Penulis : Dahono Prastyo
—–
Mudanews,com – Masih segar dalam ingatan kita bagaimana Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina harus kabur ke luar negeri karena gelombang protes dari mahasiswa berkabung bersama massa. Hasina bukan pemimpin kaleng-kaleng. Anak perempuan dari pendiri negara Bangladesh sekaligus mantan Presiden Sheikh Mujibur Rahman.
Hasina menjadi PM Bangladesh 4 periode dengan torehan prestasi pembangunan ekonomi negaranya yang mengagumkan. Kekuasaan Hasina yang cenderung otokrasi dengan jaringan oligarki hampir di semua lini membuat dirinya tidak memiliki pesaing dalam memegang dan memperpanjang tampuk kekuasaan.
Kebebasan berbicara dan berpendapat disikapi secara represif dengan membentuk paramiliter Batalyon Reaksi Cepat yang melakukan penculikan bahkan pembunuhan pada pihak oposisi dan pembangkang. Seorang hakim agung sampai-sampai melarikan diri dari negara itu setelah menentang Hasina dalam sebuah putusan pengadilan.
Hasina benar-benar powerfull, perintahnya adalah hukum yang tidak boleh dilawan. Tidak terhitung lawan politiknya masuk penjara dengan tuduhan korupsi. Negara dalam kendali penuh PM wanita terlama di Asia tersebut.
Kemudian muncul pertanyaan, dalam kekuatan dan kekuasaan yang tanpa batas tersebut mengapa Hasina bisa tumbang?
Kebijakan kuota 30% PNS untuk para veteran diprotes sebagai bentuk oligarki demi menggalang kekuatan dukungan. Mahasiswa yang turun ke jalan disebut “Razakaar” yang berarti pembangkang. Kerusuhanpun meledak dengan ratusan orang meninggal membuat aparat negara tidak mampu mengatasi. Hasina diburu demonstran dan memaksa dia harus angkat kaki dari negaranya.
Nun jauh di sebelah selatan Bangladesh, di suatu negeri bernama Konoha gejala yang sama, kemarahan dan ketidakpuasan rakyat sedang menyebar luas dalam bentuk demo. Terkadang destruktif kian hari makin meluas ke seantero negeri. Konoha sedang tidak baik baik saja.
Mulyono sang Raja Konoha sukses membangun negerinya dengan infrastuktur dan proyek hilirisasi SDA. Dengan tangan besinya, Mulyono mengendalikan Konoha dari eksekutif, legislatif hingga yudikatif. Tidak ketinggalan Polisi dan Panglima perang adalah kolega dekatnya yang diangkat dengan sumpah setia pada instruksi Mulyono, bukan konstitusi
Para elite di seputar Muyono hobi bersenda gurau dengan kekuasaan. Berjudi dengan segala resiko. Partai partai politik yang seharusnya menjadi kontrol kekuasaan justru membebek, bersimpuh di kaki sang raja Konoha takut diungkap aksi korupsi berjama’ahnya yang disetujui Mulyono.
Rakyat gelisah di ujung ubun-ubun ketika Mulyono sedang berencana memperkuat kekuasannya dengan mempekerjakan anak menantu dan warga kampungnya duduk di posisi penting. Protes mahasiswa yang sempat meledak dihadapi dengan represif dicap sebagai pembangkang negara.
Hasina dan Mulyono, Bangladesh dan Konoha. Keduanya tidak ada hubungannya kecuali tanda-tanda kejatuhannya yang beralur sama. Akankah Mulyono sang pembaharu infrastuktur gorong-gorong akan bernasib sama dengan Hasina? Kabur ke luar negeri menghidari kepungan rakyatnya yang bosan dibohongi dan ditekan kebebasan demokrasinya.
Kita tunggu kelanjutannya setelah pariwara berikut ini
–
–
@Dahono Prasstyo pengamat sosial politik