Mudanews.com Cirebon – Komunitas Fortuner Nusantara (Comfort), meminta kepada presiden RI yang baru, Prabowo Subianto, untuk dapat mempertahankan kuota bahan bakar solar subsidi bagi kendaraan Fortuner. Hal ini disampaikan anggota Indonesia Fortuner (ID4tuner) Chapter Cirebon Raya, sekaligus Ketua Komunitas Fortuner Nusantara, Heru Subagja kepada wartawan, Selasa (20/8).
Menurutnya, kuota 60 liter per hari yang saat ini berlaku perlu tetap dipertahankan, dengan alasan bahwa pengguna Fortuner telah memberikan kontribusi besar bagi penerimaan pajak negara.
Heru menjelaskan bahwa konsumen Fortuner tidak hanya membeli mobil ini karena alasan gengsi, tetapi juga karena faktor efisiensi bahan bakar yang menggunakan solar.
“Banyak dari kami yang memilih Fortuner bukan karena status sosial, tetapi karena rasionalitas. Fortuner dikenal irit dan bisa mengonsumsi bio solar. Menghilangkan kuota ini akan merugikan banyak pemilik yang sudah memilih mobil ini berdasarkan pertimbangan ekonomi yang matang,” ungkap Heru.
Ia juga menambahkan bahwa pemilik Fortuner, baik individu maupun korporasi, telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pajak nonmigas, baik saat membeli kendaraan baru maupun dalam pembayaran pajak tahunan.
Heru berpendapat bahwa di negara-negara maju, individu atau perusahaan yang memberikan kontribusi pajak besar justru diberikan insentif fiskal dan fasilitas tambahan oleh pemerintah.
“Kami berharap pemerintah bisa mempertimbangkan kembali keputusan ini. Sebagai pembayar pajak yang baik, kami juga seharusnya mendapatkan fasilitas yang sepadan, termasuk tetap bisa mengakses bahan bakar solar bersubsidi,” ujarnya.
Bahkan, Heru juga menyoroti situasi ekonomi yang sulit, di mana banyak pemilik Fortuner tergolong dalam kelompok masyarakat berpenghasilan menengah yang saat ini menghadapi penurunan pendapatan.
“Banyak dari kami yang berada dalam situasi sulit, terjebak di middle income trap. Menghilangkan subsidi solar akan semakin memberatkan kami,” ucapnya.
Sebagai solusi, Heru yang pernah kerja di PT Astra Internasional-Toyoya Cirebon selama 10 tahun, mengusulkan agar pemerintah dan produsen mobil, dalam hal ini ATPM (Agen Tunggal Pemegang Merek), bersama-sama mencari kesepakatan terkait konsumsi BBM subsidi.
“Mungkin bisa diterapkan pembatasan berdasarkan tahun produksi atau teknologi yang digunakan. Untuk Fortuner keluaran terbaru, mungkin bisa diwajibkan menggunakan BBM nonsubsidi. Hal ini akan lebih adil dan sesuai dengan kesepakatan antara pembeli dan produsen,” pungkasnya.(Red)