MUDANEWS.COM – Terkait PLTA Batang Toru. Presiden Jokowi memberikan instruksi untuk membabat mafia tanah! Namun mereka tetap beraksi. Gila dan nekat! Salah satunya tentang gugatan soal lahan di Padang Sidempuan mengingatkan pada Akil Mochtar.
Itulah Mafia Tanah dan Mafia Hukum di Indonesia. Gugatan bodong, palsu, direkayasa, lahan PT N-SHE menyeret Hakim Mahkamah Konstitusi Manahan Sitompul.
Selain itu, ada direktur perusahaan PMA asal Korea PT Harapan Global Apaparel, Poltak Parlindungan Sitompul. Plus Advokat Netty Sitompul.
Untuk mengancam tambah jenderal dan mantan jenderal. Angkatan Udara. Laut. Kepolisian. Serem. Menggetarkan. Khas Mafia Tanah dan Mafia Hukum.
Strategi mereka memang top. Rapi. Licik. Tujuannya memelintir hukum. Pamer kekuatan. Karena di balik gugatan ada mafia tanah, berkolaborasi dengan ahli hukum, advokat dan Mahkamah Konstitusi.
Mereka menebar ketakutan. Untuk menakut-nakuti publik, pejabat publik, hakim, maka mafia tanah dan hukum menyebar Surat Keputusan. Tentang mengurus tanah waris bodong Lobu Sitompul.
(Hakim yang membuat mereka keok di Pengadilan Padang Sidempuan pun dilaporkan ke Komisi Yudisial. Padahal jelas tuntutan atas lahan mereka semua palsu. Khas mafia tanah dan hukum, yang menganggap gugatan telah rapi. Kali ini mereka kena batunya!)
Semua mereka tembusi SK Team Hukum. Pamer kekuatan. Yang ditembusi: Gubernur Sumut, Ketua DPRD Sumut, Kapolda, Pangdam, BPN, Danrem, Bupati, DPRD Tapsel, Dandim, Direktur N-SHE, Agincourt, Camat, dan banyak lagi.
Dipikir dengan ada nama Manahan Sitompul lalu hakim dan para tergugat keder. Lari tunggang langgang dan mengeroyok PT N-SHE untuk bayar pago-pago ke mafia, ke Manahan Sitompul, ke PRT Sitompul seluruh Indonesia?
Yang digugat 20 pihak, yang terkait dengan proyek strategis nasional PLTA Batang Toru. Termasuk kelompok tani, BPN, dan sebagainya. Target mafia tanah dan hukum adalah melakukan pemerasan terhadap seluruh tergugat.
Tujuan besarnya: dapat pago-pago alias uang preman dari PLTA Batang Toru. Nilainya tentu ratusan bahkan triliunan rupiah. Caranya? Modus begonya seperti ini.
Hakim Mahkamah Konstitusi Manahan Sitompul emang bahlul bin kacau otaknya. Dia menjual jabatannya untuk kasus ecek-ecek. Kasus bodong. Kasus gugatan pun direkayasa sangat canggih.
Semua bermula dari skenario gembong mafia tanah Pahlawan Sitompul, Poltak Sitompul dan Netty Sitompul. Pahlawan Sitompul narapidana pembunuh adik kandung sendiri, Kopon Mulia Sitompol. Pembunuh darah dingin masih dipercaya oleh Manahan Sitompul.
Mereka bermain rapi. Adik Manahan Sitompul, Rumbi Sitompul, jadi kepanjangan kepentingan Manahan Sitompul. Mereka berkomunikasi intensif selama dua tahun ini. Demi mengusik, memeras mencari pago-pago uang jago ala Mahkamah Konstitusi.
Sampai kabarnya nama Manahan Sitompul dihapus dari Surat Keputusan urus tanah bodong mafia tanah Lobu Sitompul. Artinya mungkin dia merasa dalam jual beli kasus jualan narapidana mafia tanah Pahlawan Sitompul.
Indikasi permainan mafia ini begitu kuat karena dibuat begitu rapi. Tuntutan atau gugatan yang disampaikan ke Pengadilan Negeri Padang Sidempuan nyaris sempurna. Persis seperti sistematika pengajuan kasus hukum yang beracara di Mahkamah Konstitusi.
Saya belum pernah melihat sistematika, logika hukum beracara secerdas dan selengkap yang dilakukan atas arahan Manahan Sitompul. Berkat kerja keras mafia.
Justru karena kesempurnaan design penampilan tuntutan, yang mengarah pada strategi beracara di pengadilan yang sempurna, yang menjadi pintu terbuka kedok mafia tanah dan hukum ini.
Pertama, karena konstruksi hukum legal standing sebab-akibat sudah disiapkan sangat rinci. Ini ditujukan sebagai benteng. Contohnya. Semua orang yang mungkin menjadi saksi dijadikan tergugat. Dengan cara ini mafia hukum dan mafia tanah yang melibatkan Manahan Sitompul bisa dengan mudah skak mat. Menang. Karena pihak tergugat tidak bida mengajukan saksi.
Bau busuk keterlibatan mafia hukum Manahan Sitompul muncul dalam seluruh rangkaian peristiwa. Awalnya, tanah yang diajukan untuk digugat yang direkayasa oleh Pahlawan Sitompul, Rumbi Sitompul adik Hakim Mahkamah Konstitusi dan Netty Sitompul. Cuma 120 hektar. Di titik koordinat palsu buatan mereka hanya 320 hektar.
(Awal menuntut PT N-SHE pemilik PLTA Batang Toru adalah bualan mafia tanah Pahlawan Sitompul pada 2013 yang menjadi dasar mafia tanah bergerak. Kasus ini juga belajar dari gugatan ke PT Agincourt milik United Tractor, Astra, tambang emas yang mengejar pago-pago uang preman.)
Serakah. Begitu masuk ke PRT Sitompul berskala nasional, maka tuntutan menjadi +/- 3.200 hektar. Biar duit yang mengalir bernilai triliun rupiah. Karena nilai proyek strategis nasional PLTA Batang Toru Rp20 triliun.
Kedua, yang paling konyol. Manahan Sitompol dan kawan-kawan mendasarkan bukti Lobu Sitompol pada dua alat bukti palsu.
Alat bukti pertama, yakni buku sejarah Koeria Marancar. Manahan dan kawan-kawan memelintir kalimat: semua pulang ke Pahae, dipelintir jadi sebagian tinggal. Buku Koeria Marancar dikira hanya dia yang memiliki karena diterbitkan pada tahun 1940.
Alat bukti kedua Surat BPN tentang plotting lahan, diaku sebagai bukti kepemilikan tanah. BPN langsung mencabut surat tersebut karena disalahgunakan. Tidak ada pengukuran di lahan yang dituntut.
Bahkan terkait bukti-bukti yang direkayasa sampai menunjuk makam orang hanyut pada tahun 1970-an sebagai makam Datuk Manggiling. Hahaha. Selain itu membangun bale-bale rekayasa. Untuk menunjukkan jejak masa lalu terkait dengan lahan pemberian Luat Siregar, balas jasa perang Padri. Itulah kegilaan yang jelas dipatahkan oleh hakim.
Karena mafia ini merasa besar dan kuat, didukung mafia di Jakarta, maka PRT Sitompul terus melakukan banding di Pengadilan Tinggi. Soal kalah menang tidak menjadi masalah. Namun, kerjaan mafia ini begitu gila dan rapi.
Contohnya. Mereka yang bermain hanya berkutat pada Pahlawan Sitompul, Manahan Sitompul, adik Manahan Sitompul Rumbi Sitompul, Poltak Sitompol, Hendry Pinayungan Sitompul, dan tentu Netty Sitompul.
Bau rekayasa membangun narasi hukum palsu yang melibatkan banyak mafia tanah dan mafia hukum menunjukkan instruksi Presiden Jokowi dikacangi. Kita tunggu pelaksanaan instruksi Presiden Jokowi oleh para pejabat tinggi negara.
Oleh: Ninoy Karundeng
