Mudanews.com | Surabaya- Semakin banyaknya problematika yang melanda program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapatkan atensi dan komentar dari dua tokoh Jawa Timur yaitu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dr Lia Istifhama (Ning Lia) dan Panglima Nahdliyin Bergerak (NABRAK) Firman Syah Ali (Gus Firman).
Ning Lia menyatakan agar tidak terjadi terus kasus seperti itu, perlu pengawasan ketat terhadap Satuan Penyedia Pemenuhan Gizi (SPPG) yang lebih dikenal sebagai Dapur MBG.
“Pengawasan Pemerintah harus dioptimalkan dan jangan lupa mengikutsertakan Pemerintah Daerah baik Provinsi dan Kabupaten, “katanya.
Menurutnya, kualitas gizi harus berjalan seiring dengan standar keamanan pangan agar tidak menimbulkan risiko kesehatan.
Selain aspek kesehatan, senator yang juga dinobatkan sebagai Wakil Rakyat Terpopuler versi ARCI menilai pentingnya pemerataan peran UMKM dalam penyediaan menu MBG. Keterlibatan UMKM lokal, kata dia, bukan hanya berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperluas kesempatan usaha di daerah.
“UMKM harus dilibatkan lebih luas. Pemerataan ini bukan hanya soal bisnis, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat bahwa MBG aman, sehat, dan bermanfaat,” jelasnya.
Ia menambahkan, selama ini penyediaan MBG masih terfokus pada satu dapur dengan jumlah pesanan besar. Padahal, kebutuhan dapur sangat tinggi dan tersebar di banyak titik.
“Saya berharap jumlah dapur MBG bisa diperbanyak. Idealnya, setiap sekolah bisa memanfaatkan UMKM sekitar agar distribusi lebih merata. Kami berharap BGN dapat memformulasikan ulang sistem ini,” imbuhnya.
Menurut perempuan yang akrab Senator Cantik itu, kasus dugaan keracunan MBG ini harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh, mulai dari kualitas pangan, sistem distribusi, hingga strategi pemberdayaan UMKM daerah.
“Pelibatan UMKM lokal termasuk di ring 1 sekolah sangat penting agar makanan tetap fresh dan sehat. Dan untuk mengantisipasi terjadi kembali keracunan atau masalah lainnya, maka pengawasan ketat dari BGN yang berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan pihak terkait, menjadi salah satu solusinya,” jelasnya.
Sementara Panglima NABRAK Gus Firman mengatakan pihaknya mendorong agar semua pihak bekerjasama agar program Prabowo lebih baik lagi. Ia juga menyoroti potensi korupsi sistemiknya.
“Kalau Ning Lia prihatin terhadap eskalasi kasus keracunan, saya prihatin dan mencermati potensi korupsi sistemiknya sebagaimana telah disinyalir oleh Transparency International Indonesia (TII) lada tanggal 30 Juni 2025. Pemerintah sebaiknya membaca, mencegah dan memonitor kerawanan ini dengan cermat karena indikasi kuat sudah bermunculan” ucap Pengurus Pusat Asosiasi Dosen Pergerakan (ADP).
“Daripada menimbulkan banyak masalah, menurut kami ada baiknya program ini segera dievaluasi total. Apa yang kami sampaikan ini banyak juga disuarakan oleh warganet maupun masyarakat umum di warung-warung kopi” lanjut keponakan Mahfud MD.
Menurutnya Indonesia termasuk negara dengan kerawanan korupsi sangat tinggi, maka menjadi tugas extra bagi pemerintah untuk mengikis semua peluang korupsi sejak dari perencanaan hingga pelaporan.
“Indonesia adalah salah satu negara dengan angka kerawanan korupsi yang sangat tinggi. Kerawanan korupsi di Indonesia sudah mendarah daging sejak era pra kolonial hingga saat ini. Maka asas kehati-hatian perlu dilakukan oleh pemerintah, mengingat anggaran MBG sangat jumbo dan melibatkan banyak orang, dari elit hingga grassroot. We have no other choiches selain memperketat pengawasan MBG, agar MBG tidak kehilangan raison d’etre” pungkas tokoh olahraga.