Mudanews.com Jombang – Wacana mengenai pemberian amnesti dan grasi kepada narapidana terorisme, termasuk pemulangan tokoh teroris internasional seperti Hambali, serta eks WNI yang terlibat dalam kelompok ISIS, belakangan memicu kekhawatiran besar.
Ketua Umum Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu (PNIB) AR Waluyo Wasis Nugroho, menyebut kebijakan tersebut harus segera dikaji ulang.
“Indonesia yang saat ini tengah menghadapi ancaman ideologi Khilafah wahabi, dapat semakin rentan terhadap munculnya bibit-bibit intoleransi, radikalisme, dan terorisme,” ucap Gus Wal.
Menurutnya, keputusan ini berpotensi menumbuhkan kembali sel-sel teroris yang selama ini berkembang dalam diam, khususnya kelompok Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang memiliki paham Khilafah.
“Pemulangan para eks ISIS, yang sebelumnya terlibat dalam kelompok teror internasional, dianggap dapat memperburuk situasi keamanan di dalam negeri,” sebut Gus Wal.
Selain itu, kebijakan amnesti dan grasi juga berisiko membangkitkan gerakan-gerakan bawah tanah yang berafiliasi dengan ideologi radikal, khususnya HTI, yang terus berkembang meskipun sudah dibubarkan oleh pemerintah.
“Dalam beberapa tahun terakhir, kelompok ini masih terus mengkampanyekan paham Khilafah di berbagai daerah. Kebangkitan HTI Khilafah menjadi bukti nyata bahwa ideologi radikal masih banyak mendapat tempat di kalangan sebagian segmen masyarakat,” kata dia.
Peningkatan aksi terorisme pasca kebangkitan gerakan Khilafah menjadi hal yang tidak dapat diabaikan. Setelah beberapa aksi longmarch HTI di berbagai daerah, aparat keamanan berhasil menangkap sejumlah pelaku terorisme yang terlibat dalam aksi tersebut.
“Hal ini menandakan bahwa gerakan radikal masih aktif dan berpotensi menimbulkan ancaman lebih besar bagi Negara,” tegas Gus Wal.
Untuk itu, lanjut Gus Wal, di tengah upaya membangun masa depan yang lebih baik, moderasi beragama harus ditingkatkan secara menyeluruh di seluruh lapisan masyarakat.
“Pemberantasan radikalisme harus dilakukan melalui pendidikan, dialog antaragama, dan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat,” ujarnya
Gus Wal juga mengingatkan, kebijakan yang menyentuh aspek keamanan harus disertai dengan pertimbangan matang, mengingat dampaknya yang tidak hanya menyentuh aspek hukum dan keamanan, tetapi juga terhadap nilai-nilai kebangsaan yang selama ini dijunjung tinggi oleh rakyat Indonesia.***(Red)