MUDANEWS.COM – Nusantara | Menjelang Pilkada Serentak 2024, fenomena calon tunggal semakin marak dibicarakan. Fenomena ini bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengamanatkan bahwa kepala daerah harus dipilih secara demokratis. Pemilihan kepala daerah harus mencerminkan adanya kontestasi yang sehat, di mana rakyat memiliki ruang dan peluang untuk mengekspresikan kedaulatannya, baik dalam hak memilih maupun dipilih. Kehadiran calon tunggal dalam Pilkada mengabaikan hak rakyat untuk berpartisipasi dalam pemilihan yang demokratis, yang seharusnya menjamin adanya pilihan yang beragam.
Fakta Terbaru dari Pilkada Serentak 2024
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mencatat bahwa pada Pilkada Serentak 2024, ada 37 daerah yang hanya diikuti satu pasangan calon kepala daerah yang akan melawan kotak kosong. Anggota KPU RI, August Mellaz, menjelaskan bahwa saat pendaftaran ditutup pada 29 Agustus lalu, terdapat 44 daerah dengan satu pasangan calon, namun jumlah itu kemudian menurun menjadi 37 daerah setelah beberapa wilayah mendapatkan calon tambahan. “Dari 44 daerah tersebut, saat ini totalnya ada 37 (daerah). Jadi mengalami penurunan di tujuh wilayah,” kata Mellaz di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Senin (23/9).
Fenomena ini menunjukkan adanya persoalan serius dalam sistem demokrasi lokal. Fakta bahwa 37 daerah hanya memiliki satu pasangan calon memperlihatkan keterbatasan pilihan bagi masyarakat di daerah-daerah tersebut. Hal ini menandakan bahwa kontestasi politik di banyak daerah mengalami defisit kompetisi, yang pada akhirnya melemahkan esensi demokrasi itu sendiri.
Mengapa Kotak Kosong Muncul?
Fenomena melawan kotak kosong biasanya terjadi karena minimnya kompetisi politik. Beberapa faktor yang menyebabkan hanya ada satu calon antara lain adalah kuatnya dominasi politik oleh petahana, lemahnya oposisi, hingga hambatan birokrasi yang menyulitkan calon lain untuk maju. Di banyak daerah, figur petahana yang telah mengakar dan memiliki akses luas terhadap sumber daya politik dan ekonomi mampu memonopoli dukungan partai-partai politik, sehingga menyisakan ruang yang sempit bagi munculnya kandidat alternatif.
Hal ini menunjukkan bahwa struktur politik lokal seringkali masih dikuasai oleh elit yang mampu mengendalikan jalannya pemilihan. Partai-partai politik cenderung lebih memilih mendukung calon yang sudah memiliki elektabilitas tinggi, ketimbang mengambil risiko dengan mengusung figur baru yang belum teruji. Akibatnya, calon alternatif yang seharusnya memberikan pilihan yang lebih bervariasi bagi masyarakat sulit muncul.
Kotak Kosong: Simbol Protes atau Keterbatasan Pilihan?
Bagi sebagian masyarakat, memilih kotak kosong adalah bentuk protes terhadap dominasi satu calon dan minimnya pilihan. Mereka merasa bahwa dengan memilih kotak kosong, suara mereka tetap memiliki bobot dalam menunjukkan ketidakpuasan terhadap calon tunggal. Dalam beberapa kasus, kotak kosong bahkan memperoleh dukungan signifikan, meskipun belum pernah secara efektif memenangkan Pilkada.
Namun, di sisi lain, keberadaan kotak kosong juga dapat dianggap sebagai tanda bahwa sistem politik belum sepenuhnya memberikan ruang bagi semua kalangan untuk berpartisipasi secara setara. Ketidakmunculan calon alternatif yang kuat menunjukkan adanya masalah dalam proses rekrutmen politik, baik dari sisi partai politik maupun dari kelemahan partisipasi publik.
Implikasi Bagi Demokrasi
Fenomena ini seharusnya menjadi alarm bagi demokrasi Indonesia. Dalam demokrasi yang sehat, kompetisi politik seharusnya berjalan secara terbuka, adil, dan kompetitif, di mana berbagai calon dengan latar belakang dan ideologi yang berbeda dapat bersaing untuk mendapatkan dukungan masyarakat. Kehadiran calon tunggal dalam Pilkada, terlebih dalam 37 daerah seperti yang terjadi di Pilkada Serentak 2024, mengindikasikan bahwa ruang politik belum terbuka secara luas dan menyeluruh. Kondisi ini secara tidak langsung memperlihatkan defisit kompetisi politik yang pada akhirnya bisa melemahkan kualitas demokrasi itu sendiri.
Di satu sisi, masyarakat masih diberikan pilihan untuk tidak memilih calon tunggal. Namun, di sisi lain, fenomena ini juga bisa diartikan bahwa sistem politik kita masih belum mampu mendorong regenerasi dan keterlibatan politik yang lebih luas. Ketika hanya ada satu calon, rakyat kehilangan hak mereka untuk memilih dengan bebas, yang pada akhirnya dapat menciptakan ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Situasi ini bisa memunculkan anggapan bahwa Pilkada hanya sekadar formalitas, bukan lagi sebagai ajang untuk mengekspresikan suara rakyat secara bebas.
Kesimpulan
Pilkada melawan kotak kosong adalah sebuah fenomena yang patut mendapat perhatian serius. Ia mencerminkan dua sisi yang kontradiktif: di satu sisi, ia bisa dilihat sebagai bentuk partisipasi demokratis dalam menolak dominasi satu calon, namun di sisi lain, ia juga menandakan adanya ketidakberesan dalam proses politik kita yang harus segera diperbaiki. Jika demokrasi ingin terus berkembang di Indonesia, kompetisi politik harus kembali menjadi sehat, terbuka, dan memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi secara aktif. Fenomena 37 daerah dengan calon tunggal dalam Pilkada 2024 menjadi refleksi dari tantangan yang harus segera diatasi untuk memperbaiki kualitas demokrasi di masa mendatang.**()
Oleh Tarmizi Poeteh, wartawan mudanews.com