Mudanrws.com OPNI | Tema tulisan adalah “Transmigrasi dan Proyek Strategis Nasional IKN, Urgensi Kependudukan dan Pertumbuhan Ekonomi Baru”
Berdasarkan informasi resmi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, pemindahan ASN ke Ibu Kota Nusantara (IKN) dilakukan secara bertahap mulai tahun ini hingga 2029 melalui tiga prioritas.
Kalkulasi jumlah total jumlah ASN dan skema pemindahan ASN sebagai berikut. ASN akan dipindahkan dibagi dalam 3 tahap. Tahap pertama ASN yang pindah ke IKN secara bertahap tersebut sebanyak 32.937 pegawai, terdiri dari pemindahan prioritas 1 dengan 179 unit pejabat eselon 1 di 38 kementerian/ lembaga dengan jumlah ASN yang pindah sebanyak 11.016 pegawai.
Untuk pemindahan prioritas 2 dengan melibatkan 91 unit pejabat eselon 1 di 29 kementerian/ lembaga, yakni jumlah ASN yang pindah ke IKN sebanyak 6.884 pegawai.
Sedangkan prioritas pemindahan ke-3 melibatkan 378 unit eselon 3 di 50 kementerian/ lembaga, dengan jumlah ASN yang pindah ke ke IKN sebanyak 14.237 orang.
Infrastruktur IKN
Untuk kesiapan infrastruktur, Kepala Otoritas Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono memastikan, IKN sudah siap untuk dihuni para ASN (Aparatur Sipil Negara). Kesiapan tersebut meliputi hunian yang disediakan, hingga ruang perkantoran untuk ASN yang bertugas di Ibukota baru tersebut. Para aparatur sipil negara (ASN) atau PNS dijadwalkan akan mulai pindah ke Ibu Kota Negara (IKN) per Januari 2025.
Prabowo Subianto Sendiri memerintahkan untuk segera Pindahkan PNS ke IKN Mulai 2025, Ini Kata Basuki Hadimuljono.
Iya (2025 IKN siap digunakan). Saya juga harus melaporkan (PANRB) apa saja yang sudah siap, kantor-kantor, hunian. Semua sudah siap, tapi juga eselon I berapa saja, eselon II berapa?, staf berapa (yang akan dipindahkan ke IKN),” kata Basuki di Jakarta, Senin (18/11/2024).
Basuki mengaku, dengan melihat kondisi pembangunan IKN saat ini pemindahan pusat pemerintahan tinggal menunggu Kementerian PANRB (Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) mendata dan memindahtugaskan ASN dari Jakarta ke IKN.
Sudah Siapkan Infrastruktur ?
Persiapan fisik tidak begitu saja akan menyelesaikan masalah atau segera terlaksananya pergerakan penduduk ke IKN. Masalah utama ASN masuk ke IKN adalah Kesiapan infrastruktur internal untuk mereka dapat bekerja dan ketersediaan ekosistem kehidupan sehari-hari di lingkungan IKN.
Kebutuhan akan makanan sepertinya butuh mata rantai pasokan baru, membutuhkah ekosistem baru dan juga pihak operator dan pendukungnya harus ada.
Ini yang menjadi sorotan utama ketika berbicara pembangunan fisik infrastruktur dan juga relokasi SDM. Lantaran timbul masalah baru yakni apalah ekosistem pendukung ekonomi dan juga pemerintah di IKN sudah terpikirkan?
Siap Huni
Banyaknya infrastruktur yang sudah siap menampung IKN harus segera ditindaklanjuti dengan penyiapan infrastruktur pendukungnya. Diberitakan Ketua Pengurus Pusat Keluarga Alumni UGM ( Kagama ) 2024-2029.
Basuki merinci jika kontrak proyek pembangunan kantor yang tengah dijalankan berjumlah 4 kantor Kemenko yang membawahi 34 Kementerian. Sejalan dengan itu juga dibangun sebanyak 36 rumah dinas jabatan Menteri dan 47 rusun ASN, TNI/Polri.
Ditambahkan Basuki menyebut, seiring pertambahan jumlah kementerian pada Kabinet Merah Putih Prabowo – Gibran yang berjumlah 7 Kementerian Koordinator dan 41 Kementerian, maka jumlah hunian dan perkantoran akan ditambah menyesuaikan permintaan kebutuhan.
Mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan Kesiapan hunian untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Januari 2025.
Basuki mengatakan hingga saat ini sudah ada 13 tower rusun ASN yang siap digunakan di IKN. Jumlah tower rusun tersebut sudah dilengkapi berbagai macam fasilitas.
Dikatakan oleh Basuki jika gedung ASN yang sekarang ini sudah siap 13, full furnish sudah siap dihuni, full furnish, air, listrik, AC semua sudah.
Kabar kesiapan detail kebutuhan penyerta di IKN tersebut disampaikan oleh Basuki usai acara Gebyar Pelayanan Prima 2024 dengan tema “Wujudkan Ekosistem Pelayanan Publik Transpormatif, Inovatif, dan Inklusif, di Jakarta, Selasa (8/10).
Basuki memastikan pada November 2024 mendatang akan ada 9 tower rusun ASN lagi yang siap digunakan di IKN. “Nanti November ada 9 lagi, November, Desember semua selesai,” ujar Basuki.
Tentunya saat ini sudah masuk tahun 2025, proses pembangkit fisik yang dijanjikan harusnya sudah betul -betul selesai dan secara fisik infrastruktur untuk hujan ASN sudah siap. Yang menjadi pernyataan, Bagaimana manajemen pergerakan ekonomi menyeluruh hingga ASN dapat merasa nyaman dan juga keberlanjutan pemerintah di lingkungan IKN bis berjalan maksimal?
Bagaimana pula Otoritas IKN dalam mengelola daerah-daerah sekitar atau satelit ?
Koordinasi Lintas Kementrian
Diskusi pembangunan ekonomi baru menjadi topik hangat sebagian bagian tujuan akhir dari pembangunan pembangunan jangka panjang. Hal yang menarik berbicara ekonomi kuwilayahkan datang dari Kementrian Transmigrasi.
Kementrian Transmigrasi mencatatkan terobosan spektakuler, bukan hanya sekedar berbicara memindahkan penduduk ke daerah kosong, tetapi sudah berpikir untuk melakukan peta jalan pembangunan Indonesia melalui transmigrasi. Pada intinya, pembangunan kawasan akan menjadi kenyataan jika terjadi koordinasi dan juga sinkronisasi vertikal dan horisontal lembaga dan pelaku terkait.
Melalui Wakil Menteri Transmigrasi (Wamentrans) Viva Yoga Mauladi menyatakan bahwa kementerian-kementerian di bawah naungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK) bersinergi untuk terus mengembangkan kawasan transmigrasi menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.
Viva Yoga berkeyakinan bahwa Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendorong agar area transmigrasi yang berada di berbagai provinsi terus dibangun dan direvitalisasi.
Transmigrasi Ideal
Yang menarik adalah ucapan dari AHY yang berkeinginan menghadirkan pusat-pusat kawasan transmigrasi ideal yang selanjutnya menjadi pilot project dari Kemenko IPK,” ujar Viva Yoga Mauladi, di Jakarta, (8/01/2025). Konsep transmigrasi ideal ini bagi penulis sangat menarik untuk dieksplorasi dan juga di ilustrasi dalam ide dan gagasan yang ekspansif.
Integrasi program kerja antar kementerian merupakan langkah yang tepat, agar pembangunan di kawasan transmigrasi menjadi lebih efektif dan efisien termasuk dalam segi anggaran,” ujarnya.
Bagaimana mewujudkan Transmigrasi Ideal ?
Viva menyatakan bahwa dengan begitu, masing-masing kementerian teknis terkait memiliki fungsi dan tugas masing-masing yang jelas dalam mewujudkan pembangunan yang terintegrasi di kawasan transmigrasi.
Seperti diketahui kementerian teknis di bawah Kemenko IPK, yakni Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Perhubungan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Transmigrasi, serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
IKN dan Kementrian Transmigrasi
Yang menarik adalah konsep Transmigrasi Ideal dimana menurut gambaran dan imaginasi penulis mengatakan dibutuhkan keseriusan dan juga trkadang kuat untuk segera bertindak merealisasikan dan mensintesis dan sinkronisasi kebijakan terkait.
Konsep Ideal adalah manifestasi ideologi komprehensif dan menjadi kebutuhan utama dan sasarannya akan mempunyai dampak terukur mencapai tujuan jangka pendek menengah dan panjang. Penulis meyakini jika Transmigrasi bukan lagi hanya sekedar fenomena perpindahan penduduk untuk menduduki suatu wilayah akan tetapi ketika mencantumkan ide dan gagasan transmigrasi ideal berarti konsentrasi tujuan Kementrian Transmigrasi sudah siap menjadi lokomotif pembangunan nasional dengan porsi maksimal.
Penulis mengakui baru kali ini kementerian transmigrasi di garap dengan serius. Tertarik dari pengarahan AHY yang memberikan pencerahan baru bahwa proses dan eksekusi transmigrasi dapat menumbuhkan ekonomi baru. Memaknainya bukan hanya sekedar mengisi kekosongan lahan baru tetapi dapat menjadi motor penggerak ekonomi baru.
Yang cukup mengesankan adalah koordinasi terpadu lintas kementrian untuk serius menggarap, sinkronisasi baik anggaran dan pembangunan fisik.
Transmigrasi dan Sinkronisasi IKN
Saat ini negara nampaknya sedang berbenah dan merevisi program kerja kabinetnya secara utuh dan terintegrasi. Bukti nyata jika sumber anggaran negara tahun 2025 sangat minim dengan APBD hanya sebesar Rp 3500 triliunan.
Harus dibagi dalam berbagai paket program prioritas pembangunan dan disebarkan di berbagi kementrian dan lembaga tinggi lainnya. Karenanya, kebutuhan pekerjaan terpadu menjadi prioritas ditengah keterbatasan anggaran negara.
Penulis sangat terinspirasi konsep Transmigrasi Ideal dan manfaatnya bagi pertumbuhan manusia transmigrasi dan juga bagi keberlanjutan pembangunan nasional. Koneksitas Transmigrasi Ideal dan Ibu Kota Nusantara ( IKN) bisa dikatakan sebagai bagian usulan pembahasan menarik.
Ketua Otoritas IKN Bapak Basuki yang saat ini juga terpilih Ketua PP Kagama 2024-2029 duduk bersama dengan Kementerian Transmigrasi. Kita ada Wamen Transmigrasi Viva Yoga, yang dapat menjembatani dan juga mengelaborakan manfaat dan juga kepentingan bersama. Bukan hanya kerja sama antar koordinasi kementerian dan akan tetapi Kementerian Transmigrasi telah memperkuat kerjasama kelembagaan negara atau Otoritas Khusus seperti IKN.
Baik Ketua Otoritas IKN dan Wamen Transmigrasi untuk sinergi dan relasi IKN dengan wilayah penyangga Ibukota. Kebijakan Transmigrasi Ideal dengan mengacu sinkronisasi keberlanjutan pembangunan ekonomi dan juga kedaulatan berkelanjutan dimana sangat membantu perkembangan dan pertumbuhan IKN.
Transmigrasi Ideal dan kebijakan prioritas IKN akan menjadi partner berbagai kebutuhan strategis nasional berkelanjutan.Sinkronisasi kebutuhan tersebut diantaranya :
- Daerah penyangga ekonomi IKN
- Daerah penyedia tenaga kerja kasar dan atau profesional
- Daerah pengamanan teritorial
- Penghubung atau transmiters budaya lokal dan nasional
- Dan lainnya
Optimistis
Kesiapan infrastruktur IKN sudah mengarahkan mobilisasi penghuninya yakni ASN utama. Namun belum ada jaminan jika roda pemerintahan yang akan dijalankan di IKN akan berjalan semestanya.
Transmigrasi Ideal sebagai portofolio sangat seksi untuk mengisi dan mengimplikasikan kebijakan terpadu pembangunan IKN. Banyak ruang dan objek kosong yang bisa segera digarap bersama. Inilah sebuah model sinkronisasi model kebutuhan terikat untuk mewujudkan IKN sebagai ibu kota Indonesia. Optimistis jika kerjasama bsama Kementrian Transmigrasi dan Otoritas IKN akan mempercepat tercapainya ekosistem ekonomi, politik dan pemerintah di tanah Kalimatan.
Ditulis : Heru Subagia Pengamat Politik dan Ekonomi