Oleh: Saiful Huda Ems.
Begitu saya mendengar pernyataan Sufmi Dasco Ahmad (Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian DPP Partai GERINDRA) yang menyatakan DPR tidak jadi mengesahkan revisi UU PILKADA dengan alasan tidak memenuhi kuorum, pikiran saya langsung menyatakan,”Prabowo-Jokowi mulai pecah kongsi !”.
Ini bukan berarti saya mau menihilkan peran dan hasil gelombang pergerakan demonstrasi Mahasiswa yang telah menyatu dengan rakyat, akan tetapi justru saya ingin menegaskan bahwa berkat keberhasilan aksi demonstrasi Mahasiswa yang telah menyatu dengan rakyat yang dimulai pada hari Kamis, 22/Agustus/2024 yang lalu, telah membuat Prabowo berpikir ulang dan sangat serius untuk mengevaluasi dukungannya pada Jokowi.
Betapa tidak, Prabowo yang pastinya memiliki trauma panjang akan peristiwa gelombang unjuk rasa di tahun 1998, dan yang membuat Prabowo harus lari ketakutan ke Yordania selama bertahun-tahun, tiba-tiba seolah melihat hal yang hampir sama dengan kejadian di tahun 1998, yakni gelombang demonstrasi dahsyat mulai dari Jakarta hingga di daerah-daerah pada Kamis, 22/Agustus/2024 yang lalu.
Jika keadaan yang seperti ini tidak segera dihentikan oleh Prabowo, maka sangat mungkin bisa jadi Prabowo akan kena getahnya. Artinya, rakyat yang awalnya hanya marah pada Jokowi dan DPR minus fraksi PDIP, akan melanjutkan amarahnya pada Prabowo yang dianggap sebagai inisiator KIM Plus, yang mati-matian ingin menjegal keputusan MK dan yang sangat dibenci mayoritas rakyat.
Alhasil dengan perhitungan kalkulasi politiknya yang cermat, Prabowo lalu diam-diam memerintahkan fraksi Partai Gerindra yang menjadi komandan KIM Plus untuk segera membatalkan penjegalan Keputusan MK No.60 dan 70 tersebut. Dan ternyata bukan hanya saya yang memiliki firasat atau analisa politik demikian, politisi PDIP Arteria Dahlan dan Akademisi UGM Zainal Arifin Mochtar (Uceng) maupun Rocky Gerung membuat prediksi yang serupa, meskipun tentunya tidak 100 % sama. Dalam hati saya berkata,”Kok mirip ya dengan apa yang saya pikirkan?”.
Namun bagi saya bukan hanya peristiwa hiruk pikuk penjegalan Keputusan MK oleh DPR ini sebagai pertanda mulai pecah kongsi politiknya antara Prabowo dan Jokowi, akan tetapi pecah kongsi politik ini dimulai dari ketika Gerindra mencalonkan Kaesang untuk menjadi Wakil Gubernur Jakarta mendampingi Cagub Ridwan Kamil yang tiba-tiba diganti Gerindra atau KIM Plus dengan pasangan Cagub dan Cawagub Ridwan Kamil-Suswono. Ini benar-benar seperti ada kesengajaan dari Prabowo untuk “mengerjai” Jokowi dan keluarganya.
Loh, kok bisa seperti itu? Iya, sebab sangat mustahil bagi Prabowo atau Gerindra yang memiliki banyak politisi profesional kok mau-maunya menyodorkan Kaesang yang –maaf– masih bau kencur untuk disodorkan pada warga Jakarta sebagai Calon Wakil Gubernur. Tentu hal itu sangat pasti akan mempermalukan Prabowo dan partai Gerindra itu sendiri. Wong menyalonkan Gibran sebagai Cawapres saja sudah mendatangkan gelombang aksi demonstrasi besar, kok sekarang malah mau menyalonkan adiknya yang berpidato politikpun masih berantakan kata-katanya.
Olehnya menyalonkan Kaesang sebagai Wakil Gubernur Jakarta bagi saya itu hanyalah umpan Prabowo agar rakyat khususnya warga Jakarta semakin marah pada Jokowi, dan jika bukan karena itu ya hanya sekedar untuk lucu-lucuan saja, yang celakanya ketika itu diterima secara serius oleh Kaesang dan Jokowi hingga ribuan baliho Kaesang untuk Jakarta 2024-2029 bertebaran di Jakarta. Nampaknya dari sisi ini Prabowo sudah mulai cerdas dalam berpolitik, mungkin karena sudah banyak belajar dari cara Jokowi berpolitik, Prabowo mulai menerapkan ilmu barunya, sehingga “perang” politiknya dengan Jokowi tak terbaca dengan baik oleh Jokowi itu sendiri.
Pun demikian dengan Surya Paloh (NASDEM) yang awalnya menyatakan ingin mengusung Kaesang menjadi Cagub Jawa Tengah, tiba-tiba dirubah dengan mengusung Cagub Ahmad Luthfi, percayalah ini bukan hanya semata karena adanya keputusan MK yang mengharuskan usia Calon Gubernur minimum 30 tahun, melainkan juga karena Surya Paloh ingin “memprovokasi” rakyat agar semakin marah pada Rezim Nepotis Jokowi !. Hanya saja karena Surya Paloh saat ini masih menjadi sandra politik Jokowi karena kasus korupsi BTS dll., Surya Paloh melakukan perlawanan pada Jokowi ini secara halus, diam-diam sebagaimana yang Prabowo lakukan pada Jokowi.
Baik Surya Paloh maupun Prabowo dua-duanya merupakan politisi yang dilahirkan dari rahim GOLKAR, beliau berdua tentu sangat marah melihat GOLKAR direbut oleh Jokowi dengan menempatkan Bahlil Lahadia sebagai Ketum GOLKAR sekaligus operator politiknya. Dan Bahlil ditempatkan di GOLKAR tiada lain dimaksudkan hanya untuk melindungi Jokowi di masa depan, juga untuk menjadikan GOLKAR sebagai kendaraan politik Jokowi untuk menghadapi Prabowo dan Ibu Megawati Soekarnoputri (PDIP) bersama partai-partai pendukungnya di masa depan. Tanpa strategi politik itu semua Jokowi hanya akan jadi orang gelandangan di pentas politik Indonesia masa depan !. Percayalah ! Sapere aude !…(SHE).
24 Agustus 2024.
Saiful Huda Ems (SHE). Lawyer dan Pemerhati Politik.