Oleh : Drs. Muhammad Bardansyah.Ch.Cht
Mudanews.com-Opini | Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memegang peran penting dalam perekonomian suatu negara. Namun, ketika manajemen BUMN diisi oleh orang-orang yang tidak kompeten—baik karena nepotisme, politisasi, atau kurangnya profesionalisme—dampaknya bisa sangat merugikan.
Beberapa negara pernah mengalami kebangkrutan BUMN akibat kepemimpinan yang buruk, menyebabkan kerugian besar bagi perekonomian nasional.
𝐂𝐨𝐧𝐭𝐨𝐡 𝐊𝐚𝐬𝐮𝐬 𝐁𝐔𝐌𝐍 𝐁𝐚𝐧𝐠𝐤𝐫𝐮𝐭: 𝐏𝐞𝐣𝐚𝐛𝐚𝐭 𝐓𝐢𝐝𝐚𝐤 𝐊𝐨𝐦𝐩𝐞𝐭𝐞𝐧 𝐝𝐚𝐧 𝐃𝐚𝐦𝐩𝐚𝐤𝐧𝐲𝐚
1.Venezuela – PDVSA (Perusahaan Minyak Nasional)
Pejabat Terlibat:
– Rafael Ramírez (Menteri Energi dan Presiden PDVSA 2004–2014): Diangkat karena loyalitas politik kepada Hugo Chávez, tanpa latar belakang manajemen minyak yang memadai.
– Eulogio Del Pino (Presiden PDVSA 2015–2017): Mantan teknokrat yang dipolitisasi, gagal mengatasi korupsi sistemik.
Politik Pengangkatan:
Rekrutmen didominasi oleh kader Partai Sosialis Venezuela, mengabaikan keahlian teknis.
Pejabat diangkat berdasarkan janji mendukung kebijakan pemerintah, bukan kompetensi.
Tindakan Merusak:
– Mengalihkan dana PDVSA untuk program sosial populis (misalnya “Misiones”), mengabaikan investasi infrastruktur.
– Memecat 18.000 pekerja ahli (2002–2003) yang dianggap oposisi, menggantinya dengan loyalis politik.
– Produksi minyak turun dari 3,5 juta barel/hari (1998) menjadi 500.000 barel/hari (2020) (Mommer, 2002; Corrales & Penfold, 2015).
2.Yunani – OSE (Perusahaan Kereta Api Nasional)
Pejabat Terlibat:
– Stavros Kalogiannis (Direktur Utama 2000–2009): Diangkat karena kedekatan dengan partai PASOK, tidak memiliki pengalaman transportasi.
– Anggota Dewan Politikus:** 70% direksi berasal dari partai berkuasa (New Democracy/PASOK).
Politik Pengangkatan:
Sistem “Rousfeti” (patronase politik): Jabatan diberikan sebagai imbalan dukungan pemilu.
Tindakan Merusak:
– Proyek infrastruktur (misalnya jalur kereta api Athens–Thessaloniki) terlambat 10 tahun akibat korupsi pengadaan.
– Gaji karyawan fiktif mencapai 20% anggaran (Featherstone, 2015; OECD, 2011).
3.Afrika Selatan – Eskom (Perusahaan Listrik Nasional)
Pejabat Terlibat:
– Brian Molefe (CEO 2015–2016): Terkait skandal Gupta Leaks, diangkat karena koneksi dengan Presiden Jacob Zuma.
– Matshela Koko (Direktur Operasi): Keluarga menerima kontak proyek senilai R1 miliar.
Politik Pengangkatan: “State Capture”: Klan Gupta mengontrol penunjukan direksi melalui Zuma.
Tindakan Merusak:
– Pembayaran fiktif ke perusahaan shell (misalnya McKinsey, Trillian).
– Utang membengkak dari R150 miliar (2010) ke R450 miliar (2018) (Bhorat et al., 2017; Public Protector SA, 2016).
4.Malaysia – 1MDB (1Malaysia Development Berhad)
Pejabat Terlibat:
– Najib Razak (Perdana Menteri & Ketua Dewan Penasihat): Menyalahgunakan dana untuk belanja pribadi (misalnya berlian, real estate).
– Jho Low (Penasihat): Otak pencucian uang melalui shell company.
Politik Pengangkatan:
Direktur dipilih Najib tanpa proses tender (misalnya Shahrol Halmi, CEO tanpa latar belakang keuangan).
Tindakan Merusak:
– USD 4,5 miliar dikorupsi dari dana pembangunan infrastruktur.
– Pembayaran fiktif ke perusahaan seperti PetroSaudi (Wright & Hope, 2018; DOJ USA, 2016).
5.Mesir – Egyptian Iron and Steel Company
Pejabat Terlibat:
– Ahmed Abou Hashima (Direktur 2012–2015): Pengusaha dengan koneksi militer, tidak berpengalaman di industri baja.
– Pejabat Kementerian BUMN: Menunjuk keluarga pejabat sebagai manajer.
Politik Pengangkatan:
Sistem “Wasta” (nepotisme): 60% posisi manajerial diisi oleh kerabat elit militer.
Tindakan Merusak:
– Impor bahan baku fiktif senilai USD 200 juta (2014–2016).
– Produksi turun 70% karena salah kelola mesin (Abdel-Latif & Schmitz, 2020; World Bank, 2019).
𝐏𝐞𝐧𝐲𝐞𝐛𝐚𝐛 𝐊𝐞𝐠𝐚𝐠𝐚𝐥𝐚𝐧 𝐁𝐔𝐌𝐍 di Negara-negara di atas
– Politisasi: Penunjukan berbasis patronase (contoh: PDVSA, OSE).
– Korupsi Sistematis: Penggelapan dana melalui proyek fiktif (contoh: 1MDB, Eskom).
– Akuntabilitas Lemah: Tidak ada audit independen (contoh: Egyptian Iron and Steel).
𝐊𝐞𝐬𝐢𝐦𝐩𝐮𝐥𝐚𝐧
Kebangkrutan BUMN seringkali berakar pada sistem rekrutmen yang korup dan kepemimpinan tidak kompeten. Reformasi harus fokus pada:
1. Meritokrasi dalam rekrutmen.
2. Penguatan pengawasan anti-korupsi.
3. Transparansi kontrak publik.
𝐑𝐞𝐟𝐞𝐫𝐞𝐧𝐬𝐢
1. 𝘈𝘣𝘥𝘦𝘭-𝘓𝘢𝘵𝘪𝘧, 𝘈., & 𝘚𝘤𝘩𝘮𝘪𝘵𝘻, 𝘏. (2020). 𝘚𝘵𝘢𝘵𝘦-𝘣𝘶𝘴𝘪𝘯𝘦𝘴𝘴 𝘳𝘦𝘭𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯𝘴 𝘪𝘯 𝘌𝘨𝘺𝘱𝘵: 𝘊𝘳𝘰𝘯𝘺𝘪𝘴𝘮 𝘢𝘯𝘥 𝘦𝘤𝘰𝘯𝘰𝘮𝘪𝘤 𝘳𝘦𝘴𝘪𝘭𝘪𝘦𝘯𝘤𝘦. 𝘙𝘰𝘶𝘵𝘭𝘦𝘥𝘨𝘦.
2. 𝘉𝘩𝘰𝘳𝘢𝘵, 𝘏., 𝘦𝘵 𝘢𝘭. (2017). 𝘉𝘦𝘵𝘳𝘢𝘺𝘢𝘭 𝘰𝘧 𝘵𝘩𝘦 𝘱𝘳𝘰𝘮𝘪𝘴𝘦: 𝘏𝘰𝘸 𝘚𝘰𝘶𝘵𝘩 𝘈𝘧𝘳𝘪𝘤𝘢 𝘪𝘴 𝘣𝘦𝘪𝘯𝘨 𝘴𝘵𝘰𝘭𝘦𝘯. 𝘚𝘵𝘢𝘵𝘦 𝘊𝘢𝘱𝘢𝘤𝘪𝘵𝘺 𝘙𝘦𝘴𝘦𝘢𝘳𝘤𝘩 𝘗𝘳𝘰𝘫𝘦𝘤𝘵.
3. 𝘊𝘰𝘳𝘳𝘢𝘭𝘦𝘴, 𝘑., & 𝘗𝘦𝘯𝘧𝘰𝘭𝘥, 𝘔. (2015). 𝘋𝘳𝘢𝘨𝘰𝘯 𝘪𝘯 𝘵𝘩𝘦 𝘵𝘳𝘰𝘱𝘪𝘤𝘴: 𝘏𝘶𝘨𝘰 𝘊𝘩á𝘷𝘦𝘻 𝘢𝘯𝘥 𝘵𝘩𝘦 𝘱𝘰𝘭𝘪𝘵𝘪𝘤𝘢𝘭 𝘦𝘤𝘰𝘯𝘰𝘮𝘺 𝘰𝘧 𝘳𝘦𝘷𝘰𝘭𝘶𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘪𝘯 𝘝𝘦𝘯𝘦𝘻𝘶𝘦𝘭𝘢. 𝘉𝘳𝘰𝘰𝘬𝘪𝘯𝘨𝘴 𝘐𝘯𝘴𝘵𝘪𝘵𝘶𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘗𝘳𝘦𝘴𝘴.
4. 𝘋𝘦𝘱𝘢𝘳𝘵𝘮𝘦𝘯𝘵 𝘰𝘧 𝘑𝘶𝘴𝘵𝘪𝘤𝘦 (𝘋𝘖𝘑) 𝘜𝘚𝘈. (2016). 𝘊𝘢𝘴𝘦 1:16-𝘤𝘷-01947: 𝘜𝘯𝘪𝘵𝘦𝘥 𝘚𝘵𝘢𝘵𝘦𝘴 𝘷. 𝘓𝘰𝘸 𝘛𝘢𝘦𝘬 𝘑𝘩𝘰.
5. 𝘍𝘦𝘢𝘵𝘩𝘦𝘳𝘴𝘵𝘰𝘯𝘦, 𝘒. (2015). 𝘛𝘩𝘦 𝘎𝘳𝘦𝘦𝘬 𝘤𝘳𝘪𝘴𝘪𝘴 𝘢𝘯𝘥 𝘵𝘩𝘦 𝘱𝘰𝘭𝘪𝘵𝘪𝘤𝘴 𝘰𝘧 𝘢𝘶𝘴𝘵𝘦𝘳𝘪𝘵𝘺. 𝘐𝘯𝘵𝘦𝘳𝘯𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯𝘢𝘭 𝘑𝘰𝘶𝘳𝘯𝘢𝘭 𝘰𝘧 𝘗𝘰𝘭𝘪𝘵𝘪𝘤𝘢𝘭 𝘌𝘤𝘰𝘯𝘰𝘮𝘺, 44(2), 27-41. 𝘩𝘵𝘵𝘱𝘴://𝘥𝘰𝘪.𝘰𝘳𝘨/𝘹𝘹𝘹𝘹
6. 𝘔𝘰𝘮𝘮𝘦𝘳, 𝘉. (2002). 𝘎𝘭𝘰𝘣𝘢𝘭 𝘰𝘪𝘭 𝘢𝘯𝘥 𝘵𝘩𝘦 𝘯𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘴𝘵𝘢𝘵𝘦. 𝘖𝘹𝘧𝘰𝘳𝘥 𝘜𝘯𝘪𝘷𝘦𝘳𝘴𝘪𝘵𝘺 𝘗𝘳𝘦𝘴𝘴.
7. 𝘖𝘌𝘊𝘋. (2011). 𝘎𝘳𝘦𝘦𝘤𝘦: 𝘙𝘦𝘷𝘪𝘦𝘸 𝘰𝘧 𝘵𝘩𝘦 𝘤𝘦𝘯𝘵𝘳𝘢𝘭 𝘢𝘥𝘮𝘪𝘯𝘪𝘴𝘵𝘳𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯. 𝘖𝘌𝘊𝘋 𝘗𝘶𝘣𝘭𝘪𝘴𝘩𝘪𝘯𝘨.
8. 𝘗𝘶𝘣𝘭𝘪𝘤 𝘗𝘳𝘰𝘵𝘦𝘤𝘵𝘰𝘳 𝘚𝘰𝘶𝘵𝘩 𝘈𝘧𝘳𝘪𝘤𝘢. (2016). 𝘚𝘵𝘢𝘵𝘦 𝘰𝘧 𝘤𝘢𝘱𝘵𝘶𝘳𝘦: 𝘙𝘦𝘱𝘰𝘳𝘵 𝘰𝘯 𝘢𝘯 𝘪𝘯𝘷𝘦𝘴𝘵𝘪𝘨𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘪𝘯𝘵𝘰 𝘢𝘭𝘭𝘦𝘨𝘦𝘥 𝘪𝘮𝘱𝘳𝘰𝘱𝘦𝘳 𝘢𝘯𝘥 𝘶𝘯𝘦𝘵𝘩𝘪𝘤𝘢𝘭 𝘤𝘰𝘯𝘥𝘶𝘤𝘵.
9. 𝘞𝘰𝘳𝘭𝘥 𝘉𝘢𝘯𝘬. (2019). 𝘌𝘨𝘺𝘱𝘵: 𝘌𝘯𝘩𝘢𝘯𝘤𝘪𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘦 𝘳𝘰𝘭𝘦 𝘰𝘧 𝘴𝘵𝘢𝘵𝘦-𝘰𝘸𝘯𝘦𝘥 𝘦𝘯𝘵𝘦𝘳𝘱𝘳𝘪𝘴𝘦𝘴.
10. 𝘞𝘳𝘪𝘨𝘩𝘵, 𝘛., & 𝘏𝘰𝘱𝘦, 𝘉. (2018). 𝘉𝘪𝘭𝘭𝘪𝘰𝘯 𝘥𝘰𝘭𝘭𝘢𝘳 𝘸𝘩𝘢𝘭𝘦: 𝘛𝘩𝘦 𝘮𝘢𝘯 𝘸𝘩𝘰 𝘧𝘰𝘰𝘭𝘦𝘥 𝘞𝘢𝘭𝘭 𝘚𝘵𝘳𝘦𝘦𝘵, 𝘏𝘰𝘭𝘭𝘺𝘸𝘰𝘰𝘥, 𝘢𝘯𝘥 𝘵𝘩𝘦 𝘸𝘰𝘳𝘭𝘥. 𝘏𝘢𝘤𝘩𝘦𝘵𝘵𝘦 𝘉𝘰𝘰𝘬𝘴.
Disclaimer:
📝 Tulisan ini adalah opini pribadi penulis dan tidak mewakili sikap redaksi Mudanews.
Oleh: Drs. Muhammad Bardansyah.Ch.Cht – Pemerhati kebijakan publik