Mudanews.com, Nias Barat- Bupati Nias Barat terpilih, Eliyunus Waruwu, menegaskan komitmennya untuk memberikan perhatian penuh terhadap keberlanjutan nasib tenaga honorer di wilayahnya.
Dalam pernyataannya, Eliyunus memastikan bahwa kebijakan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) akan dilakukan secara cermat, dengan mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan mempertimbangkan kemampuan daerah.
” Saya memahami aspirasi dan harapan besar masyarakat, terutama tenaga honorer, yang telah lama mengabdikan diri untuk Nias Barat. Oleh karena itu, saya ingin memastikan bahwa kebijakan yang diambil nantinya benar-benar sesuai dengan aturan, realistis, dan berorientasi pada kepentingan bersama,” ujar Eliyunus pada Senin (20/01/2025).
Pernyataan ini sekaligus menjadi tanggapan terhadap kabar sebelumnya yang disampaikan oleh Bupati Khenoki Waruwu, yang menyebutkan bahwa Pemkab Nias Barat telah mengusulkan pengangkatan seluruh tenaga honorer menjadi P3K. Eliyunus menghargai langkah tersebut sebagai bentuk perhatian pemerintah daerah terhadap honorer, namun ia mengingatkan bahwa proses pengangkatan P3K merupakan kebijakan yang sangat bergantung pada regulasi dan keputusan pemerintah pusat.
“Saya sangat menghormati upaya yang telah dilakukan oleh Bapak Khenoki Waruwu selama masa kepemimpinannya. Namun, penting untuk dipahami bahwa keputusan akhir terkait pengangkatan P3K berada di tangan pemerintah pusat, bukan semata-mata kebijakan daerah. Kami di pemerintah daerah hanya bisa mengusulkan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan anggaran yang ada,” tegasnya.
Eliyunus juga mengimbau masyarakat agar tidak salah memahami perbedaan proses pengusulan dan realisasi kebijakan. Ia menegaskan bahwa pihaknya akan tetap melanjutkan upaya terbaik untuk memastikan tenaga honorer mendapatkan perhatian dan apresiasi yang layak, sesuai dengan kapasitas yang dimiliki daerah.
“Saya ingin meluruskan, jika nanti ada hal yang belum terealisasi terkait pengangkatan P3K, hal itu bukan berarti mengabaikan jasa atau usulan pemerintahan sebelumnya, apalagi menyalahkan pihak mana pun. Kami tetap akan berkomitmen untuk menyelesaikan persoalan ini dengan pendekatan yang adil dan terencana,” tambahnya.
Ia menekankan bahwa pengangkatan P3K bukanlah proses yang dapat dilakukan secara instan, mengingat ada aturan yang ketat dari pemerintah pusat serta alokasi anggaran yang harus diperhitungkan secara matang. Eliyunus memastikan bahwa upaya ini tetap menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah demi kesejahteraan tenaga honorer.
“Seluruh kebijakan harus melalui proses evaluasi yang cermat agar tidak hanya menjadi janji, tetapi benar-benar dapat diwujudkan sesuai dengan kondisi keuangan daerah. Tujuan kami adalah memastikan keberlanjutan pelayanan publik sekaligus memberikan solusi yang terbaik untuk para tenaga honorer,” jelasnya.
Eliyunus juga mengajak masyarakat dan tenaga honorer untuk bersikap optimis dan percaya bahwa pemerintah daerah tetap memperjuangkan kepentingan mereka. Ia berkomitmen untuk menjaga transparansi dan keterbukaan dalam setiap langkah yang diambil, sehingga masyarakat dapat memahami dan mendukung setiap kebijakan yang diterapkan.
“Tenaga honorer adalah bagian penting dari pembangunan daerah, dan kami sangat menghargai pengabdian mereka. Bersama, mari kita bangun Nias Barat yang lebih baik dengan solusi yang realistis, adil, dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” pungkasnya.
Dengan pendekatan ini, Eliyunus berharap masyarakat dapat memahami bahwa pemerintah daerah tetap bekerja keras demi kesejahteraan bersama, sekaligus menghindari kesalahpahaman yang dapat memicu ketidakpuasan di tengah masyarakat.
Ia juga menekankan pentingnya komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat, sehingga proses pengambilan keputusan dapat dipahami dan diterima dengan lebih baik oleh semua pihak. Eliyunus berharap bahwa setiap langkah yang diambil dalam kebijakan pengangkatan P3K dapat menciptakan dampak positif yang berkelanjutan untuk masa depan Nias Barat.
“Sebagai pemerintah daerah, kami selalu berusaha untuk mendengarkan suara masyarakat dan memfasilitasi harapan mereka. Namun, kami juga harus mempertimbangkan realitas anggaran dan kapasitas yang ada, agar kebijakan yang diambil tidak hanya berdampak baik dalam jangka pendek, tetapi juga memberikan hasil yang optimal dalam jangka panjang,” jelasnya.
Lebih lanjut, Eliyunus menyatakan bahwa kebijakan terkait tenaga honorer harus seimbang antara kepentingan jangka panjang dan ketersediaan sumber daya daerah. Pemerintah daerah akan tetap berupaya untuk merumuskan langkah-langkah yang lebih strategis dan terarah, agar kebijakan yang diambil dapat memberikan manfaat yang besar bagi seluruh elemen masyarakat Nias Barat.
Eliyunus juga berharap agar masyarakat dapat terus memberikan dukungan, serta menjaga iklim positif di tengah perubahan kebijakan yang sedang dijalankan. Dengan gotong royong dan kesabaran, ia yakin bahwa semua permasalahan yang ada dapat diselesaikan dengan baik.
“Sebagai Bupati, saya berkomitmen untuk mengutamakan kepentingan masyarakat dalam setiap kebijakan yang diambil. Saya percaya, dengan kerjasama semua pihak, kita bisa membangun Nias Barat yang lebih sejahtera dan berdaya saing,” tutup Eliyunus. (*)