Kagama Cirebon Temui Jokowi, Bahas Ijazah dan Koperasi Desa

Breaking News
- Advertisement -

Mudanews- Jakarta  | Ketua Keluarga Alumni Gadjah Mada (Kagama) Cirebon – Jawa Barat, Heru Subagya, mengonfirmasi bahwa pihaknya telah diterima Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam sebuah pertemuan terbatas pada Selasa, 13 Mei 2025  sekitar pukul 14.14 WIB. Dalam audiensi tersebut, Heru bersama empat orang lainnya menyampaikan tiga isu utama, yakni polemik ijazah Presiden, permasalahan koperasi desa, dan isu kebudayaan.

“Kami diterima langsung oleh Bapak Presiden sekitar pukul dua lewat empat belas. Alhamdulillah, kami berlima disambut dengan baik,” ujar Heru Subagya.

Polemik Ijazah dan Upaya Mediasi

Menurut Heru, Kagama Cirebon selama ini berusaha menjadi penengah dalam polemik seputar ijazah Presiden Jokowi. Ia menyebut pihaknya telah mencoba menjembatani komunikasi antara Presiden dengan beberapa tokoh yang mengkritisi keabsahan ijazah, seperti Roy Suryo, Rifa, dan Ridwan, yang dikenal memiliki keahlian di bidang digital forensik.

“Teman-teman ini tidak punya niat untuk menjelekkan atau menghina. Mereka punya kapasitas akademik. Kami hanya ingin membuka ruang dialog ilmiah,” katanya.

Namun, kata Heru, Presiden menyampaikan bahwa perkara ini sudah dalam proses hukum di Polda Metro Jaya, sehingga tidak bisa lagi ditarik mundur. Menanggapi itu, Kagama Cirebon menghormati keputusan Presiden, meski tetap berharap jalan mediasi tetap terbuka.

Sorotan terhadap Koperasi Desa dan Potensi Monopoli

Isu kedua yang disampaikan Heru dalam pertemuan itu adalah terkait sistem koperasi desa, khususnya kekhawatiran akan praktik monopoli distribusi barang-barang kebutuhan pokok seperti beras, listrik, hingga paket bantuan sosial.

“Kami mengingatkan pentingnya mitigasi dan pengawasan terhadap koperasi desa, agar tidak merugikan pelaku UMKM yang selama ini telah membangun ekosistemnya sendiri,” ujar Heru.

Ia mengusulkan dua hal utama kepada Presiden: pertama, sistem koperasi desa perlu digitalisasi terintegrasi mencakup penjualan, pelaporan, pengelolaan SDM, dan manajemen stok. Kedua, peningkatan kualitas sumber daya manusia agar sistem tersebut berjalan efektif. Heru juga menekankan pentingnya regulasi ulang terhadap praktik monopoli dan penetrasi pasar koperasi yang dapat menggerus eksistensi UMKM lokal.

Kebudayaan Masuk Agenda Pembicaraan

Topik ketiga yang disampaikan adalah soal kebudayaan, meskipun belum diuraikan secara rinci. Heru menegaskan bahwa pelestarian nilai-nilai budaya tetap menjadi perhatian Kagama dalam mendukung pembangunan nasional yang berakar pada kearifan lokal.

Ia menilai pertemuan itu berlangsung terbuka dan penuh rasa kekeluargaan. “Kami berharap komunikasi seperti ini bisa terus dijaga, agar aspirasi dari daerah, termasuk dari alumni perguruan tinggi, bisa tersampaikan langsung ke Presiden,” pungkas Heru.**(Red)

Berita Terkini