TMudanews.com menarik ulur koalisi partai politik di Pilkada DKI 2024 berakhir dengan anti klimak. Sebanyak 12 Parpol (Gerindra, Golkar, PKS, Nasdem, PKB, PSI, Demokrat, PAN, Garuda, Gelora, Perindo, dan PPP) mendeklarasi dukungannya untuk Ridwan Kamil dan Suwono di Hotel Sultan, Senin (19/8/2024). Mantan Gubernur Jawa Barat sekaligus Politisi Partai Golkar berpasangan dengan Suswono, Ketua Majelis Pertimbangan Partai Keadilan Sejahtera.
Minus PDI-Perjuangan gabungan partai pemilik kursi DPRD DKI tersebut bersatu dalam Koalisi Jakarta Baru untuk Jakarta Maju. PDI-Perjuangan dalam Pileg 2024 hanya mendapatkan 18 kursi mengharuskan 4 kursi tambahan dari Parpol lain untuk bisa mengusung Paslon Cagub- Cawagub. Namun dengan deklarasi koalisi partai besar tersebut praktis tidak menyisakan satu partai untuk koalisi denganh PDI-Perjuangan
Menanggapi fenomena politik tersebut Politikus PDI Perjuangan, Adian Napitupulu menyebutkan partainya menjadi satu-satunya yang tidak terbeli oleh kepentingan oligarki kekuasaan
“PDI Perjuangan is not for sale” kata Adian di kantor DPP PDI Perjuangan Menteng.
Senada dengan Adian, Ketua DPP PDI Perjuangan, Djarot Syaiful Hidayat menyampaikan efek koalisi Pilkada DKI akan berimbas pada daerah lain
“Jakarta menjadi percontohan perpolitikan di Indonesia. Jadi kami akan posisi itu dan kami akan selalu bersama dengan rakyat yang mana rakyat menginginkan ada pilihan-pilihan yang sehat di dalam pertarungan kontestasi kepala daerah, utamanya di Jakarta,” urai mantan Gubernur DKI Jakarta itu
Sementara itu Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menyebutkan, diborongnya parpol untuk mendukung Ridwan Kamil-Suswono membuat peta perpolitikan Nasional berubah konstelasi.
Itu tidak sehat secara demokrasi. Apa gunanya partai kalau tak berani usung kader sendiri? “Jakarta itu etalasi politik nasional. Semua kader partai pasti bermimpi bisa maju. Soal pencalonan ini menjadi bagian dari oligarki elit partai yang tak mendengar aspirasi rakyat bawah” ungkap Adi Prayitno.
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dalam keterangan resminya mengecam Pemerintahan Presiden Jokowi yang diduga berupaya mengintervensi atau menggergaji parpol dan melakukan rekayasa agar hanya ada satu calon dalam berbagai pilkada. YLBHI menilai, langkah itu merupakan bentuk pembajakan demokrasi dan pemerkosaan prinsip negara hukum.
“Hal ini semakin menghilangkan kedaulatan rakyat dan juga semakin menjerumuskan demokrasi dan prinsip negara hukum ke jurang kehancuran yang lebih dalam,” jelas keterangan resmi YLBHI, Senin (19/8/2024)
YLBHI melihat mekanisme hukum di Indonesia telah diperkosa dan dipaksakan menjadi alat kekuasaan untuk memukul pihak lain yang tak seiring. Tindakan ini yang demikian merupakan bagian dari indikator pemerintahan otoriter dan langkah membunuh demokrasi.(Red)