Mudanews.com, Jakarta – Penegasan dan pernyataan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto sekaligus Presiden RI terpilih tahun 2024 – 2029, ‘bahwa perlindungan lebih utama dibandingkan mencerdaskan’ hal tersebut mendapat tanggapan dan dikritisi oleh Ketua Umum Kesatuan Mahasiswa Jakarta Muhammad Fajar Raihan.
Fajar mengatakan pendidikan merupakan faktor penting dalam kemajuan suatu bangsa, hal itu menjadikan anak bangsa menjadi manusia yang merdeka anti penindasan dan penjajahan, sebagaimana yang termaktub dalam pembukaan UUD 45.
“Harus dibaca dengan lengkap dan jangan terputus agar faham serta harus alenia per alenia. Dalam alenia pertama pembukaan UUD 45 disitu jelas bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Untuk itu kecerdasan anak bangsa adalah hal yang utama agar terbebas dari belenggu pembodohan agar tidak dijajah, dibohong-bohongi, atau ditipu daya. Ini negeri kita yang kaya, kekayaan negara harusnya untuk kemakmuran rakyatnya.” kata Fajar saat diskusi dengan tema ‘Pendidikan Indonesia untuk siapa?’ di cafe daerah Jakarta bersama Ketua Umum Baranusa, aktivis 98 Rahmat Hidayat dan Ketua Umum Garis Puan, Minggu, (14/07/2024).
Lanjut Fajar menerangkan, tujuan pendidikan saat ini belum mengarah pada mutu dan kualitas pembelajaran. Sambung Fajar bahwa hal itu tercermin dalam porsi politik anggaran yang minim untuk lembaga pendidikan.
“Dalam politik anggaran, 20% APBN untuk fungsi pendidikan yang sebesar Rp 665 triliun, Kemendikbud yang bertanggungjawab atas lembaga pendidikan hanya mengelola 15% atau gak sampai 100 triliun untuk semua jenjang pendidikan, lalu sisanya yang 85 % belanja pegawai pendidikan, non kementrian pendidikan dan untuk pendidikan lembaga agama. Gimana mau meningkat sarana dan prasarana pengajaran di lembaga pendidikan? Jadi timbullah masalah UKT hanya demi meningkat penambahan pos anggaran pendidikan yang dikelola kemendikbud.” ujarnya.
Terakhir Fajar menyampaikan, bahwa tujuan pendidikan nasional mengalami degradasi fungsi, yang mengarah pada komersiliasi pendidikan.
“Pendidikan terpaku pada ijazah hanya untuk mengejar legalitas atau formalitas mencari kerja. Biaya lembaga pendidikan negeri dan swasta jadi mahal tapi tak berorientasi pada mutu dan kualitas, Lembaga Pendidikan jadi ajang bisnis. Kecerdasan tidak akan teruji jika fasilitas laboratoriumbeksperimen tidak terjamin.” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Umum Gerakan Nasionalis Perjuangan Nusantara (Garis Puan) Ali Nugroho mengatakan, pemerintah seharusnya mengutamakan pendidikan demi kemajuan negara dalam membentuk suatu perabadan daripada mendahulukan kepentingan perlindungan warga negara.
“Pendidikan harus diarahkan untuk mempersiapkan manusia untuk memainkan peran mereka dalam masyarakat, oleh karenanya negara harus bertanggung jawab atas pendidikan. Kalo soal melindungi, sepertinya hari ini rakyat yang justru melindungi pemerintah daripada sebaliknya, lihat saja, Apa-apa dipajakin. APBN dilindungi sama Rakyat bayar pajak. Terus melindungi dalam bentuk apa? Rakyat dikawal tentara dan polisi takut negara diserang. Begitu!. Apa hanya untuk meningkatkan anggaran pertahanan?,” beber Ali.
Ali Pun mengutip pemikiran pendiri bangsa yaitu Sukarno bahwa ‘pendidikan yang tidak diperhatikan akan menghantam roboh kita sendiri sebagai suatu bangsa dan negara’. Artinya sambung Ali, proses pendidikan karakter bangsa, harus dijiwai dan dimaknai bahwa pendidikan adalah prioritas tujuan nasional oleh karenanya setiap warga negara harus mendapat keadilan dalam pendidikan tidak kecuali rakyat miskin.
“Bapak-ibuku miskin, selalu memberi pendidikan kepadaku agar supaya aku ini nanti Insyaallah Subhanahu wata’ala menjadi manusia yang manfaat, manusia yang berarti.” tandasnya.