oleh Heru Subagio Anggota Kadin Daerah
MUDANEWS.COM – JAKARTA | Hujan konflik organisasi terus menghujam dan melanda di Indonesia di akhir kepemimpinan Presiden Jokowi, Oktober 2024. Setidaknya menjadi pertanda khusus jika konflik di berbagai organisasi atau lembaga sosial ataupun profesi yang sedang marah saat ini tidak lepas dari ekses politik paska Pilpres 2024 kemarin.
Kekalahan ataupun kemenangan Paslon Capres-Cawapres sebagai sumber pahala atau petaka bagi eksistensi organisasi atau lembaga. Berakhir dengan reward atau punishment, inilah rejim yang sedang berlaku.
Opini ini sengaja dibuat untuk mengkritisi Konflik Kadin ketika berbicara penggusuran Ketum Kadin Arsyad Rasjid harus dihubungkan dengan urusan politik pencapresan. Isu liar yang berkembang jika ada statemen yang mengatakan bahwa Arsyad Rasjid didongkel dari Ketum Kadin karena menjadi bagian ketua tim sukses kemenangan Ganjar Mahfud dalam Pilpres 2024 kemarin.
Dualisme Kepemimpinan
Diyakini jika jawaban ini sangat tidak produktif dari segala tindakan dan keputusan berbau berpolitik praktis sehingga sebagai bagian anggota dan pengurus daerah sangat menyayangkan terjadinya aksi Munaslub Kadin yang akhirnya menghasilkan dualisme kepemimpinan di Kadin Indonesia. Tentunya entitas Kadin rugi dan justru terperosok sangat dalam agenda tidak produktif.
Seperti diketahui saat ini, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengalami kisruh perebutan Ketua Umum. Hal ini terjadi setelah Anindya Bakrie dinyatakan sebagai Ketua Umum lewat Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub), sementara itu kubu Arsjad Rasjid selaku petahana menyatakan hal ini adalah tidak sah dan ilegal. Anindya Bakrie menjadi Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub), Sabtu (14/9)
Konflik Tidak Produktif
Kita Kadin di daerah membutuhkan sinergitas hulu-hilir, Kadin Daerah, Kadin Provinsi dan Kadin Pusat saat iki sedang dalam ekosistem ekonomi yang sedang guncang, sedang menurun, terkontraksi oleh pengaruh geopolitik dan juga ekonomi global yang menurun, namun justru pada saat ini kita justru dipertontonkan oleh konflik tingkat elite.
Dalam tataran konflik, pada dasarnya mereka diduga memperebutkan jabatan dan menurut kita lebih didasari oleh kepentingan pribadi dan kepentingan politik oleh karenanya kita meluruskan kembali sebagai bagian entitas Kadin Daerah berbicara tentang rekonsiliasi dan resolusi. Konflik tersebut harus diselesaikan secara komprehensif dan seksama.
Sebagai anggota daerah yang tidak mempunyai hak suara di pusat, Saya menyarankan agar konflik diselesaikan oleh para pihak bersengketa dan juga dukungan oleh pemerintah sebagai wasit. Setuju sekali dengan pernyataan Presiden Jokowi jika konflik Kadin wajib diselesaikan secara internal, Kadin bukan lembaga politik tetapi Kadin sebagian kamar dagang bagi pengusaha.
Konflik dan juga friksi pribadi atau politik harus ditiadakan di lembaga Kadin. Kadin adalah lembaga profesional pengusaha oleh karena dengan profesional dan komitmen bersama, peta konflik segera terurai dan dimitigasi dan selanjutnya menjadi bagian problem solving menyeluruh.
Konflik harus tuntas segera, siapapun yang agan menjadi Ketua Umum adalah produk paling demokratis plus profesional. Dengan legacy Ketua Umum Kadin hasil rekonsiliasi, akan segera mereda konflik lanjutan sehingga entitas Kadin akan pulih kembali.
Hadapan dan Catatan Kritis
Kadin saat ini dituntut harus berbicara banyak masalah kamar dagang dan industri buat pelaku usaha dan ekosistemnya. Berbicara masalah kolaborasi para pengusaha daerah , mitra strategis dan juga penting juga berbicara bagaimana ekosistem ekonomi lokal dan dunia bersinergi dan berkelanjutan.
Kadin Indonesia menjadi wahana komunikasi vertikal para pelaku, stage holder terkait . Dengan komunikasi yang produktif, mereka minimal bisa survive, bisa bertahan di tengah-tengah isu ekonomi yang semakin panas, posisi daya beli , deflasi 4 bulan berturut-turut hingga PHK mengancam disektor semua sektoral.
Catatan akhir, ancaman serius buat para penguasa saat ini ketika masyarakat khususnya di Indonesia daya beli yang terus menurun ditambah juga pasar internasional yang anjlok juga. Ini menjadi catatan penting bagi kita dan sekaligus pengusaha daerah meyakinkan kembali bahwa konflik di tingkat elite semakin tidak produktif . Saya sebagai anggota Kadin di Daerah tidak merasakan manfaat dari konflik tersebut dan justru merasakan kegelisahan luar biasa atas dugaan jika benar-benar Kadin dijadikan gerbong politik daripada lembaga profesional para pelaku usaha.**()