Mudanews.com OPINI I Di bawah Pemerintah Baru Prabowo-Gibran nampaknya akan terjadi pergeseran pola dan peran Indonesia dalam kancah politik internasional. Tidak lagi harus dibayang-bayangin oleh sejarah politik luat negeri yang terkesan feodal dan kaku. Transfigurasi pandangan dan keikutsertaan Indonesia dalam tatanan dunia menjadi bagian perjalanan politik luar negeri terbaharukan.
Indonesia dinilai akan semakin cemerlang dan melesat ketika Indonesia secara resmi diterima menjadi anggota BRICS. Kata BRICS sendiri bagi masyarakat Indonesia terasa asing. Masyarakat Indonesia lebih familiar dengan organisasi internasional seperti IMF, Bank Dunia dan Istilah Liberalisme. Namun demikian, para pemimpin Indonesia telah menggeser dan mengajak masyarakat Indonesia melompati peradaban baru dalam hubungan internasional. Lompatan ini menjadi fase menarik, tantangan dan harapan baru bagi masyarakat Indonesia memasuki peradaban baru dalam tatanan politik internasional.
Sejarah BRICS
Seperti diketahui BRICS adalah blok organisasi internasional yang beranggotakan banyak negara atau disebutkan multinasional. BRICS sendiri merupakan singkatan dari nama beberapa negara, diantarinya Brasil, Russia, India, Tiongkok (China), South Africa.
BRICS kekinian tidak hanya berupa singkatan dari beberapa nama negara saja, BRICS juga memiliki arti tersendiri yakni sebuah organisasi antar pemerintah yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, Tiongkok, Afrika Selatan, Iran, Mesir, Etiopia, Uni Emirat Arab, dan Indonesia.
Adapun secara umum BRICS didirikan dengan tujuan terbentuknya organisasi ini pada awalnya adalah untuk menyoroti peluang investasi, kemudian, ia berkembang menjadi sebuah blok geopolitik Multipolar.
Pada akhirnya BRICS menjadi forum ekonomi dan politik serta tempat merumuskan beberapa kebijakan. Salah satu kebijakan yang terkenal adalah kebijakan depolarisasi atau mengurangi transaksi menggunakan mata uang dolar Amerika Serikat (AS). BRICS ingin agar dominasi mata uang Paman Sam pada perekonomian dunia bisa berkurang
Anggota BRICS
Dengan begitu, BRICS saat ini memiliki 10 negara anggota, yaitu: Brasil Rusia India China Afrika Selatan Mesir Ethiopia Iran Uni Emirat Arab dan Indonesia.
Selain itu, 8 negara menjadi partner BRICS per Januari 2025. Kedelapan negara tersebut, adalah negara pengamat yang akan mendapat dukungan dari anggota BRICS, meskipun mereka belum menjadi bagian resmi dari blok. Negara peninjau tersebut di antaranya:
Belarusia, Bolivia,Kuba,Kazakhstan,Malaysia, Thailand,Uganda,Uzbekistan.
Gabung BRICS
Diketahui saat ini Indonesia telah resmi masuk dalam keanggotaan kelompok negara yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan (South Africa) atau BRICS. Indonesia menyusul Iran, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Ethiopia, dan Mesir sebagai anggota baru.
Indonesia secara resmi bergabung sebagai anggota penuh BRICS pada Senin (6/1/2025) waktu Brasil. Pengumuman tersebut disampaikan oleh pihak Brasil yang merupakan ketua kelompok negara-negara berkembang dengan perekonomian besar di dunia tersebut.
Kekuatan Indonesia
Indonesia resmi bergabung sebagai anggota penuh kesepuluh BRICS setelah mendapat persetujuan dari para pemimpin negara anggota pada Agustus 2023.
Brasil secara resmi mengumumkan bahwa Indonesia telah menjadi anggota penuh BRICS, blok ekonomi yang kini mencakup 11 negara berkembang besar.
Pengumuman ini menyusul keputusan pada KTT BRICS 2023 di Johannesburg, di mana Indonesia diakui sebagai mitra strategis baru dalam blok yang sebelumnya terdiri dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan, serta anggota baru seperti Iran, Mesir, Ethiopia, dan Uni Emirat Arab.
Cakupan potensial ekonomi BRICS terus berkembang, kini mencakup sekitar 29% PDB global, 20% perdagangan barang dunia, dan hampir separuh populasi dunia.
Keikutsertaan resmi Indonesia membawa tambahan PDB nasional (2023) hampir Rp22.000 triliun (US$1,37 triliun) ke BRICS. Dengan total tambahan PDB dari belasan negara yang tengah mengajukan keanggotaan, pangsa BRICS berpotensi naik menjadi sepertiga PDB global, bahkan menyalip G7 dalam beberapa dekade mendatang.
BRICS kini mendominasi sekitar 40% produksi dan ekspor minyak mentah global, sekaligus menguasai cadangan bahan mentah strategis untuk transisi energi hijau, seperti logam dan mineral langka.
Dapat disimpulkan ke-11 anggota BRICS memiliki skala ekonomi sebesar US$ 28,8 triliun. Bila dirupiahkan maka angkanya menembus Rp 464.202,5 triliun debagn asumsi nilai dolar US$1=16.125.
Menuju MULTIPOLAR
Polaritas dalam hubungan internasional adalah salah satu dari berbagai cara di mana kekuasaan didistribusikan dalam sistem internasional. Polaritas menggambarkan sifat sistem internasional pada periode waktu tertentu.
Secara umum, ada tiga jenis sistem yang dibedakan: unipolaritas , bipolaritas , dan multipolaritas untuk tiga atau lebih pusat kekuasaan. Jenis sistem sepenuhnya bergantung pada distribusi kekuasaan dan pengaruh negara-negara di suatu kawasan atau secara global.
Ketika kekuatan besar mencakup lebih dari dua negara maka ia disebut sebagai multi-polar, jika hanya dua maka disebut bipolar dan jika hanya ada satu kekuatan besar maka ia disebut unipolar.
Pada tahun 2023, Wohlforth dan Stephen Brooks berpendapat bahwa Amerika Serikat masih merupakan negara unipolar tetapi kekuatan AS telah melemah dan sifat unipolaritas AS telah berubah. Mereka menambahkan, “Dunia tidak bipolar maupun multipolar, dan tidak akan menjadi salah satunya.
Politik Bebas Aktif
Politik luar negeri RI mempunyai landasan atau dasar hukum yang sangat kuat, karena diatur di dalam Pembukaan UUD 1945. Selain dalam pembukaan terdapat juga dalam beberapa pasal contohnya pasal 11 ayat 1, 2,3; pasal 13 ayat 1,2,3 dan lain-lain.
Politik Bebas Aktif mengacu pada pendekatan diplomasi yang mendorong negara untuk menjaga kedaulatan, kebebasan, dan kepentingan nasionalnya dengan tetap menjalin kerja sama dan kemitraan dengan berbagai negara, tanpa mengambil sikap yang ekstrem atau mengikuti salah satu blok kekuatan.
Yang dimaksud dengan “bebas aktif” adalah politik luar negeri yang pada hakikatnya bukan merupakan politik netral, melainkan politik luar negeri yang bebas menentukan sikap dan kebijaksanaan terhadap permasalahan internasional dan tidak mengikatkan diri secara a priori pada satu kekuatan dunia serta secara aktif .
Tujuan Kebijakan politik luar negeri terutama diarahkan untuk mengejar tujuan nasional, yaitu mencari perdamaian dan stabilitas melalui kerja sama internasional. Penekanan khusus diberikan pada diplomasi ekonomi untuk mengambil keuntungan yang ditawarkan oleh proses globalisasi serta untuk menghadapi tantangan abad ke-21.
Adanya kebijakan luar negeri juga bertujuan untuk kesejahteraan warga negara. Negara akan memberlakukan kebijakan luar negeri di bidang ekonomi untuk mengatasi berbagai masalah domestik. Entah dengan mempromosikan aset dan pertumbuhan ekonomi, tukar-menukar sumber daya, atau kebijakan ekonomi lainnya.
Sayonara Politik Bebas Aktif
Dengan Indonesia resmi masuk BRICS bisa dikatakan jika Info sudah berakhir dan melepaskan politik luar negeri bebas aktif. Indonesia sudah meninggal panutan politik LN lama yang konservatif. Tidak lagi berada dalam atmosfer politik negara-negara miskin atau juga bukan lagi terjebak dalam pembahasan negara-negara berkembang.
Frase Politik Bebas Aktif sudah tidak memungkinkan dipertahankan oleh Indonesia dengan melihat kenyataan relasi hubungan internasional yang lebih banyak di didominasi negara barat seperti Kelompok Negara Maju G-7. Indonesia harus punya determinasi baru untuk menentukan sikap politik luar negerinya. Karenanya masuknya Indonesia ke BRICS menjadi simbol kemandirian dan kepercayaan diri Indonesia menentukan dan juga menjadi tantangan global baik dalam kekuatan politik, ekonomi dan juga militer.
Dukungan Rusia
Rusia adalah negara yang audah lama menjalin hubungan luar negeri dengan Indonesia. Wajar saja jika Negara Beruang Putih ini paling antusias memberikan dukungan dan juga apresiasi penuh masuknya Indonesia kedalam BRICS.
Penggalan sejarah memberikan gambaran bagaimana eratnya hubungan politik Indonesia-Rusia. Pada tanggal 25 Januari 1950, Menteri Luar Negeri Uni Soviet, A. Vyshinsky menyampaikan secara tertulis kepada Perdana Menteri/Menteri Luar Negeri Moch. Hatta bahwa Uni Soviet mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia, dan keinginan menjalin hubungan diplomatik dengan Indonesia. Pemerintah Indonesia menyambut baik hal tersebut.
Hubungan Indonesia dengan Rusia mengacu kepada hubungan luar negeri bilateral antara Indonesia dan Rusia. Rusia memiliki kedutaan besar di Jakarta, dan Indonesia memiliki kedutaan besar di Moskow serta konsulat jenderal di Saint Petersburg. Kedua negara adalah anggota APEC .
Sebagai negara sahabat, tentunya Rusia menyambut gembira keputusan Indonesia bergabung menjadi anggota penuh forum ekonomi BRICS (Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan). Pernyataan itu disampaikan langsung Kementerian Luar Negeri Rusia melalui rilis di akun resmi Telegram.
Secara gamblang, Negara Federasi Republik Rusia menyambut baik bergabungnya Republik Indonesia ke BRICS sebagai anggota penuh mulai 1 Januari 2025,” demikian pernyataan Kemlu Rusia.
Dalam pandangan politik, Rusia dalam kesempatan tersebut mengungkapkan latar belakang Indonesia akhirnya bergabung bersama BRICS. Ditekankan jika. Indonesia) memiliki nilai-nilai BRICS yang sama, mendukung kerja sama multilateral berdasarkan prinsip saling menghormati, keterbukaan, pragmatisme, solidaritas, dan konsensus,” kata Kemlu Rusia.
“Bergabungnya Indonesia ke BRICS akan membantu meningkatkan otoritas dan prestise kelompok tersebut lebih jauh lagi dan juga akan memfasilitasi konsolidasi yang konsisten dari negara-negara berkembang di belahan bumi selatan dan timur untuk menciptakan tatanan dunia multipolar yang lebih adil dan seimbang.
Ditulis Oleh : Heru Subagia Pengamat Politik dan Ekonomi Alumni Fisipol UGM