Oleh: Anas Urbaningrum, Ketua Umum PKN
Mudanews.com-Jakarta (Opini) | Presiden mengundang para pengusaha besar ke Istana adalah langkah yang baik. Para konglomerat merupakan pilar ekonomi nasional dengan peran besar dalam menyukseskan program pemerintah. Dalam bahasa gaul, para “Naga” dan “Haji” ini harus menjadi solusi bagi masalah ekonomi, bukan justru sebaliknya.
Namun, sebaiknya Presiden Prabowo juga mengundang dan mendengar langsung suara para pengusaha menengah dan kecil. Kelompok ini memiliki kontribusi besar dalam menyerap tenaga kerja, menciptakan “pil anti nganggur,” dan menjaga stabilitas ekonomi nasional. Jika dengan para konglomerat Presiden membahas investasi besar seperti Danantara dan penanggulangan PHK, maka dengan UKM bisa dibahas program MBG, akses kredit, dan strategi menekan PHK serta menciptakan lapangan kerja baru.
Selain itu, penting juga mengundang tokoh koperasi dan pegiat ekonomi rakyat. Ekonomi nasional tidak boleh terus-menerus menempatkan koperasi sebagai sektor sampingan. Konstitusi sendiri mengamanatkan bahwa koperasi harus diperkuat. Program 70 ribu Koperasi Merah Putih, misalnya, harus melibatkan arus bawah, bukan hanya pendekatan top-down. Mengajak bicara para kepala desa dan pelaku koperasi akan memastikan kebijakan lebih efektif di lapangan.
Tak kalah krusial, Presiden juga bisa mengundang para ahli ekonomi dan pengamat kritis. Mereka bukan musuh, melainkan sumber pemikiran alternatif yang bisa menyempurnakan kebijakan, terutama dalam implementasi teknisnya. Seperti kata pepatah, “setannya ada pada detail,” dan di situlah kebijakan sering menghadapi kendala nyata.
Jika hanya mengundang konglomerat, secara simbolis dan psikologis, hal ini bisa menimbulkan kesan bahwa pemerintah hanya berpihak pada ekonomi besar. Kesan ini tidak cukup menguntungkan. Keseimbangan dan keberpihakan kepada seluruh lapisan ekonomi harus tetap dijaga agar kebijakan ekonomi nasional benar-benar inklusif.**(RED)