Mudanews.com OPINI | Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal dan potensi penutupan perusahaan merupakan persoalan serius yang berdampak luas, tidak hanya bagi karyawan tetapi juga bagi ekosistem bisnis yang bergantung pada perusahaan tersebut. Situasi yang terjadi di PT MultiDaya Teknologi Nusantara (eFishery), Bandung Jawa Barat, menjadi perhatian utama, terutama setelah munculnya dugaan fraud dalam laporan keuangan perusahaan. Manajemen baru eFishery beberapa waktu lalu telah mengambil langkah drastis dengan mem-PHK sekitar 500 karyawan, sebuah kebijakan yang menimbulkan keresahan di kalangan pekerja serta para petambak yang selama ini menjadi mitra perusahaan.
Serikat Pekerja PT MultiDaya Teknologi Nusantara (SPMTN) atau SP eFishery menuntut agar PHK massal ini dibatalkan dan meminta perusahaan untuk meninjau kembali strategi bisnisnya. Berdasarkan informasi yang diperoleh, manajemen eFishery diduga melakukan PHK secara bertahap sebelum akhirnya menutup operasional perusahaan. Langkah ini dinilai sebagai strategi untuk menghindari biaya besar dalam proses penghentian operasional eFishery.
Saat ini, operasional eFishery telah dihentikan oleh manajemen baru tanpa alasan yang jelas. Kondisi ini tidak hanya merugikan puluhan ribu petambak yang menggantungkan hidupnya pada ekosistem bisnis eFishery, tetapi juga memperburuk ketidakpastian bagi para pekerja yang terdampak PHK. Padahal, tidak ada alasan bagi perusahaan untuk mengambil langkah ekstrem ini, mengingat eFishery masih memiliki dana tunai sebesar Rp1 triliun serta piutang yang mencapai Rp1,5 triliun.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) perlu segera turun tangan untuk mencegah PHK massal lebih lanjut dan memastikan agar eFishery tidak ditutup secara sepihak. Langkah ini menjadi penting dalam rangka mewujudkan visi Presiden Prabowo Subianto dalam menciptakan iklim ketenagakerjaan yang baik dan sehat, sebagaimana yang telah beliau sampaikan dalam pidatonya usai dilantik sebagai Presiden. Presiden Prabowo menegaskan bahwa perlindungan terhadap pekerja dan stabilitas industri adalah kunci utama dalam membangun ekonomi nasional yang kuat dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pemerintah harus segera bertindak untuk memastikan bahwa kasus ini tidak menjadi preseden buruk bagi dunia ketenagakerjaan di Indonesia.
Dengan keterlibatan pemerintah, diharapkan solusi yang adil dan transparan dapat segera dicapai, sehingga keberlangsungan usaha tetap terjaga dan kesejahteraan para pekerja serta mitra usaha eFishery dapat dipertahankan sesuai dengan komitmen pemerintah dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan yang lebih baik.
Penulis: Agusto Sulistio – Pegiat Sosmed, Aktif di Indonesia Democracy Monitor (INDEMO).
Jakarta, Kamis 30 Januari 2025.