Mudanews.com, Jakarta – Wakil Sekretaris Jenderal PB HMI Alwi Hasbi Silalahi menilai, terkait adanya dugaan korupsi yang terjadi di daerah tersebut, sepatutnya diserahkan kepada Aparat Penegak Hukum (APH).
“Kita serahkan saja sepenuhnya kepada APH yang akan bekerja terhadap dugaan korupsi yang terjadi di Pemkab Labura,” terang Hasbi.
Menurut Hasbi, penggalangan opini yang terjadi di Kab. Labuhanbatu Utara terkesan menutup-nutupi adanya kesalahan, hal tersebut dilontarkan oleh sejumlah Aktivis Mahasiswa dan Organisasi Kemahasiswaan yang mensoalkan dugaan korupsi yang terjadi di Pemkab Labura.
“Penggalangan opini yang dilakukan tersebut menurutnya ada dugaan sengaja menutupi kesalahan,” ungkapnya.
“Kita sebagai mahasiswa dan pengurus organisasi harus memberikan kepercayaan kepada masyarakat, dan tidak terlibat dalam hal apapun. Bilamana adanya dugaan korupsi sebaiknya biarkan APH yang bekerja,” tegasnya.
Lanjut Hasbi menjelaskan, jika opini tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa benar terjadi dugaan korupsi dan tidak menutup kemungkinan, adanya dugaan korupsi yang terjadi.
“Pada intinya mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan jangan sampai terprovokasi dengan adanya pemberitaan mengenai dugaan korupsi yang terjadi Pemkab Labura,” terang Hasbi.
“Mari kita kawal bersama-sama dengan adanya dugaan korupsi yang terjadi, Jangan terpancing untuk membela siapapun terkait tindakan dugaan korupsi,” jelasnya.
Terakhir Hasbi menerangkan, belakangan sejumlah elemen masyarakat melakukan unjuk rasa terhadap dugaan korupsi yang terjadi di Labura, dugaan korupsi ini diduga dilakukan secara terstruktur dan sistematis oleh oknum-oknum di Pemkab Labura.
“Kita berharap APH bekerja secara maksimal untuk mengungkap adanya dugaan korupsi yang terjadi di daerah mana pun di Sumatera Utara ini,” tutup Hasbi.(*)