Oleh :A Rivai Pakki
Banyak kalangan memuji Rektor Unair yang membatalkan pemecatan Dekan FK Unair, tapi bagi Saya biasa biasa saja. Malah blunder baginya.
Rektor Unair telah mencoreng namanya sebagai akademisi yang bergelar Profesor.
Unair salah satu dari 10 PTN pertama yang merupakan vioner pembinaan calon intelektual nyaris jatuh ke dalam lumpur demokrasi.
Beda kalau Ia tidak mematuhi perintah Jakarta sebelumnya, itu batu gentlemen, ilmuwan yang kredibel.
Pembatalan pemecatan Dekan FK Unair yang disapa Prof Bus, bukan tidak mungkin instruksi dari Jakarta,
BIN mulai gundah, setelah case test ketiga di dunia kedokteran mulai terantuk duri yang tajam.
Pasalnya, kendati di protes lima organisasi profesi UU Omnibuslaw, Menkes tetap jalan. Dia menang 1 – 0 atas protes IDI PDGI IAI PPNI dan IBI dengan demo berjilid jilid.
Dia berhasil mengebiri peran lima organisasi profesi dengan menghapus keberadaannya sebagai organisasi Profesi satu satunya.
Bukan saja itu sumber dana IDI yang dulu punya kewenangan mengeluarkan SKP kini diambil alih oleh Kemenkes yang satu dua pelaksanaan mulai berbayar juga.
Dalam UU Nomor 17 Tahun 2023, DPR atas usul Kemenkes mengubah UU RS No 44 Tahun 2014, bahwa yang berhak jadi Direktur RS Dokter atau Drg yang punya kemampuan manajerial, kini kalangan non nakes pun berhak sesuai UU Kesehatan.
Nah 0 – 3 atas kekalahan IDI.
Bertambah layu, setelah Prof Zainal Muttaqien didepak dari RS Kemenkes Semarang karena bicara penolakan keras tentang UU Kesehatan yang terbaru.
BPP2 PB IDI tak bisa berbuat apa apa di balik pemecatan sepihak itu.
0-4 kekalahan IDI.
Nah test kelima pemecatan Dekan FK Unair yang menolak dokter asing di datangkan di Indonesia.
Memang FK Unair di bawahi Kemenristek Dikti, tapi antara Kemenkes dengan mereka sekolam.
Tersandung mereka yang semula dianggap remeh temeh.
Kenapa dibatalkan karena BIN melihat akan memancing harimau tidur keluar dari kelelapan.
ISMKI akan berpikir untuk turun ke jalan, dengan isue masa depannya suram, sebab dokter asing akan masuk ke Indonesia.
Mereka sudah lihat bagaimana buruh kasar Cina disambut dengan karpet merah di balik pengangguran ada di mana mana.
Makanya yang berjasa dalam pembatalan pemecatan tsb, protes seluruh Dekan FK yang tergabung dalam AIPKI.
Mereka ini berhubungan langsung dengan BEM FK di Fakultas nya masing masing. Ini ketakutan tersendiri dari intelejen.
Aksi mogok mengajar Tri civitas akademika FK Unair.
Protes dari Obkesindo ikut membuat Jakarta gamang.
Ini belum titik. Pengalaman Pemerintahan Jokowi tak pernah mau mengalah.
Lihatlah UU Tenaga Kerja yang dibatalkan secara terbatas oleh MK hanya jelang sebulan Istana membuat PERPPU Tenaga Kerja.
PERPPU ini menurut Prof Widodo sama isinya dengan UU yang dibatalkan MK, hanya dalam sekejap disetujui DPR sebagai UU.
Makanya AIPKI, ISMKI dan Tri civitas akademika harus punya strategi lanjutan untuk melawan counter attack dari Jakarta
Sudah siapkah ? (Red)
A Rivai Pakki :Dosen Fakultas Ilmu Kesehatan (FIK) Universitas Islam Makassar