Oleh: Agusto Sulistio – Pendiri The Activist Cyber dan Praktisi IT SEO
Indonesia telah memasuki era Revolusi Industri Keempat atau era digital 4.0, di mana teknologi canggih seperti kecerdasan buatan (AI), Internet of Things (IoT), big data, dan otomatisasi berperan penting. Melalui inisiatif seperti “Making Indonesia 4.0,” pemerintah Indonesia berupaya meningkatkan daya saing industri nasional.
Upaya ini termasuk peningkatan infrastruktur telekomunikasi dan internet, seperti perluasan jaringan 4G dan pengembangan 5G, yang mendukung pertumbuhan ekonomi digital.
Ekosistem startup yang berkembang pesat, seperti Gojek, Tokopedia, dan Bukalapak, menunjukkan bahwa adopsi teknologi ini dapat membawa manfaat signifikan bagi berbagai sektor.
Ketidaksiapan Pemerintah dalam Penggunaan Teknologi
Namun, percepatan penggunaan teknologi menghadapi sejumlah kelemahan, terutama di lingkungan pemerintah.
Ketidaksiapan dalam memahami dan menggunakan teknologi sering kali mengakibatkan pendataan dan pengambilan keputusan yang tidak tepat, membuka celah bagi praktik korupsi, penyimpangan, dan masalah keamanan data.
Kurangnya keterampilan digital dan integritas di kalangan pejabat serta pekerja pemerintahan menjadi hambatan utama dalam memanfaatkan potensi teknologi secara maksimal.
Beberapa sektor telah menunjukkan kegagalan akibat kurangnya pemahaman dan kemampuan dalam penggunaan teknologi, mulai dari tingkat aparatur pemerintah pusat hingga ke tingkat desa.
Maraknya judi online, pencurian data, dan gangguan keamanan siber mengindikasikan bahwa sistem keamanan digital, seperti yang dioperasikan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), masih belum optimal.
Selain itu, banyak daerah yang masih bergantung pada sistem manual dalam pelayanan publik, yang rentan terhadap manipulasi dan korupsi. Kurangnya keterampilan digital di kalangan aparatur lintas sektor memperburuk situasi dan menghambat efektivitas program digitalisasi yang diinisiasi oleh pemerintah pusat.
Upaya Pemerintah Era Jokowi Memanfaatan Era Digital Belum Maksimal
Pemerintah era Jokowi telah melakukan berbagai upaya untuk membenahi pemanfaatan era digital, khususnya dalam menyongsong pemerintahan baru Prabowo-Gibran. Namun, hasilnya belum signifikan.
Misalnya, dalam pemberantasan judi online dan keamanan data, masih terjadi ketidaksinkronan antara Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan pihak terkait, yang cenderung saling menyalahkan daripada fokus pada solusi substansial.
Langkah-langkah positif seperti peningkatan infrastruktur digital, penguatan regulasi dan pengawasan siber, serta program pelatihan dan pendidikan digital bagi aparatur negara belum maksimal.
Misalnya, pembangunan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) yang mengalami kasus korupsi besar masih belum tuntas, dengan proses hukum yang cenderung tajam ke bawah.
Pembangunan ini seharusnya mendukung program-program unggulan seperti pendidikan berbasis informatika digital yang adil dan merata.
Pembenahan Sistem dan Sumber Daya oleh Pemerintah
Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah era Jokowi harus segera melakukan pembenahan sistem dan sumber daya. Ini termasuk meningkatkan regulasi dan pengawasan dalam penggunaan teknologi untuk mencegah penyimpangan serta memastikan kepatuhan terhadap standar keamanan.
Peningkatan kapasitas dan keterampilan digital melalui pelatihan dan pendidikan menjadi langkah krusial untuk memastikan tenaga kerja siap menghadapi tantangan era digital. Selain itu, pembangunan infrastruktur keamanan siber dan transparansi dalam penggunaan teknologi juga perlu ditingkatkan.
Kerjasama yang Terintegrasi
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), dan lembaga terkait lainnya harus bekerja sama secara terintegrasi untuk mengantisipasi praktik ilegal di dunia siber seperti judi online, pencurian data, dan ancaman keamanan siber lainnya.
Penguatan regulasi, peningkatan kapasitas penegak hukum, dan kolaborasi dengan sektor swasta serta internasional adalah solusi untuk menghadapi tantangan ini.
Kesiapan di Sektor Kesehatan untuk Mendukung Program Nasional
Di sektor kesehatan, kesiapan teknologi sangat penting untuk menunjang program nasional Prabowo-Gibran, yaitu makan dan minum bergizi secara gratis bagi masyarakat.
Banyak masyarakat di wilayah pedesaan yang rentan terhadap penyakit sering kali memiliki akses terbatas terhadap teknologi dan layanan kesehatan.
Oleh karena itu, perlu ada pembenahan menyeluruh untuk memastikan tenaga kesehatan dan perangkat desa memiliki keterampilan yang memadai dalam menggunakan teknologi kesehatan.
Pemerintah perlu berinvestasi dalam infrastruktur digital di daerah pedesaan, termasuk akses internet dan fasilitas kesehatan yang memadai. Pelatihan dan pendidikan bagi tenaga kesehatan serta peningkatan keterampilan digital masyarakat umum juga sangat penting.
Sistem Pemilu Digital yang Adil dan Transparan
Untuk memastikan pelaksanaan pemilu yang adil, jujur, dan transparan, sistem perhitungan pemilu digital harus diintegrasikan dengan sistem manual.
Kerjasama antara Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU), dan lembaga pemantau pemilu independen yang melibatkan akademisi, masyarakat, pakar, dan aktivis sangat penting.
Pendekatan ini akan memastikan bahwa semua proses pemilu diawasi bersama-sama, mengurangi kemungkinan kecurangan, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap hasil pemilu.
Penggunaan teknologi harus didukung dengan sistem yang aman dan transparan untuk meminimalkan risiko manipulasi data.
Penutup
Untuk menjamin pelayanan publik yang adil dan merata serta menekan terjadinya korupsi di seluruh tanah air, beberapa langkah perlu diambil:
1. Meningkatkan regulasi dan pengawasan dalam penggunaan teknologi untuk mencegah penyimpangan dan memastikan kepatuhan terhadap standar keamanan.
2. Memberikan pelatihan dan pendidikan teknologi kepada tenaga kerja dan masyarakat luas untuk meningkatkan kesiapan dan kemampuan dalam mengadopsi teknologi.
3. Mengembangkan dan memperkuat infrastruktur keamanan siber untuk melindungi data dan sistem dari ancaman kejahatan siber.
4. Mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan teknologi melalui pengembangan sistem yang memungkinkan pemantauan dan evaluasi yang jelas.
5. Mendorong kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk memastikan bahwa adopsi teknologi dilakukan secara inklusif dan berkelanjutan.
6. Menyediakan dukungan finansial dan subsidi untuk pengadaan teknologi di daerah pedesaan, sehingga tidak ada daerah yang tertinggal dalam adopsi teknologi kesehatan.
Pemerintah Jokowi dan pemerintahan baru Prabowo-Gibran periode 2024-2029 perlu melanjutkan dialog dengan berbagai tokoh nasional yang terdiri dari para mantan pemimpin nasional, tokoh aktivis pergerakan nasional, pakar, dan akademisi. Hal ini penting guna menunjang program kerja pemerintahan baru yang lebih baik dengan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.
Dialog ini diharapkan dapat memberikan masukan berharga dan penting untuk memastikan pelaksanaan program-program unggulan, seperti makan dan minum bergizi gratis, berjalan dengan lancar, tepat sasaran, dan bebas dari celah KKN.