Mudanews.com Jakarta —Isu keterlibatan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) dalam penyediaan bahan pangan untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencuat setelah Ketua Harian Tim Koordinasi Penyelenggaraan MBG, Nanik Sudaryati Deyang, menyebut bahwa Kepala Staf TNI AD (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak telah memerintahkan seluruh Komando Distrik Militer (Kodim) untuk beternak ayam petelur dan menanam komoditas pangan di lahan milik TNI AD.
Dalam rapat koordinasi MBG di Jakarta, Jumat (7/11), Nanik menjelaskan bahwa keterlibatan TNI AD diperlukan untuk menjamin ketersediaan bahan makanan di tengah melonjaknya permintaan dari lebih dari 14.299 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan 40 juta penerima manfaat. Ia menilai, tanpa langkah antisipatif, pasokan pangan bisa terganggu dan memicu kenaikan harga ayam, telur, sayur, dan buah-buahan di pasaran.
“Semua kementerian dan lembaga harus ikut mengantisipasi. Tidak masalah bila kemudian BKKBN memerintahkan kader Posyandu untuk beternak ayam atau menanam sayuran di pekarangan,” ujar Nanik.
Tanggapan TNI AD: Antisipasi, Bukan Perintah Pemerintah
Menanggapi hal tersebut, KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak menegaskan bahwa langkah jajarannya bukan karena perintah pemerintah, melainkan inisiatif internal TNI AD untuk memperkuat ketahanan pangan nasional.
“Kami tidak menerima perintah. Kami hanya mengantisipasi sejak awal,” ujar Maruli, Ahad (9/11).
Menurut Maruli, TNI AD memanfaatkan lahan tidur di berbagai wilayah dan menggandeng masyarakat sekitar untuk menanam sayuran, buah-buahan, serta beternak ayam petelur. Ia menegaskan, kegiatan itu dilakukan untuk memberdayakan warga dan memperkuat rantai produksi pangan nasional.
“Kami mengajak masyarakat supaya jangan jadi penonton. TNI hanya menjadi koordinator antara pemilik lahan, investor, dan kelompok tani,” kata dia.
Meski begitu, Maruli mengakui bahwa sebagian hasil panen dari lahan-lahan tersebut tersalurkan ke dapur MBG, lantaran adanya kebutuhan lapangan.
“Kalau memang hasilnya bisa dipakai untuk MBG, ya syukur. Kalau tidak, di pasaran juga tetap dibutuhkan. Bahan pangan kita kan selalu kurang,” ujarnya.
Kadispenad: Masih Konsep Umum, Sesuai Tugas OMSP
Sementara itu, Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad), Kolonel Infanteri Donny Pramono, menegaskan bahwa pelibatan TNI AD masih dalam tahap konsep umum yang dikaji bersama berbagai instansi.
“Apabila nanti sudah ada arahan resmi dari pimpinan TNI AD, tentu akan kami sampaikan secara terbuka kepada publik,” kata Donny di Jakarta, Rabu (12/11).
Donny menjelaskan, langkah TNI AD berlandaskan pada Operasi Militer Selain Perang (OMSP), yang mencakup tugas membantu pemerintah mengatasi persoalan bangsa, termasuk kedaulatan pangan.
“Setiap bentuk dukungan dari TNI AD selalu diarahkan untuk memperlancar pelaksanaan program pemerintah demi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, TNI AD saat ini telah mengembangkan satuan di tingkat Kodim melalui Kompi Produksi dan Batalion Teritorial Pembangunan (YTP) yang memiliki kemampuan di bidang pertanian, peternakan, perikanan, konstruksi, dan kesehatan untuk mendukung pembangunan wilayah dan kemandirian pangan daerah.
Program MBG dan Tantangan Pangan
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menargetkan 83 juta penerima manfaat pada 2026, mencakup anak sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Pemerintah berupaya memperluas cakupan hingga lansia dan penyandang disabilitas.
Namun, pelaksanaan program ini menghadapi tantangan besar di sektor pasokan pangan dan higienitas dapur MBG. Kementerian Kesehatan mencatat baru 1.218 dari 14 ribu dapur MBG yang memenuhi sertifikat laik higiene dan sanitasi.
Ketua Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, dalam rapat dengan Komisi IX DPR, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengajukan tambahan anggaran Rp 28,6 triliun ke Kementerian Keuangan, namun mendapat teguran karena prosedur yang tidak sesuai tata aturan DPR.
Analisis: Dukungan Positif, Tapi Perlu Batas yang Jelas
Keterlibatan TNI AD dalam program MBG menunjukkan semangat sinergi antar lembaga negara. Namun, sejumlah pengamat mengingatkan perlunya pembatasan peran militer dalam kegiatan sipil, agar fungsi utama TNI sebagai alat pertahanan negara tidak bergeser ke ranah ekonomi dan produksi.
Penguatan ketahanan pangan memang menjadi bagian dari Operasi Militer Selain Perang, namun transparansi, koordinasi antarlembaga, serta mekanisme pengawasan publik harus tetap dijaga agar tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan.
Kesimpulan
Langkah TNI AD menggerakkan Kodim untuk menanam pangan dan beternak ayam petelur menandai bentuk dukungan militer terhadap program nasional MBG. Meski diakui belum ada perintah resmi, inisiatif tersebut menunjukkan kesiapan TNI AD dalam mendukung stabilitas pangan nasional.
Namun, sebagaimana disampaikan Jenderal Maruli Simanjuntak, kegiatan ini harus dipahami sebagai gerakan antisipatif dan pemberdayaan masyarakat, bukan bentuk komando langsung dari pemerintah.
“Kami hanya mendukung. Kalau ada kesulitan, baru kami bantu,” tegas Maruli.
Reporter : Tim Redaksi Mudanews
Editor :Suratmin