Penulis: Agusto Sulistio – Pegiat Sosial, Pendiri The Activist Cyber
Pidato perdana Presiden Jenderal (Purn) Prabowo Subianto di Gedung DPR/MPR RI menjadi sorotan tajam publik. Di hadapan para wakil rakyat, tamu undangan dari negara sahabat, dan jutaan rakyat Indonesia, Prabowo menggemakan komitmennya untuk memberantas korupsi hingga ke akar-akarnya. Namun, optimisme publik terhadap komitmen ini dibayangi oleh kontroversi yang muncul dari pemilihan menteri-menteri dalam Kabinet Merah Putih yang baru saja diumumkan.
Dalam pidatonya, Prabowo dengan tegas menyampaikan pesan moral bahwa seorang pemimpin adalah cerminan integritas negara. Ia menggunakan analogi ikan yang busuk dari kepalanya untuk menggambarkan pentingnya teladan dari pemimpin. “Kalau ikan menjadi busuk, busuknya dimulai dari kepala. Karena itu, pemimpin harus memberi contoh. Ing ngarso sing tulodo di depan harus memberi teladan,” ujarnya, disambut tepuk tangan dari hadirin. Pesan ini seolah ditujukan kepada dirinya sendiri dan jajaran kabinet yang ia bentuk, bahwa kepemimpinan yang baik harus dimulai dari atas, agar rakyat dan bawahannya dapat mengikuti jalan perubahan dengan benar.
Komitmen ini perlu diuji oleh laporan mengejutkan dari Dr. H. Abdullah Hehamahua, mantan penasihat KPK periode 2005–2013. Abdullah membeberkan fakta bahwa 90 persen calon menteri yang dipanggil Prabowo terindikasi tersandung kasus korupsi. Bahkan, sejumlah menteri yang diangkat kembali berasal dari era Jokowi dan memiliki catatan hukum serius. “Menteri lama seperti Airlangga Hartarto dengan kasus nikel, Zulkifli Hasan dengan persoalan kebijakan dagang, hingga Bahlil Lahadalia terkait ESDM kembali dipakai.
Fakta ini memunculkan pertanyaan besar, apakah komitmen Prabowo dalam memberantas korupsi benar-benar akan diwujudkan, atau hanya akan berakhir sebagai retorika politik? Di tengah ekspektasi tinggi rakyat, kabinet yang bersih dan berintegritas menjadi poin utama bagi pemerintahan Prabowo-Gibran untuk mendapatkan legitimasi dan kepercayaan, baik dari publik maupun investor.
Prabowo tentu menyadari pentingnya transparansi dan ketegasan dalam menghadapi dugaan korupsi di tubuh pemerintahannya. Karenanya Presiden perlu segera berkoordinasi dengan lembaga penegak hukum seperti KPK untuk memastikan screening mendalam terhadap seluruh menteri dan wakil menteri. Langkah ini untuk memastikan agar kabinet yang dipimpinnya tidak menjadi beban, melainkan motor penggerak perubahan. “Tanpa pemerintahan yang bersih, tidak akan ada kepercayaan. Dan tanpa kepercayaan, kita tidak bisa membangun apa pun,” tegas Presiden dalam pidatonya.
Banyak kalangan mengapresiasi pidato Prabowo yang lugas dan jujur. Namun, publik menuntut bukti nyata. Dalam beberapa hari mendatang, semua mata akan tertuju pada langkah-langkah konkret yang diambil oleh presiden untuk menindaklanjuti laporan Abdullah Hehamahua. Penyaringan ulang terhadap para menteri dan penguatan kerja sama dengan lembaga antikorupsi menjadi harapan rakyat agar janji ini bukan sekadar ilusi.
Antara Retorika dan Realita
Tantangan terbesar bagi pemerintahan Prabowo adalah memastikan bahwa kabinet tidak hanya diisi oleh orang-orang yang loyal, tetapi juga bersih dari praktek korupsi. Jika kasus-kasus seperti yang disebutkan Abdullah Hehamahua benar adanya, maka setiap menteri yang bermasalah harus dicopot. Jika tidak, kredibilitas Presiden Prabowo sebagai pemimpin yang bersih akan tercoreng di awal perjalanan pemerintahannya.
Rakyat berharap Prabowo tidak sekadar menutup mata atau mengulang pola-pola masa lalu. Pembersihan kabinet sejak awal adalah langkah krusial untuk menghindari jebakan politik transaksional dan mempertahankan integritas pemerintah. Tanpa langkah ini, narasi pemberantasan korupsi hanya akan menjadi jargon kosong.
Pidato Prabowo yang penuh semangat menyiratkan harapan baru bagi Indonesia. Namun, harapan ini akan diuji oleh tindakannya dalam beberapa hari ke depan. Mampukah Presiden membuktikan bahwa kabinetnya bukan sekadar bayang-bayang kekuasaan lama yang terjebak dalam lingkaran korupsi? Atau, akankah Prabowo justru menjadi pemimpin yang mengulang kesalahan masa lalu?
Rakyat menanti dengan penuh harap. Karena di tangan Prabowo, ada janji perubahan. Dan perubahan itu, seperti yang ia katakan sendiri, dimulai dari pemimpin.
Kalibata, Jakarta Selatan, Senin 21 Oktober 2024,