Ahad mendampingi Presiden Jokowi untuk kunjungan kerja ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Jokowi akan menggelar sidang kabinet pertama di IKN pada hari ini.
Lanjutkan Dinasti Politik
Jadi, dengan menyimak uraian penjelasan di atas, dapat dipertegas jika mundurnya Airlangga Hartarto sebagai ketua umum merupakan bagian dari skenario berkelanjutan, masif dan sangat teratur serta terkontrol. Kesemuanya merupakan manifestasi mengerucut pada proses pengamanan politik dan juga kesiapannya mendukung Gibran Raka Bumi Raka menjalani pemerintah baru bersama Prabowo Subianto.
Jokowi dengan mengunakan segala kekuatan politik, birokrasi dan juga pengaruh selama sisa-sisa masa jabatannya mengakumulasikan peluang dan kekuatannya untuk mempercepat langkah politik Presiden Joko Widodo (Jokowi) menguasai Partai Golkar.
Ditulis Oleh:
Heru Subagia
Pengamat Politik dan Sosial