Mudanews.com OPINI l Konstruksi dan konstelasi politik Indonesia kian destuktuf idan labil. Bukannya ide gagasan persatuan yang digabungkan, tetapi bara api permusuhan,saling serangan dan mengancam. Pada akhirnya, adu jotos politikus tanah air kian marak. Kondisi perpolitikan tanah air yang diharapkan tenang dan landai paska pilpres 2024 ternyata salah. Justru berbagai operasi politik dan juga manuver politik semakin vulgar dan menantang.
Ketidaknyamanan dan ketidakpuasan keputusan hasil pilpres dan pilkada menjadi sumber malapetaka yang sangat sensitif vdan mudah terbakar. Ada banyak para pihak masih bermain atau cawe-cawe, mendompleng bahkan mendominasi berbagai keputusan politik yang sangat penting dan strategis.
Secara keseluruhan proses kompromi politik paska pilpres dinyatakan belum tuntas dan justeru menimbulkan pergolakan dan potensi darurat yang membahayakan kestabilan keamanan dan ketertiban masyarakat.
Tawanan KPK
Pemerintah Prabowo -Gibran belum juga tebal usianya 100 hari, namun lintas putusan dan gebrakannya menimbulkan eskalasi politik nasional gemetar. Melalui KPK, Kabinet Prabowo-Gibran langsung menggebrak dengan terobos di bidang hukum. Kejutan paling fenomenal adalah ditetapkan Sekjen PDI-P sebagai tersangka oleh KPK.
Ketua KPK Setyo Budiyanto menyampaikan penetapan tersangka Hasto dan orang dekatnya Donny Tri Istiqomah pada Selasa, 24 Desember 2024. Surat perintah penyidikan (Sprindik) untuk keduanya terbit sehari sebelumnya.
Dua hal perkata penting hingga KPK menciduk Hasti menjadi tersangka KPK. Pertama, kasus suap caleg PDIP Harun Masiku terhadap Komisioner KPU 2017-2022 Wahyu Setiawan.
Sekjen PDI-P tersebut juga ditetapkan tersangka dalam kasus perintangan penyidikan. KPK menduga Hasto memerintahkan Harun kabur dan merusak barang bukti kasus suap.
Diketahui jika perkara yang menjerat Hasto sejatinya telah terjadi pada tahun 2019, sementara penetapan tersangka baru dilakukan 24 Desember 2024. Selain itu, terdapat sejumlah mantan pejabat yang kini terseret dalam kasus Hasto.
Hasto Melawan
Geberang perlawanan Hasto je KPK kian sengit. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dengan gagah berani menyatakan tidak akan menyerah. Akan melawan semua bentuk intimidasi yang datang kepadanya. Hasto berdalih sudah menyatakan dirinya siap melawan dan PDIP sudah menyiapkan risiko-risiko terburuk.
Hasto sendiri sudah mendeklarasikan diri untuk siap menantang KPK dengan menyatakan dirinya siap di penjara.
“Demi cita-cita Indonesia Merdeka, demi rakyat berdaulat bisa berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapatnya, maka penjara pun adalah suatu jalan dan bagian dari pengorbanan terhadap cita-cita,” kata Hasto, Kamis (26/12/2024).
Hasto lalu mengutip Bung Karno yang mengatakan masuk penjara adalah bagian dari pengorbanan cita-cita. Oleh karena itu, ia meminta seluruh kader tidak menyerah menyuarakan kebenaran.
Karena sebagaimana dilakukan oleh Bung Karno masuk penjara adalah bagian dari pengorbanan cita-cita, untuk itu jangan pernah takut menyuarakan kebenaran,” ujarnya.
Megawati Bela Hasto
Perseteruan politik PDI-P melawan penetapan Hasto tersangka KPK kian memanas. Jauh-jauh hari, Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri sempat sampaikan ancamannya akan mendatangi KPK jika Sekjen Hasto ditangkap.
“Saya bilang, kalau kau itu ditangkap, saya datang. Saya enggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum. Bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya,” ujar Megawati pada Kamis (12/12/2024).
Langkah KPK mengumumkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka tentunya akan menuai konfrontasi ekstra dari PDI-P dan secara khusus datang dari Megawati selaku Ketua Umum PDI-P.
Sekjen PDI-P sudah dijerat sebagai tersangka kasus dugaan suap terhadap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan. Hal ini menunjukkan ketegasan KPK dalam penegakkan hukum tampa pandang bulu. Masalahnya elite PDI-P mengemukakan jika Hasto jadi sandera KPK diyakini bermuatan politik.
PDI-P Tolak Perpanjangan
Pengakuan mengejutkan datang baru elite PDI-P yang tidak lain berasal dari Sekjen PDI-P Hasto Kristanto. Dikatakan Hasto bahwa Jokowi meminta perpanjangan jabatan presiden hibgga 3 periode. Kemudian diperhalus menjadi frase perpanjangan jabatan. Inilah konfrontasi politik yang langsung menyerang kredibilitas dan juga keberlanjutan nama baik karir politik Jokowi.
Dalam konstruksi demokrasi, Jokowi diyakini sudah terlalu berani merusak dan menihilkan demokrasi. Jokowi juga dinilai melanggar konstitusi. Ternyata, Jokowi tidak puas dengan jabatannya 2 periode dan menginginkan diperpanjang menjadi 3 periode. Beruntung, partai pengusung Jokowi menolak keras permintaan Jokowi.
Hasto ditetapkan menjadi tersangka KPK bisa dikatakan sebagai politik balas dendam berasal dari Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Balas dendam itu muncul diperparah oleh buntut konflik yang semakin tajam antara Jokowi dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang telah terfragmentasi sudah lama.
Perang Megawati dan Jokowi
Diperkirakan jika Mega telah menghambat ambisi Jokowi untuk perpanjang kekuasaan (presiden 3 periode).
Pada saat bergulir pengajuan Gibran Rakabuming Raka menjadi Cawapres Prabowo, Ketua Umum PDI-P Megawati menolak keras serta menentang akal-akalan konstitusi untuk meloloskan Gibran.
Salah satu alasan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) memecat Gibran Rakabuming Raka dari kader karena pencalonan dirinya sebagai calon wakil presiden pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024 dianggap sebagai hasil intervensi kekuasaan.
“Dengan mencalonkan diri sebagai cawapres dari partai politik lain (Koalisi Indonesia Maju) hasil intervensi kekuasaan terhadap Mahkamah Konstitusi merupakan pelanggaran kode etik dan disiplin partai, dikategorikan sebagai pelanggaran berat,” kata Ketua DPP Bidang Kehormatan PDI-P Komarudin Watubun pada Senin (16/12/2024).
Kemarahan Puncak Jokowi
Yang menjadi pertanyaan besar masyarakat seputar Hasto tersangka KPK adalah apakah ada keterlibatan intim dari Jokowi?
Gerak gerik Hasto membombardir Jokowi dengan segala permasalahan dan kejelekannya diprediksikan menjadi alasan kuat Jokowi harus mengadili Hasto. Diyakini jika status tersangka oleh KPK untuk Hasto merupakan imbas dari sikap Hasto yang mengungkap sikap buruk Jokowi selama berkuasa 10 tahun sebagai presiden. Hasto begitu sadis mengobok-ngobok kehidupan pribadi dan perilaku politik Jokowi dan keluarganya.
Seperti diketahui jika Ketua KPK saat ini adalah hasil produk lobi dan juga intervensi inten Jokowi di KPK. Diprediksi jika Ketua KPK Setya Budiyanto adakah orang oasnagi Jokowi di KPK. Penetapan tersangka tersebut dikatakan sebagai bentuk balas dendam Jokowi terhadap PDIP melalui operasi politik KPK. Jokowi melakukan perintah pencekalan Hasto debgan Me-remote orang khususnya di KPK.
Terakhir, pemecatan Jokowi beserta anak dan menantunya oleh PDIP yang menjadi puncak kemarahannya. Secara psikologis, Jokowi sebenarnya merasa telah tersingkir, diasingkan dalam karir politiknya.
Menunggu Serangan Penutup dari PDI-P
Bisa dikatakan juga jika penetapan tersangka Hasto juga dinilai menjadi cara Jokowi untuk menunjukkan kedigdayaan dan keampuhan kepada Megawati. Faktanya masih kita lihat, bagaimana perdebatan dan juga perseteruan politik dan juga perkelahian hukum yang dilakukan oleh PDI-P dan Jokowi.
Bagaimana juga kita akan lihat Megawati kiprah politik konfrontasinya melawan organ atau badan yang terafiliasi oleh pengartian Jokowi? Kita juga menunggu kabar keseriusan Megawati akan melabrak KPK paska diputuskan Hasto menjadi tersangka KPK.
Ditulis: Heru Sebagai Pengamat Politik dan Ekonomi