mudanews.com | Tebing Tinggi — Pelaksanaan pemilihan Kepala Lingkungan (Kepling) di Kota Tebing Tinggi menuai sorotan dan memicu kegaduhan di tengah masyarakat. Hal ini dipicu oleh dugaan adanya aktor-aktor tertentu, yang disebut-sebut sebagai tim sukses, ikut bekerja dan mengondisikan jalannya pemilihan.
Sejumlah warga mengaku kecewa terhadap proses pemilihan Kepling yang dinilai tidak berjalan secara objektif dan transparan. Mereka menduga pemilihan tersebut sarat dengan praktik politik balas budi dan kepentingan politik individu, bukan murni berdasarkan kapasitas dan integritas calon Kepling.
“Saya sangat kecewa. Pemilihan Kepling yang seharusnya menjadi ruang demokrasi di tingkat paling bawah justru terkesan dikondisikan. Ada dugaan kuat praktik politik balas budi dan kepentingan orang-orang tertentu,” ungkap Indra Gunawan
Kondisi ini dikhawatirkan akan berdampak serius ke depannya. Jika Kepling yang terpilih tidak mampu bekerja sesuai dengan program dan visi Pemerintah Kota Tebing Tinggi, maka yang paling dirugikan adalah masyarakat. Lebih jauh, kekecewaan masyarakat dikhawatirkan akan berbalik menjadi ketidakpercayaan terhadap pemerintah kota.
Pasalnya, Kepala Lingkungan merupakan ujung tombak dan perpanjangan tangan langsung Pemerintah Kota Tebing Tinggi dalam menjalankan pelayanan publik di tingkat bawah. Jika Kepling bekerja tidak profesional dan sarat kepentingan, maka citra dan legitimasi pemerintah kota juga ikut dipertaruhkan.
Selain itu, Indra Gunawan juga mempertanyakan pembentukan Panitia Pemilihan (Panmus). Muncul pertanyaan besar apakah Panmus yang dipilih benar-benar telah memenuhi kriteria, memiliki independensi, dan integritas, atau justru hanya berdasarkan hasrat serta kemauan para petinggi agar proses pemilihan dapat dengan mudah dikondisikan.
“Kami ingin kejelasan, Panmus ini dipilih berdasarkan aturan dan kriteria yang jelas atau hanya kepentingan segelintir orang. Jangan sampai demokrasi di tingkat lingkungan hanya formalitas,” tambah Indra Gunawan
Masyarakat berharap Pemerintah Kota Tebing Tinggi segera memberikan klarifikasi dan evaluasi menyeluruh terhadap proses pemilihan Kepling. Transparansi, keadilan, dan netralitas dinilai menjadi kunci agar kepercayaan publik tetap terjaga dan pemerintahan di tingkat lingkungan dapat berjalan sebagaimana mestinya.